NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Informasi Pusat menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tetap menjadi kewajiban seluruh badan publik, meski pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2026 resmi ditiadakan.
Anggota KI Pusat, Rospita Vici Paulyn menyampaikan, peniadaan IKIP tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk mengendurkan komitmen terhadap transparansi.
“IKIP 2026 memang tidak dilaksanakan, namun keterbukaan informasi tetap harus dijalankan oleh seluruh badan publik,” ujarnya di Jakarta, Selasa, (31/3/2026). Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran nasional yang memengaruhi pendanaan program.
Meski demikian, KI Pusat menilai kondisi ini justru dapat menjadi momentum refleksi dan penguatan kualitas layanan informasi publik.
Berdasarkan hasil IKIP Nasional 2025, skor keterbukaan informasi berada di angka 66,43 atau kategori sedang. Capaian ini menunjukkan masih adanya sejumlah tantangan mendasar dalam implementasi transparansi di Indonesia.
Rendahnya Literasi
Beberapa isu yang disoroti antara lain rendahnya literasi masyarakat terkait hak atas informasi, kualitas dan ketersediaan data yang belum optimal, serta terbatasnya pemahaman badan publik terhadap peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Selain itu, KI Pusat juga mencatat masih adanya hambatan akses informasi, termasuk intimidasi terhadap pemohon informasi dan jurnalis di sejumlah daerah, serta kecenderungan pembatasan informasi yang seharusnya terbuka.
Rospita menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya menjadi budaya dalam tata kelola pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
KI Pusat memandang tahun 2026 sebagai fase konsolidasi untuk memperkuat fondasi keterbukaan informasi. Tanpa adanya penilaian formal, badan publik justru didorong untuk menunjukkan komitmen secara mandiri dalam menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses.
Selain itu, KI Pusat juga mengajak masyarakat sipil dan media untuk tetap aktif melakukan pengawasan serta memanfaatkan hak atas informasi guna mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. (tb)
Share:
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
