SAMARINDA,newsreal.id – Makmur Marbun telah resmi dilantik Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor sebagai Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) 2023-2024 pada, Selasa (19/9/2023). Makmur menggantikan penjabat sebelumnya yakni Hadam Pongrewa (Bupati PPU periode 2018-2023).
Penunjukkannya sebagai Pj Bupati PPU, karena mandat langsung oleh pemerintah pusat, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.2.1.3-3720 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati PPU Provinsi Kaltim.
Makmur meyakinkan masyarakat PPU untuk tidak hawatir dengan ditugaskan dirinya sebagai Pj Bupati PPU, karena Makmur yakin akan mampu mengemban amanah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.
“Saya ini sebelumnya adalah Direktur Produk Hukum Daerah, saya pejabat yang melakukan pembentukan peraturan daerah, tentunya saya hadir bukan untuk menyengsarakan masyarakat,” terangnya.
Sebelum menjabat Pj Bupati PPU, Makmur Marbun memangku Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kepada awak media, Makmur juga menyampaikan, bahwa ASN mesti siap ditugas di mana saja. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat di PPU memahami hal tersebut, apalagi bila penugasan itu keputusan dari pemerintah pusat.
“Tentunya tolong diedukasi seluruh masyarakat, bahwa saya terpilih sebagai Bupati karena saya ASN dan sudah berjanji jika dibutuhkan ataupun diperintahkan untuk menjadi bupati, saya akan lakukan karena itu sumpah kami sebagai ASN,” ujarnya.
Terkait aksi pemasangan spanduk atas penolakan dirinya sebagai Pj Bupati PPU, Makmur mengatakan hal tersebut wajar karena negara Indonesia adalah negara demokrasi.
“Untuk masyarakat yang melakukan demonstrasi silakan, karena itu adalah hak mereka untuk menyuarakan sesuatu, tapi bersuaralah sesuai aturan,” katanya.
Seperti diketahui, beberapa kalangan masyarakat PPU melakukan aksi demo hingga penyebaran spanduk penolakan yang dipasang di Kantor Bupati PPU, DPRD PPU, serta di beberapa titik lainnya.
Baca : Digitalisasi di NU untuk Tingkatkan Kualitas Nahdliyin
Spanduk tersebut bertuliskan kalimat-kalimat penolakan atas terpilihnya Makmur yang bukan putra asli daerah. Selain itu, Makmur juga tidak masuk dalam daftar usulan nama-nama Pj Bupati yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten PPU.
DPRD PPU sebelumnya mengusulkan Agus Hari Kesuma Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Suhardi Sekretaris DPRD dan Adriani Amsyar sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten PPU. (wil)
Warga Bibis Baru Solo Desak STOP Operasional Tower BTS, Diwa : Nyawa dan Keselamatan Warga Lebih Berharga
SOLO,NEWSREAL.id — Kantor Satpol Kota Solo, Jawa Tengah di geruduk belasan warga dari Kampung Bibis Baru, Nusukan RT 01 dan RT 02, RW 24, Banjarsari,...
Soroti Kasus Pencuri Tewas Dikeroyok Massa, Diwa Foundation: Tegakkan Hukum dan Keadilan
DiwaJAKARTA, NEWSREAL.com– Di balik peristiwa yang kini menjadi perhatian publik, tangis seorang anak menjadi pengingat bahwa setiap tindak kekerasan meninggalkan dampak panjang bagi keluarga yang...
Tangis Pilu Anak Terduga Pencuri Ayam yang Tewas Dikeroyok Massa di Tabanan
TABANAN, NEWSREAL.com-Suara tangis seorang bocah perempuan yang terus memanggil ayahnya menjadi potret paling memilukan dari peristiwa pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial KD di Banjar Dinas...
Gubernur Jateng Tunjuk Eko Sapto Purnomo Jadi Plt Bupati Sukoharjo
SEMARANG, NEWSREAL.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal setelah Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditetapkan sebagai...
Cegah “Bullying”, Mendikdasmen Imbau Identitas Terduga Pelaku Teror Bom SDN Jaksel Tak Diumbar
JAKARTA,NEWSREAL.id-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meminta seluruh pihak menjaga kerahasiaan identitas terduga pelaku teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta...
Dorong Keadilan Korektif, LOGIS 08 Minta Penanganan Dugaan Korupsi Utamakan Pemulihan Kerugian Negara
JAKARTA,NEWSREAL.id – Organisasi LOGIS 08 mendorong aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan keadilan korektif (corrective justice) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Pendekatan tersebut dinilai tidak...
Soal Perlindungan Lahan Pertanian dan Penanganan Sampah, Pemprov Jateng Targetkan 26 Daerah Ini
SEMARANG,NEWSREAL.id-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat upaya penyelesaian dua persoalan lingkungan yang dinilai semakin mendesak, yakni alih fungsi lahan pertanian dan pengelolaan sampah, terutama di kawasan...
Kronologi dan Fakta Lengkap Kecelakaan Maut di Indramayu, 13 Tewas
INDRAMAYU, NEWSREAL.id – Duka mendalam menyelimuti Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, setelah kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil pikap pengangkut rombongan pengantar pengantin dan truk tronton...
Perkuat Pendidikan Inklusif, Pemerintah Percepat Revitalisasi SLB hingga Digitalisasi Pembelajaran
KENDAL, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pembangunan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus melalui revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru. Langkah tersebut menjadi bagian...
4 Juta Anak Belum Sekolah, Kemensos Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat
JAKARTA, NEWSREAL.id – Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah terus dipercepat. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan Presiden memberikan...
KPK Bergerak di Sukoharjo, Bupati Etik Suryani Terjaring OTT
SOLO,NEWSREAL.id– Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/7/2026). Namun demikian, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif dan belum...
Bupati Kendal Tegaskan Keterbukaan Informasi Wajib Jadi Budaya di Seluruh Sekolah Dasar
KENDAL, NEWSREAL.id – Pemerintah Kabupaten Kendal terus memperkuat tata kelola pendidikan yang transparan melalui penguatan budaya keterbukaan informasi di lingkungan sekolah dasar. Bupati Kendal Dyah...
