Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ekonomi Bisnis

Pemerintah Upayakan Data Tunggal Sosial Ekonomi

Tim Redaksi, Admin
Jumat, 10 Januari 2025 01:59 WIB
Pemerintah Upayakan Data Tunggal Sosial Ekonomi
NEWSREAL.ID - DIALOG KESEJAHTERAAN: Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat menghadiri dialog bersama pilar-pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jatim, Kamis (9/1). (Dok: Kemensos)
  • Jadi Dasar Penyaluran Bansos dan Program Pemberdayaan

SIDOARJO- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa data tunggal sosial ekonomi akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah untuk bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.

“Data tunggal sosial ekonomi baru diintegrasikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Data ini akan menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Untuk pertama kali, Indonesia memiliki satu data atau data tunggal,” kata Gus Ipul saat menghadiri dialog bersama pilar-pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (9/1).

Sebelumnya, masing-masing kementerian dan lembaga memiliki data terkait penerima bantuan maupun program pemberdayaan masyarakat lainnya. Data tunggal sosial ekonomi ini nantinya akan menjadi satu-satunya data bagi kementerian, lembaga, dan pemda dan tidak diperbolehkan lagi membuat data sendiri.

“Atas arahan presiden, data kita akan dilebur dengan data kementerian/lembaga, maka ke depan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak ada lagi, yang ada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” ujar dia.

Dijelaskan lebih lanjut, Badan Pusat Statistik (BPS) telah ditugaskan untuk memadankan data tersebut untuk diolah agar lebih akurat. Mensos juga meminta para pilar sosial ikut memutakhirkan data tunggal tersebut. “Cara formal (pemutakhiran data oleh pilar sosial) bisa melalui musyawarah di tingkat kelurahan atau desa seperti biasa,” ucapnya.

Aplikasi Cek Bansos

Jalur kedua, lanjut dia, yakni melalui aplikasi cek bansos, yang menyediakan usul sanggah dengan melampirkan bukti foto rumah, kondisi keluarga, dan hal lainnya yang perlu disertakan. “Seluruh pendamping sesuai arahan Presiden ikut memutakhirkan dan perbaiki data,” tuturnya.

Gus Ipul juga menyampaikan, ke depan ia akan memulai langkah keterbukaan data, dan dengan keterlibatan pilar sosial, data-data tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat penerima manfaat bantuan Kemensos naik kelas. “Supaya mereka lulus, naik kelas menjadi keluarga mandiri,” ujar dia.

Mensos menyebutkan, tiap pendamping mendampingi 300 penerima manfaat. Ia menargetkan tiap tahun ada 10 penerima bantuan dari tiap pendamping yang digraduasi. “Saya akan lapor presiden, kalau diizinkan saya ingin ada target keluarga penerima manfaat graduasi,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul juga memberikan bantuan ATENSI kepada dua penerima manfaat, yaitu kursi roda senilai Rp 6.300.000. Selain itu, juga bantuan paket sembako, nutrisi, perlengkapan sekolah, dan alat kebersihan sebesar Rp1.200.000. (Ant,tb)

Share:

Berita Terbaru

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Positif Tembus 5,61 Persen

JAKARTA,NEWSREAL.id – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang kini menunjukkan tren akselerasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai...

Edy Kusnadi Resmi Jadi Calon Dirut Bank Kalbar, Ini Strateginya Perkuat Ekonomi di Kalbar

PONTIANAK,NEWSREAL.id – Bank Kalbar resmi menunjuk Edy Kusnadi sebagai Calon Direktur Utama (Dirut) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Februari 2026. Penunjukan ini...

Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp498,79 Triliun dan Serap 700 Ribu Lebih Tenaga Kerja

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, terkait capaian realisasi investasi pada kuartal pertama tahun 2026. Dalam laporannya...

Reformasi Sektor Pertambangan Nasional, Bahlil Laporkan Penataan IUP ke Presiden

JAKARTA,newsreal.id – Langkah tegas pemerintah diambil pemerintah dalam penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan. Hal ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan...

Indonesia Buka Investasi Rusia untuk Infrastruktur Strategis Nasional

JAKARTA,newsreal.id – Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi Rusia untuk memperkuat kerja sama investasi jangka panjang di sektor energi. Kerja sama tersebut tidak hanya mencakup pasokan...

Masyarakat Transportasi Soroti Krisis Energi, Saatnya Berubah ke Transportasi Massal

JAKARTA,newsreal.id – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) melihat krisis energi global dijadikan momentum strategis untuk melakukan transformasi sistem transportasi nasional secara menyeluruh. MTI mendorong program peralihan...

Diluncurkan 17 Oktober 2023, Whoosh Catat 15 Juta Perjalanan Penumpang

JAKARTA, newsreal.id -Diluncurkan pada 17 Oktober 2023 hingga Selasa (14/4), Whoosh telah melayani lebih dari 15 juta perjalanan penumpang. Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menandai pertumbuhan...

Peran Serta Masyarakat Bangun Dapur BGN Tinggi, Data Sebut Investasi Capai Rp54 triliun

BOGOR, newsreal.id – Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat tinggi. Hal ini didasarkan pada data yang dicatat Badan...

Penggemar Wisata, Rangkaian New Generation Hadir di KA Bangunkarta dan Singasari

JAKARTA,newsreal.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun berinovasi dalam layanan perkeretaapian. Mereka akan mengoperasikan rangkaian Stainless Steel New Generation (SSNG) yang...

Alarm bagi Pengusaha Rokok Indonesia, Menkeu Beri Tenggat Beralih Ilegal ke Legal

JAKARTA,newsreal.id – Informasi penting disampaikan pemerintah kepada para pengusaha rokok di Indonesia. Informasi ini disampaikan, agar para pengusaha rokok ini segera melengkapi diri izin usaha...

Bentuk Sistem Agroforestri Tradisional, Ini Modal yang Dimiliki Indonesia

NEWSREAL, Jakarta – Diskursus mengenai tanaman komoditas unggulan nasional dalam konteks perubahan iklim kerap terjebak pada simplifikasi sumber masalah atau bagian dari solusi. Dalam kenyataannya,...

KPK Ingatkan Kemenperin Waspadai Risiko Tata Kelola Investasi Rp6,74 Triliun

NEWSREAL.ID, JAKARTA- KPK mengingatkan Kementerian Perindustrian untuk mengantisipasi potensi risiko tata kelola dalam realisasi investasi sebesar Rp6,74 triliun di 175 kawasan industri sepanjang 2025. Kepala...

Leave a comment