*Sekjen FKIKN : ”Semua demi NKRI….”
BELUM lama ini, Denpasar, Bali, digelar pertemuan pimpinan masyarakat ada atau yang mewakilinya, yang sebagian besar eks anggota Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) dan sisanya dari anggota Forum Komunikasi & Informasi Keraton se-Nusantara (FKIKN) yang seluruhnya berjumlah 43 kelembagaan msyarakat adat. Dalam forum musyawarah agung pertamanya yang difasilitasi Puri Denpasar itu, mereka yang bertemu bersepakat membuat wadah yang disebut Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN).
Lalu, bagaimana dengan nasib FSKN? Bagaimana pula dengan nasib FSKN”T”? Mashi ada lagi, bagaimana halnya MARSI? Kemudian, bagaimana hubungannya dengan FKIKN?
Baik dalam konferensi pers yang digelar di Solo beberapa hari lalu, maupun ketika menjawab pertanyaan newsreal.id tadi siang, KPH Eddy Wirabhumi selaku Ketua Harian MAKN terpilih menjelaskan, intinya semua yang hadir pada Musyawarah Agung 1 di Bali itu bersepakat melahirkan wadah tersebut, kemudian menyusun kepengurusannya.
Di antaranya, dirinya yang ditunjuk dan disepakati sebagai Ketua Harian, tetapi figur Ketua Umum yang diharapkan forum bisa dijabat Sultan Jogja Hamengku Buwono (HB) X atau siapapun yang ditunjuk mewakilinya termasuk dari Pura Pakualaman (Jogja), saat itu tidak ada yang hadir.
”Saat pertemuan di Bali ada yang mewakili (Jogja), tapi tidak mau ditunjuk. Menjadi tugas tim yang ditunjuk Dewan Kerajaan untuk ke Jogja guna menyampaikan keputusan musyawarah kepada Sri Sultan HB X dan Sri Paduka Paku Alam X. Agar jabatan Ketua Umum MAKN segera terisi. Biar saya sebagai ketua harian, yang menjalankan perintah Ketua Umum,” jelas KPH Eddy Wirabhumi menjelaskan.
Tak Tahu Kenapa Bubar
Baik dalam penjelasan saat tanya-jawab dengan wartawan maupun ketika menjawab partanyaan newsreal.id tadi siang, KPH Eddy tidak menampik bahwa sebagian besar yang hadir dari 43 anggota MAKN adalah eks anggota FSKN. Sedang eks anggota FSKN yang disebut hadir di pertemuan itu, sebelumnya memang menyatakan membubarkan organisasi FSKN, atau setidaknya mengundurkan diri dari FSKN yang dipimpin Sultan Kasepuhan Cirebon Sultan ke-13 PRA Arif Natadiningrat.
KPH Eddy mengaku memang tidak bisa menjelaskan bagaimana kejadian sesungguhnya sampai FSKN bubar. Tetapi bubar secara resmi melalui forum resmi atau tidak, faktanya sebagian besar anggota FSKN sudah menyatakan keluar dari keanggotaan FSKN dan bergabung dengan unsur-unsur yang lain untuk mendirikan MAKN.
Sampai di sini, kira-kira setahun menjelang Pemilu/Pilpres April 2019 terdengar ada berita mengagetkan di beberapa media online yang menyebut, ada pertemuan sejumlah raja-raja berkumpul di Jakarta dan melakukan deklarasi yang bersifat politis. Deklarasi itu, dipersepsikan berkaitan dengan ekspresi sikap politik terhadap calon tertentu untuk Pilpres.
Namun, dengan tegas KPH Eddy menyatakan pembentukan MAKN tidak ada hubungannya dengan FSKN, apalagi diduga terkait dengan deklarasi itu. Karena menurutnya, jauh sebelum ada perkembangan situasi (deklarasi-Red), FSKN sudah terpecah belah, sehingga sulit diharapkan uluran tangan dan sumbangan pemikirannya terhadap upaya perbaikan situasi dan kondisi bangsa yang belakangan tercabik-cabik akibat Pemilu utamanya Pilpres.
(newsreal.id/Won Poerwono)
”Yang jelas, pembentukan MAKN tidak ada hubungannya dengan semua yang disebutkan itu. Karena, sejak lama atau jauh sebelum tahapan Pemilu/Piplres, FSKN sudah terpecah belah. Ada FSKN, ada FSKN”T”, ada MARSI, terus apa lagi, sampai saya tidak hafal. Intinya, organisasi-organisasi yang diharapkan bersama-sama FKIKN membantu pemerintah/negara mengatasi kesulitan bangsa, malah repot mengurusi dirinya sendiri. Padahal, sumbangan-sumbangan pemikirannya mendesak ditunggu,” tegas pimpinan Lembaga Hukum Keraton Surakarta yang masih menjadi anggota dewan pakar FKIKN dan sebelumnya anggota dewan pakar FSKN itu.
