Tiga Eks Stafsus Nadiem Dicekal

NEWSREAL, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mencegah tiga mantan staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop untuk program digitalisasi pendidikan senilai Rp 9,9 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengatakan ketiga mantan stafsus tersebut adalah Fiona Handayani (FH), Jurist Tan (JT), dan Ibrahim Arief (IA). Ketiganya sebelumnya telah dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan, namun tidak hadir.

“Benar, tiga orang ini sebelumnya telah dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyidik, tapi tidak menghadiri panggilan tersebut,” ujar Harli kepada wartawan di Kejagung, Jakarta, Kamis (5/6).

Karena mangkir dari pemeriksaan, penyidik kemudian mengajukan permintaan pencekalan ke luar negeri terhadap ketiganya, yang resmi berlaku sejak 4 Juni 2025.

“Penyidik menilai perlu mencegah ketiganya bepergian ke luar negeri agar proses penyidikan tidak terganggu,” jelas Harli.

Menurut Harli, ketiga eks stafsus tersebut akan kembali dipanggil dalam waktu dekat untuk dimintai keterangan seputar peran mereka dalam proyek pengadaan laptop yang menjadi bagian dari program digitalisasi pendidikan nasional.

“Penyidik ingin mendalami siapa pihak yang paling berperan dalam dugaan tindak pidana ini,” tambahnya.

Barang Bukti

Sebelumnya, Kejagung juga telah menggeledah kediaman ketiga mantan stafsus tersebut dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk perangkat elektronik dan dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan proyek pengadaan laptop untuk satuan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas pada periode 2019–2022. Meski menggunakan anggaran besar, proyek ini diduga tidak berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

Harli mengungkapkan bahwa pada 2019 pernah dilakukan uji coba penggunaan Chromebook sebanyak 1.000 unit yang hasilnya dinilai tidak efektif. Namun, proyek serupa tetap dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

“Padahal uji coba sebelumnya sudah menunjukkan hasil yang tidak efektif. Tapi tetap saja dilanjutkan, bahkan diduga terjadi persekongkolan untuk menggiring penggunaan laptop berbasis operating system tertentu,” ungkap Harli.

Ia menambahkan, pembentukan tim teknis oleh Kemendikbudristek untuk menyusun kajian penggunaan laptop jenis tertentu terindikasi tidak berdasar pada kebutuhan pembelajaran, melainkan diarahkan untuk memenangkan produk tertentu dalam proses pengadaan.

“Ini yang sedang kami dalami lebih jauh. Apakah ada rekayasa dalam pengambilan keputusan teknis hingga berujung pada kerugian negara,” pungkasnya. (tb)