Kasus Yaqut, KPK Periksa Wakil Katib PWNU DKI

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pendakwah yang juga Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Muzaki Kholis, untuk melengkapi berkas perkara mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Muzaki Kholis sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024, Senin (12/1/2026). Muzaki diketahui merupakan pendakwah sekaligus Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.

Pemeriksaan tersebut dilakukan guna melengkapi berkas perkara dua tersangka, yakni mantan Menteri Agama era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yaqut Cholil Qoumas, serta staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama MK, Wakil Katib PWNU DKI Jakarta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin (12/1/2026).

Muzaki Kholis tercatat memenuhi panggilan penyidik sekitar pukul 09.25 WIB. Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan masih berlangsung.

Sebelumnya, KPK telah resmi mengumumkan Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Keduanya dijerat pasal terkait kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Tambahan Kuota

Tambahan kuota haji yang menjadi objek perkara diperoleh setelah pertemuan bilateral Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al-Saud, pada 19 Oktober 2023.

Mengacu pada Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari total kuota haji Indonesia, sementara 92 persen lainnya diperuntukkan bagi kuota haji reguler.

Dengan tambahan kuota haji sebanyak 20.000, seharusnya 18.400 kuota dialokasikan untuk haji reguler dan 1.600 untuk haji khusus. Artinya, kuota haji reguler meningkat dari 203.320 menjadi 221.720 orang, sedangkan haji khusus bertambah dari 17.680 menjadi 19.280 orang.

Namun, dalam praktiknya, pembagian kuota justru dilakukan secara merata, masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pembagian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas pada 15 Januari 2024.

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Yaqut, Gus Alex, serta pemilik agen perjalanan Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, sejak 11 Agustus 2025.

Selain itu, penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi, mulai dari rumah Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.

Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara, antara lain dokumen, barang bukti elektronik, kendaraan roda empat, hingga sejumlah aset properti. (tb)