Nasional

Indonesia Berpotensi Jadi Contoh Global South dalam Pembatasan Medsos Anak

Tim Redaksi, Admin
Kamis, 2 April 2026 17:49 WIB
Indonesia Berpotensi Jadi Contoh Global South dalam Pembatasan Medsos Anak
NEWSREAL.ID - GUNAKAN GADGET: Sejumlah siswa salah satu sekolah menggunakan gadget. Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan siapapun mengakses media sosial. (Dok: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pakar Teknologi Informasi Ismail Fahmi menilai Indonesia berpeluang menjadi tolok ukur bagi negara-negara Global South dalam menerapkan kebijakan pembatasan media sosial bagi anak.

Menurut Fahmi, posisi Indonesia saat ini sangat strategis karena memiliki populasi anak yang besar, mencapai sekitar 70 juta jiwa. Jika kebijakan perlindungan digital ini berhasil, Indonesia dinilai mampu mengirim pesan kuat di tingkat global. “Posisi Indonesia sekarang strategis, kita bukan sekadar mengikuti tren, tapi bisa menjadi model bagi negara-negara Global South,” ujarnya.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau dikenal sebagai PP Tunas. Aturan ini mulai berlaku sejak 28 Maret 2026.

Pada tahap awal, penerapan aturan menyasar sejumlah platform digital besar seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, hingga Roblox. Fahmi menyebut, dengan cakupan perlindungan terhadap 70 juta anak, kebijakan ini menjadi salah satu eksperimen perlindungan anak digital terbesar di dunia.

Risiko Negatif

Angka tersebut jauh melampaui kebijakan serupa di Australia yang mencakup sekitar 4 juta anak. Dari sisi dampak, ia menilai PP Tunas dapat menjadi dukungan penting bagi orang tua dalam melindungi anak dari berbagai risiko negatif media sosial.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa regulasi ini juga mengalihkan tanggung jawab besar kepada penyedia platform digital agar tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memastikan keamanan pengguna, khususnya anak-anak. “Ini yang paling krusial, beban kepatuhan ada di pundak platform, bukan anak atau orang tua,” katanya.

Dalam implementasinya, Kementerian Komunikasi dan Digital telah mulai menegakkan aturan dengan memanggil perusahaan teknologi besar seperti Meta dan Google karena dinilai belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan. Ke depan, Fahmi mendorong pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum, termasuk melalui sanksi ekonomi berupa denda besar bagi platform yang melanggar, guna menimbulkan efek jera.

Ia optimistis, jika kebijakan ini berjalan sukses, Indonesia dapat membuktikan bahwa negara berkembang juga mampu mengambil langkah tegas dalam menjaga kedaulatan digital dan melindungi generasi muda. (tb)

Berita Terbaru

Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN

Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...

Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas

JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...

Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati

JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...

Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi

JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...

Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...

Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...

Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...

Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional

JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara

JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...

Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan

JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...

Gugun Gumilar: Indonesia Emas 2045 Memerlukan Pemuda yang Mampu Merawat Kerukunan

MANADO,NEWSREAL.id– Staf Khusus Menteri Agama RI, H. Gugun Gumilar, M.A., Ph.D., menegaskan bahwa keberhasilan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda...

Berantas Korupsi, Diwa : Sinergitas TNI/Polri, Kejaksaan Dijaga demi Bangsa

JAKARTA, NEWSREAL.id– Pendiri DIWA Foundation, Diah Warih Anjari, mendorong sinergitas TNI, Polri dan Kejaksaan, untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pernyataan itu muncul setelah Diwa, sapaan...