Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

Instasi Pemerintah dan Swasta Wajib Pekerjakan Penyandang Disabilitas

Tim Redaksi, Newsreal.id
Senin, 6 Januari 2025 21:58 WIB
Instasi Pemerintah dan Swasta Wajib Pekerjakan Penyandang Disabilitas
NEWSREAL.ID - HARI BRAILLE SEDUNIA: Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri peringatan Hari Braille Sedunia, Minggu (5/1) di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta. (Dok: Kemensos)

JAKARTA- Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pemerintah lewat BUMN hingga swasta wajib menyertakan penyandang disabilitas dalam pekerjaan. Mensos berharap semua pihak mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Hal tersebut disampaikan oleh Gus Ipul disela-sela peringata Hari Braille Sedunia, Minggu (5/1). Dia awalnya menyebutkan jumlah penyandang disabilitas di RI sebanyak 7 persen dari populasi.
“Jadi, saya sampaikan bahwa memang data kita menunjukkan kita memerlukan suatu langkah besar dalam rangka memberikan penghormatan, pelindungan, dan juga pemenuhan hak dari para penyandang disabilitas. Data terakhir itu tidak kurang dari 7 persen penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas dengan berbagai kategori,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul berharap kaum disabilitas diberi kesempatan untuk berkembang dalam kariernya. Kemensos mendorong kebijakan di berbagai instansi untuk agar penyandang disabilitas mendapat kesetaraan kesempatan.

Akses Pendidikan

“Tadi data-data juga sudah bicara bahwa sebagian di antaranya belum bisa memperoleh pendidikan yang semestinya. Ada sekitar 17 persen kira-kira yang belum mendapatkan pendidikan,” ujar Gus Ipul.

“Inilah PR besar kita berdasarkan data-data ini ke depan untuk bisa kita sama-sama memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan tentu pelindungan-pelindungan lain yang diperlukan,” sambungnya.
Lebih lanjut Gus Ipul mengatakan, pemerintah atau BUMN perlu melibatkan 2 persen kaum disabilitas dalam struktur pekerjaan. Adapun pihak swasta diwajibkan menyertakan kaum disabilitas sebesar 1 persen. “Yang kedua, pemerintah maupun swasta diwajibkan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. 1 persen untuk swasta, 2 persen untuk pemerintah maupun BUMN,” ujarnya. (Ant,tb)

Share:

Berita Terbaru

Menhaj Pastikan Haji 2026 Tetap Sesuai Jadwal

NEWSREAL.ID, SURABAYA- Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf memastikan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun 2026 tetap berjalan sesuai jadwal, meskipun situasi geopolitik global tengah...

Kepala BNN Dorong Pendekatan Berimbang Tangani Narkotika

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kepala Badan Narkotika Nasional RI Suyudi Ario Seto menegaskan pentingnya pendekatan berimbang dalam penanganan narkotika, yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga...

BGN Bentuk Tim Khusus Awasi Sertifikasi SPPG, Jaga Mutu Program Makan Gratis

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk tim internal khusus untuk mengawasi sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas program...

Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Janji Setor Rp17 Triliun ke Dewan Perdamaian Trump

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen memberikan dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun untuk bergabung...

Mensos: Efisiensi Anggaran Tak Akan Sentuh Bansos

NEWSREAL.ID, SURABAYA- Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan kebijakan efisiensi anggaran yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto tidak akan berdampak pada bantuan sosial (bansos)...

Puncak Arus Balik Diprediksi 24 Maret, Polri Imbau WFA untuk Hindari Penumpukan Kendaraan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kepolisian Negara Republik Indonesia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) guna mengurai potensi kemacetan saat arus balik Lebaran 2026. Langkah...

Menhub Pastikan Mudik-Balik Lancar

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan seluruh fasilitas transportasi selama arus mudik dan balik Lebaran 2026 berjalan aman, lancar, dan optimal. Pernyataan itu disampaikan saat...

Usai Lebaran, ASN WFH 1 Hari per Pekan, Pemerintah Klaim Hemat BBM hingga 20 Persen

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah Lebaran 2026. Skema ini dirancang sebagai langkah efisiensi energi...

Arus Balik Lebaran, KAI Siapkan 293 Ribu Kursi ke Jakarta

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan ketersediaan kursi kereta api untuk arus balik Lebaran 2026 masih aman. Tercatat, sebanyak 293.937 tempat duduk masih...

Arus Balik Lebaran, Polri Minta Pemudik Manfaatkan Diskon Tol 26-27 Maret

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengimbau masyarakat memanfaatkan diskon tarif tol saat arus balik Lebaran pada 26–27 Maret 2026 guna mengurai kepadatan kendaraan....

Ini Daftar Wilayah RI Berpotensi Paling Panas di Kemarau 2026 Versi BMKG

NEWSREAL.ID, JAKARTA– BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami suhu lebih panas selama musim kemarau 2026, meski tidak seekstrem tahun 2024. Dalam laporan Climate...

Prabowo Buka Alasan RI Gabung BoP

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan Indonesia bersama negara-negara mayoritas Muslim bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Keputusan itu disebut sebagai...

Leave a comment