Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

IKIP 2026 Ditiadakan, KI Pusat Tegaskan Keterbukaan Informasi Tetap Wajib

Tim Redaksi, Newsreal.id
Selasa, 31 Maret 2026 20:38 WIB
IKIP 2026 Ditiadakan, KI Pusat Tegaskan Keterbukaan Informasi Tetap Wajib
NEWSREAL.ID - Anggota KI Pusat, Rospita Vici Paulyn. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Informasi Pusat menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tetap menjadi kewajiban seluruh badan publik, meski pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2026 resmi ditiadakan.

Anggota KI Pusat, Rospita Vici Paulyn menyampaikan, peniadaan IKIP tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk mengendurkan komitmen terhadap transparansi.

“IKIP 2026 memang tidak dilaksanakan, namun keterbukaan informasi tetap harus dijalankan oleh seluruh badan publik,” ujarnya di Jakarta, Selasa, (31/3/2026). Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran nasional yang memengaruhi pendanaan program.

Meski demikian, KI Pusat menilai kondisi ini justru dapat menjadi momentum refleksi dan penguatan kualitas layanan informasi publik.

Berdasarkan hasil IKIP Nasional 2025, skor keterbukaan informasi berada di angka 66,43 atau kategori sedang. Capaian ini menunjukkan masih adanya sejumlah tantangan mendasar dalam implementasi transparansi di Indonesia.

Rendahnya Literasi

Beberapa isu yang disoroti antara lain rendahnya literasi masyarakat terkait hak atas informasi, kualitas dan ketersediaan data yang belum optimal, serta terbatasnya pemahaman badan publik terhadap peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Selain itu, KI Pusat juga mencatat masih adanya hambatan akses informasi, termasuk intimidasi terhadap pemohon informasi dan jurnalis di sejumlah daerah, serta kecenderungan pembatasan informasi yang seharusnya terbuka.

Rospita menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya menjadi budaya dalam tata kelola pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

KI Pusat memandang tahun 2026 sebagai fase konsolidasi untuk memperkuat fondasi keterbukaan informasi. Tanpa adanya penilaian formal, badan publik justru didorong untuk menunjukkan komitmen secara mandiri dalam menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses.

Selain itu, KI Pusat juga mengajak masyarakat sipil dan media untuk tetap aktif melakukan pengawasan serta memanfaatkan hak atas informasi guna mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. (tb)

Rekomendasi Redaksi

Berita Terbaru

WFH Setiap Jumat Resmi Berlaku, ASN Diminta Hemat Energi dan Kurangi Mobilitas

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah...

280 Jembatan Rampung dalam Tiga Bulan, Presiden Tak Mau Lagi Anak Sekolah Basah-basahan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah melaporkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar terus menunjukkan hasil. Sebanyak 280 jembatan perintis di berbagai daerah telah rampung dibangun dan kini sudah dimanfaatkan...

Pemerintah Pastikan Harga BBM Tak Naik, Masyarakat Diminta Tetap Tenang

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, dipastikan tidak mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Baca Juga Pertamina Siapkan...

Indonesia Kecam Serangan Kedua ke Pasukan PBB di Lebanon Selatan, Tiga Personel Gugur

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah Indonesia menyampaikan kecaman keras atas serangan kedua yang menyasar pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon selatan. Serangan...

Indonesia-Bulgaria Perkuat Kolaborasi Pendidikan dan Diplomasi, Fokus Cetak Pemimpin Global

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pertemuan antara Staf Khusus Menteri Agama RI dengan Duta Besar Bulgaria, Tanya Dimitrova bersama Daniel Dobrev, Senin, (30/3/2026) di Jakarta, menghasilkan sejumlah gagasan...

96 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN, MAKI Desak KPK Buka Nama ke Publik

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengumumkan daftar nama pejabat negara yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)...

MBG Disalurkan 5 Hari Sekolah, Daerah 3T Tetap Dapat Tambahan Sabtu

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah disalurkan selama lima hari dalam sepekan, menyesuaikan dengan mayoritas jadwal sekolah di Indonesia....

Prabowo Terbang ke Jepang, Siap Bertemu Kaisar hingga Bahas Investasi Strategis

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Jepang dalam kunjungan resmi yang sarat agenda strategis. Salah satu momen penting dalam lawatan ini adalah pertemuan dengan...

Haji 2026 Tetap Jalan: Jemaah RI Dijadwalkan Berangkat 22 April

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah memastikan jadwal pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2026 tidak mengalami perubahan, meskipun situasi konflik di kawasan Timur Tengah masih berlangsung. Menteri Haji...

Tiga Jam Ngobrol Serius, Prabowo-Anwar Bahas Geopolitik hingga Isu Global

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berlangsung cukup intens. Keduanya diketahui berdiskusi selama sekitar tiga jam dalam...

BGN: Program Makan Bergizi Gratis Berhenti Saat Sekolah Libur

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyesuaikan dengan jadwal kehadiran siswa di sekolah dan otomatis dihentikan...

Prabowo Perintahkan Hunian Layak untuk Warga Pinggir Rel Senen

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Prabowo Subianto bergerak cepat menanggapi kondisi warga yang tinggal di bantaran rel kawasan Senen, Jakarta. Usai meninjau langsung lokasi, Presiden memerintahkan pembangunan hunian...