Rumah Subsidi untuk Pengemudi Ojol Disiapkan

JAKARTA- Pemerintah memberikan jatah 2.000 rumah subsidi untuk pengendara atau pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online yang tergabung di Gojek. Kebijakan itu telah diputuskan dalam pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Patrick Walujo.

“Kami mulai kebaikan untuk 1.000 (pengendara ojol) roda dua, 1.000 (pengendara taksi online) roda empat,” kata Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (8/4).

Maruarar menjelaskan pengemudi ojol dan taksi online menjadi prioritas penerima rumah subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo. Dikatakan, Presiden ingin masyarakat yang bekerja di sektor informal juga bisa membeli rumah subsidi.

Dia mengatakan memang ada tantangan di balik kebijakan ini. Salah satunya meyakinkan perbankan untuk memberikan pinjaman kepada pekerja yang tak punya penghasilan tetap.

Pada kesempatan itu, Patrick juga sudah berkomunikasi dengan Direktur Consumer & Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara Tbk Hirwandi Gafar. Patrick mengatakan beberapa mekanisme yang memungkinkan pengemudi ojol dan taksi online mencicil rumah.

Dipotong

“Selanjutnya itu akan dipotong setiap hari langsung masuk ke tabungan mitra yang ada di Gopay,” ujar Patrick. Dia menjelaskan ada beberapa syarat bagi pengemudi ojol dan taksi online bisa ikut program perumahan ini. Pertama, Gojek akan menyaring penerima manfaat dari produktivitas mereka mengantar jemput penumpang.

Selain itu, Gojek akan melihat penghasilan rata-rata pengemudi tersebut. Jika layak, pengemudi itu akan direkomendasikan mengikuti KPR rumah subsidi. “Karena semua transaksi itu terekam secara digital, kita bisa melihat siapa yang mempunyai kemampuan finansial untuk bisa ikut program KPR,” ucapnya.

Selain itu, pada Selasa (8/4) Maruarar juga menggelar rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Keduanya membahas rencana jatah 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Dia mengatakan syarat wartawan mendapatkan rumah subsidi adalah bergaji Rp 7 juta untuk lajang dan Rp 8 juta untuk yang sudah menikah. Dia memastikan jatah rumah untuk wartawan bukan dalam rangka meredam kritik media massa.

“Wartawan itu bagian dari pilar demokrasi. Demokrasi harus tetap terjaga, tapi bagaimana tugas negara memperhatikan warga, buruh tani, nelayan, pekerja migran, guru. Tapi masalah demokrasi, ada yang salah, dikritik,” ucap Maruarar. (cnnind,tb)