PWI Dorong Kebijakan Berkeadilan untuk Pers di Tengah Disrupsi Media

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mendorong kehadiran negara melalui kebijakan yang berkeadilan guna menjamin keberlangsungan industri pers nasional di tengah disrupsi media yang kian masif.

Kebijakan tersebut dinilai penting, namun tetap harus menjaga independensi pers. Anggota Dewan Pakar PWI Pusat, Wahyu Muryadi menegaskan, kehadiran negara tidak boleh bersifat diskriminatif dan harus diterapkan secara adil bagi seluruh insan pers.

Menurutnya, keseimbangan menjadi kunci agar kebijakan pemerintah tidak justru menggerus kebebasan dan independensi media. “Kalau memang ada permohonan agar negara hadir, yang harus dicari adalah bentuk kehadiran seperti apa yang tidak mengganggu independensi pers. Kebijakannya tidak boleh diskriminatif dan harus fair,” kata Wahyu dalam acara Kaleidoskop Media Massa Tahun 2025 di Jakarta, Selasa, (23/12/2025).

Baca juga: Luthfi: Pers Jadi Mitra Strategis dalam Bangun Pemerintahan Kolaboratif

Wahyu menjelaskan, dorongan tersebut muncul karena dunia pers saat ini menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari tekanan ekonomi hingga masifnya pergeseran konsumsi informasi ke media sosial. Salah satu dampak paling nyata adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media.

Ia mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir, dunia pers Indonesia mencatat angka PHK terbesar sepanjang sejarah. Data Dewan Pers periode 2023-2024 menunjukkan sedikitnya 1.200 karyawan media televisi terdampak PHK.

Kebebasan Pers

Selain persoalan kesejahteraan pekerja media, Wahyu juga menyoroti merosotnya indeks kebebasan pers Indonesia. Pada 2024, Indonesia berada di peringkat 111, namun pada 2025 turun signifikan ke peringkat 127. “Kalau bicara keberlangsungan media yang sejahtera, itu memang belum terwujud. Indeks kebebasan pers juga turun cukup tajam,” ujarnya.

Menurut Wahyu, kebijakan yang berkeadilan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengoreksi berbagai persoalan tersebut. Ia menilai, hingga kini banyak perusahaan pers masih kesulitan secara finansial, sehingga membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat sasaran.

Wahyu menyebut, kehadiran negara dapat diwujudkan melalui pemberian insentif, seperti keringanan pajak bagi perusahaan pers. Namun, ia menekankan pentingnya dialog dan negosiasi antara insan pers dan pemerintah agar kebijakan yang lahir tidak justru menjadi bumerang.

Baca juga: Media Massa Elemen Penting Penguatan Demokrasi

“Misalnya insentif pajak, itu perlu dibicarakan lebih lanjut. Sekarang era digital, jadi skemanya juga harus relevan. Kalau memang diperlukan, ayo didiskusikan, tapi jangan sampai malah merugikan pers itu sendiri,” katanya.

Ia berharap diskusi yang berlangsung dalam forum Kaleidoskop Media Massa Tahun 2025 dapat menjadi ruang refleksi bersama untuk mencari solusi atas persoalan pers nasional, sekaligus mendorong kesejahteraan dan keberlanjutan media di tahun-tahun mendatang. (ct)