APBN 2026 Kucurkan Rp6,26 Triliun untuk IKN

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap berlanjut di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mengalokasikan dana sebesar Rp6,26 triliun untuk pembangunan IKN.

Anggaran tersebut mengalami kenaikan dibandingkan alokasi tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp4,7 triliun. Namun demikian, nilainya masih jauh lebih kecil dibandingkan alokasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp27 triliun pada 2023 dan Rp43,3 triliun pada 2024.

Berdasarkan rincian anggaran, dana pembangunan IKN pada 2026 akan digunakan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp5,71 triliun. Sementara itu, Program Dukungan Manajemen memperoleh alokasi Rp553 miliar.

Sebelumnya, Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp14,92 triliun guna memenuhi total kebutuhan pembangunan sebesar Rp21,18 triliun sepanjang 2026. Namun, usulan tambahan anggaran tersebut tidak disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Presiden Prabowo Subianto juga baru-baru ini melakukan kunjungan ke IKN pada awal pekan ini, Senin (12/1/2026). Kunjungan tersebut menjadi yang pertama sejak Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden RI. Sebelumnya, ia sempat mengunjungi IKN saat masih berstatus presiden terpilih bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Kunjungan Presiden

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kalimantan, Prabowo memutuskan bermalam di kawasan IKN setelah menghadiri sejumlah agenda, termasuk peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan milik PT Pertamina (Persero) di Kalimantan Timur.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden memberikan sejumlah catatan dan koreksi terkait desain serta fungsi kawasan IKN. Presiden juga meminta Otorita IKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus melakukan penyempurnaan.

“Presiden memberikan koreksi, antara lain terkait desain dan fungsi, dan meminta OIKN serta Kementerian PU untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Prasetyo Hadi di Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).

Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan IKN, khususnya fasilitas yang akan digunakan oleh lembaga legislatif dan yudikatif.

Pemerintah menargetkan fasilitas tersebut dapat rampung pada 2028. “Presiden sejak awal menekankan percepatan pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif, dengan harapan dapat selesai pada 2028,” kata Prasetyo. (tb)