Untuk Membantu Pemerintah
Sejak berdiri FKIKN yang dideklarasikan pada musyawarah pertama bertepatan dengan FKN 1 di Kota Surakarta tahun 1995, beberapa tahun kemudian lahirlah FSKN yang diketuai Sultan ke 13 Keraton Kasepuhan Cirebon, Sultan PRA Arif Natadiningrat. FSKN yang kemudian berbadan hukum dan diaftarkan di Kemendagri, menjadi mitra FKIKN untuk membantu pemerintah dalam urusan kebangsaan melalui berbagai cara, di antaranya Festival Keraton Nusantara (FKN) dan FKN-Masyarakat Adat Asean (MAA) yang rutin digelar tiap tahun di berbagai daerah di Nusantara.
Namun tidak lama, FSKN pecah dan berangsur-angsut melahirkan organisasi baru di antaranya FSKN”T” yang diketuai KGPH Tedjowulan. Organisasi sempalan itupun pecah lagi, hingga lahir organisasi Majelis Agung Raja dan Sultan Indonesia (MARSI), yang konon juga diketuai KGPH Tedjowulan, bahkan diduga pecah lagi ”gara-gara” ada deklarasi di Jakarta itu, sampai yang terakhir kali muncul Majelis Adat Keraton Nusantara (MAKN).
Seperti dijelaskan KHP Eddy Wirabhumi, tugas dan keberadaan MAKN untuk bersama-sama FKIKN membantu pemerintah dalam upaya penguatan bidang ketahanan budaya. Bahkan, akan membantu sosialisasi dan pelaksaan program kerja di bidang pemberdayaan budaya, ekonomi, termasuk ekonomi kreatif, lahirnya aktivitas ekonomi milenial yang akan disepakati antara berbagai pihak di event FKN ke-13 di Kedatuan Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, awal September mendatang.
Karena yang akan menjadi mitra kerjasama nanti adalah FKIKN, selaku Sekjen FKIKN, GKR Wandansari Koes Moertijah angkat bicara. Mengingat pelaknaan FKN ke-13 tinggal beberapa minggu saja, dan sebelum itu harus dilakukan berbagai persiapan, terutama menggali anggaran untuk pembiayaan penyelenggara dan pengiriman kontingen pesertanya, yang hampir semuanya diharapkan dibantu masing-masing pemerintah daerah asal kontingen pesertanya.
Malah Menambah Beban
Hal lain yang berkait dengan lahirnya MAKN, jelas diharapkan segera bisa diajak bekerjasama membantu pemerintah, terutama dalam ikut mengatasi permasalahan bangsa yang belakangan retak akibat berbagai hal terutama Pemilu/Pilpres. Bahkan MAKN lahir dan terbentuk dari eks anggota FSKN yang justru mendominasi dari 43 anggotanya, itu memang dibenarkan.
”Tetapi, kalau (MAKN) dikaitkan dengan statement saya akibat ada pertemuan raja-raja di Jakarta itu, kayaknya terserah orang lain mempersepsikan. Yang jelas, FKIKN butuh mitra untuk membantu pemerintah dan segala keperluan untuk tetap tegaknya NKRI. Semua ini demi NKRI. Yang itu (dituduh terlibat di balik deklarasi), semua tidak benar. Itu bukan FKIKN atau atas nama FKIKN. Itu liar. Sekjen tidak bertanggungjawab,” tegas Sekjen yang juga Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta itu, mengenang peristiwa beberapa waktu lalu, saat dirinya ”setengah dipaksa” memberikan statemen itu.
FKIKN memang hanya perkumpulan raja/sultan/pelingsir adat yang sejenis paguyuban, tanpa struktur kepengurusan tetapi hanya dikoordinasi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang kentornya berkedudukan di Keraton Surakarta. Anggotanya adalah keraton/kesultanan/kedatuan/pelingsir adat yang jumlah 47 lembaga, tetapi memiliki kelengkapan sedikitnya lima hal yaitu situs bangunan, masyarakat adat, struktur otoritas pengelola, upacara-upacara adat dan pusat/wilayah adat.
Sedangkan MAKN, adalah berisikan tokoh-tokoh adat dari 43 anggotanya yang cukup hanya memiliki 3 hal saja, yaitu masyarakat adat, situs bangunan dan struktur otoritas pengelolanya.
Mengenai munculnya FSKN”T”, FSKN apalagi embel-embelnya, MARSI atau apapun namanya, dalam pandangan Sekjen FKIKN tak masalah bermunculan, karena undang-undang yang ada memberi kebebasan. Tetapi, selama tidak ada manfaatnya bagi bangsa dan negara, terlebih kalau hanya ikut menambah beban pemerintah/negara, atau malah ikut menambah masalah bagi pemerintah, sudah selayaknya kalau tidak diberi ruang gerak. (Won Poerwono)
