Kabar Menyejukkan di Bulan Ramadan, Abdul Haris Dilantik sebagi Dirjen Diktiristek. FP UNS : Stop Industrialisasi Kampus dan Kebijakan Tumpang Tindih

SOLO,newsreal.id – Pelantikan Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc. sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) mengisi jabatan yang selama ini dipegang oleh Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN.Eng oleh
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mendapatkan apresiasi positif.

Proses pelantikan yang diselenggarakan Jumat (15/3) di Auditorium Gedung A Kompleks Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta ini diunggah langsung dikti.kemdikbud.go.id ini disambut oleh Forum Peduli UNS (FP-UNS).

Baca : Tidak Ada Larangan Gunakan Pengeras Suara di Masjid, Ini Ketentuan Lengkap dari Kemenag

Forum yang fokus dalam menyoroti kondisi kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) ini menyatakan pendapatnya atas kabar terbaru ini.

Koordinator FP-UNS, Diah Warih Anjari dalam keterangannya, Sabtu (16/3/2024) menyatakan, dunia pendidikan tinggi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pelantikan Prof Abdul Haris oleh Mendikbudristek Nadiem adalah pilihan tepat dan menjadi kabar menggembirakan di bulan Suci Ramadan ini.

“Ini kabar menggembirakan, dunia pendidikan tinggi butuh pemimpin yang tahu betul kondisi lapangan dan lebih mengutamakan kualitas pendidikan. Di bulan Suci Ramadan ini, ada kabar menggembirakan di dunia pendidikan tinggi kita,” ucap Diah Warih saat dihubungi melalui telpon.

Baca : Nyepi Berbarengan Ramadan, Gusmen : Momentum Introspeksi, Saling Hormati Ritual dan Tradisi

Diwa sapaan Diah Warih mengungkapkan, Ombudsman Republik Indonesia mencatat bahwa pengaduan pada bidang pendidikan menjadi salah satu susbtansi yang paling sering dilaporkan dalam lima tahun terakhir. Di antara hal-hal yang dilaporkan adalah mahalnya biaya pendidikan tinggi, tugas administrasi dosen yang mengurangi kualitas pengajaran serta rendahnya mutu riset.

Kondisi ini diperparah dengan mulai masuknya pihak swasta dalam pengelolaan pendidikan tinggi pada kampus negeri di Indonesia. Baru – baru ini diketahui terdapat perguruan tinggi yang bekerjasama dengan pihak swasta pemberi pinjaman online untuk pembayaran UKT (uang kuliah tunggal).

Baca : Mahasiswa Dukung Penuh Kejati Jateng, Dugaan Kasus Korupsi UNS Harus Diungkap Tuntas

“Itu data resmi dari Ombudsman Republik Indonesia, loh. Untuk itu pendidikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan industri namun menciptakan kualitas manusia yang mandiri dan mampu mengembangkan potensi diri. Memastikan seluruh warga negara mampu mengakses pendidikan berkualitas tanpa dihantui mahalnya pendidikan menjaid perwujudan asas pelayanan publik sebagaimana dimanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik,” tegas Diwa.

Baca : Bikin Begidik, Potongan Tubuh Ditemukan di Perut Buaya Raksasa di Timika

Dikatakan, problematika pengelolaan pendidikan tinggi yang tidak segera diselesaikan akan menjadi permasalahan serius di kemudian hari.

Sementara itu Dirjen Diktiristek, Abdul Haris menyampaikan bahwa dirinya siap melanjutkan berbagai capaian yang telah ditorehkan Dirjen Diktiristek sebelumnya. Ia juga akan melakukan akselerasi untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi guna mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. (bun)

Baca : Nyepi Berbarengan Ramadan, Gusmen : Momentum Introspeksi, Saling Hormati Ritual dan Tradisi