Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

Indonesia Berpotensi Jadi Contoh Global South dalam Pembatasan Medsos Anak

Tim Redaksi, Newsreal.id
Kamis, 2 April 2026 17:49 WIB
Indonesia Berpotensi Jadi Contoh Global South dalam Pembatasan Medsos Anak
NEWSREAL.ID - GUNAKAN GADGET: Sejumlah siswa salah satu sekolah menggunakan gadget. Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan siapapun mengakses media sosial. (Dok: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pakar Teknologi Informasi Ismail Fahmi menilai Indonesia berpeluang menjadi tolok ukur bagi negara-negara Global South dalam menerapkan kebijakan pembatasan media sosial bagi anak.

Menurut Fahmi, posisi Indonesia saat ini sangat strategis karena memiliki populasi anak yang besar, mencapai sekitar 70 juta jiwa. Jika kebijakan perlindungan digital ini berhasil, Indonesia dinilai mampu mengirim pesan kuat di tingkat global. “Posisi Indonesia sekarang strategis, kita bukan sekadar mengikuti tren, tapi bisa menjadi model bagi negara-negara Global South,” ujarnya.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau dikenal sebagai PP Tunas. Aturan ini mulai berlaku sejak 28 Maret 2026.

Pada tahap awal, penerapan aturan menyasar sejumlah platform digital besar seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, hingga Roblox. Fahmi menyebut, dengan cakupan perlindungan terhadap 70 juta anak, kebijakan ini menjadi salah satu eksperimen perlindungan anak digital terbesar di dunia.

Risiko Negatif

Angka tersebut jauh melampaui kebijakan serupa di Australia yang mencakup sekitar 4 juta anak. Dari sisi dampak, ia menilai PP Tunas dapat menjadi dukungan penting bagi orang tua dalam melindungi anak dari berbagai risiko negatif media sosial.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa regulasi ini juga mengalihkan tanggung jawab besar kepada penyedia platform digital agar tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memastikan keamanan pengguna, khususnya anak-anak. “Ini yang paling krusial, beban kepatuhan ada di pundak platform, bukan anak atau orang tua,” katanya.

Dalam implementasinya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mulai menegakkan aturan dengan memanggil perusahaan teknologi besar seperti Meta dan Google karena dinilai belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan. Ke depan, Fahmi mendorong pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum, termasuk melalui sanksi ekonomi berupa denda besar bagi platform yang melanggar, guna menimbulkan efek jera.

Ia optimistis, jika kebijakan ini berjalan sukses, Indonesia dapat membuktikan bahwa negara berkembang juga mampu mengambil langkah tegas dalam menjaga kedaulatan digital dan melindungi generasi muda. (tb)

Berita Terbaru

Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Desak Evaluasi Keanggotaan BoP

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace...

Survei: 83 Persen Warga Indonesia Tolak Serangan AS-Israel ke Iran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Hasil survei gabungan dari Lembaga Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, dan Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak serangan yang...

Diwa Dukung Pembatasan Akses Medsos Anak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kekhawatiran terhadap dampak dunia digital pada anak kian mengemuka. Arus informasi yang begitu deras, tanpa batas yang jelas, dinilai berpotensi mengganggu kesehatan mental...

Rusia: Serangan ke Pasukan Perdamaian Tak Boleh Dianggap Wajar

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov menyampaikan duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia sekaligus menegaskan...

Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, DPR Minta TNI dan PBB Bersikap Tegas

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendesak adanya ketegasan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait gugurnya sejumlah...

Di Tengah Geopolitik Memanas, Diah Warih Anjari Apresiasi Presiden Tak Naikkan Harga BBM

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum Ormas G-Nesia sekaligus Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas keputusan pemerintah yang tidak...

WFH Setiap Jumat Resmi Berlaku, ASN Diminta Hemat Energi dan Kurangi Mobilitas

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah...

280 Jembatan Rampung dalam Tiga Bulan, Presiden Tak Mau Lagi Anak Sekolah Basah-basahan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah melaporkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar terus menunjukkan hasil. Sebanyak 280 jembatan perintis di berbagai daerah telah rampung dibangun dan kini sudah dimanfaatkan...

IKIP 2026 Ditiadakan, KI Pusat Tegaskan Keterbukaan Informasi Tetap Wajib

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Informasi Pusat menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tetap menjadi kewajiban seluruh badan publik, meski pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2026...

Pemerintah Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, dipastikan tidak mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Baca Juga Pertamina Siapkan...

Indonesia Kecam Serangan Kedua ke Pasukan PBB di Lebanon Selatan, Tiga Personel Gugur

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah Indonesia menyampaikan kecaman keras atas serangan kedua yang menyasar pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon selatan. Serangan...

Indonesia-Bulgaria Perkuat Kolaborasi Pendidikan dan Diplomasi, Fokus Cetak Pemimpin Global

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pertemuan antara Staf Khusus Menteri Agama RI dengan Duta Besar Bulgaria, Tanya Dimitrova bersama Daniel Dobrev, Senin, (30/3/2026) di Jakarta, menghasilkan sejumlah gagasan...