PAN-PKS Dukung Pilgub oleh DPRD

JAKARTA- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan ide dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya perbaikan sistem pemilu akan menjadi acuan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Adapun RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang masuk ke dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 DPR RI.

“Karena harus dijadikan acuan kemudian. Nanti pasti akan jadi bahan diskusi,” kata Dede Yusuf di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan ide dari Presiden Prabowo yang disampaikan pada malam puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Bogor, Jabar, Kamis (12/12) tersebut bakal menjadi pembahasan ketika Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan penyelenggara pemilu dalam evaluasi Pilkada Serentak 2024.

Walaupun ide tersebut menjadi acuan, menurut dia, Komisi II DPR RI juga tetap mendalami masukan-masukan dari berbagai pihak untuk RUU tersebut, salah satunya terkait RUU Pilkada yang berstatus “carry over”

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengajak seluruh ketua umum dan pimpinan partai politik yang hadir pada puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Bogor untuk memperbaiki sistem politik yang menghabiskan puluhan triliun dalam satu-dua hari setiap penyelenggaraan pemilu.

Presiden menyebut, uang yang dikeluarkan untuk biaya pemilu bisa digunakan untuk memberikan anak-anak makan, memperbaiki sekolah, hingga memperbaiki irigasi.

Dukungan Parpol

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, usulan Presiden terkait pilkada kembali ke DPRD sudah lama dibahas di internal PAN. “Kalau Presiden yang memulai mengangkat wacana ini, kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh partai politik yang ada,” kata Saleh di Jakarta, Jumat (14/12).

Menurunya, PAN secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana, apalagi sudah pernah diterapkan. Saleh mengatakan bahwa hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini. Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. Bahkan, banyak yang legendaris dan masih dikenang sampai sekarang.

“Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya, tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat,” ujarnya. Kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat kalau tidak bisa bekerja, menurutnya malah tidak ada gunanya.

Meski demikian, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini dinilai tidak mudah. Pasalnya, ada UU dan peraturan-peraturan turunannya yang perlu direvisi. Kalau mau mudah, lanjut Saleh, semua pihak harus melakukan pemetaan terhadap aspek-aspek pemilu yang perlu diubah. Sebelum membahas UU, pemetaan tersebut telah selesai dan dipahami semua pihak.

“Karena ini dari Presiden, paling tidak persetujuan akan perubahan itu telah didapat 50 persen. Tinggal menunggu persetujuan partai-partai di DPR. Itu juga mungkin tidak sulit sebab hampir semua parpol ada bersama koalisi pemerintah,” katanya.

Saleh menambahkan, “Yang jelas PAN akan ikut mengkaji dan melakukan simulasi. PAN juga tidak mau cost politics menjadi sangat tinggi dengan sistem yang ada saat ini. Tidak sehat dalam menjaga kualitas demokrasi,” ucapnya.

Dukungan serupa juga dinyatakan PKS. Sekjen DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengaku setuju dengan Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini menyampaikan perlunya evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Saya setuju, sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada Serentak. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada,” kata Aboe Bakar dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (15/12).

Sejalan dengan Prabowo, perihal anggaran Pilkada juga menjadi sorotan Aboe Bakar. Dirinya tak menampik bahwa pilkada serentak memakan anggaran negara yang sangat besar, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Di sisi lain, ia menyatakan bahwa politik uang masih menjadi masalah signifikan dalam Pilkada. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut mengaku menerima banyak laporan soal politik uang atau money politic.

Menurutnya, praktik politik uang merusak esensi demokrasi karena menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka. “Rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem saat ini belum mampu menarik minat seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi,” ujarnya melanjutkan. Untuk itu, Aboe Bakar berpendapat evaluasi pilkada harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik. Dia pun berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan. (Ant,tb)