Sampah Domestik Indonesia Capai 56,63 Juta Ton/Tahun

KUTA- Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pengelolaan sampah telah menjadi isu global dan nasional yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan dan belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Dikatakan Hanif, pada 2024 masih ada 38 persen sampah global yang tidak terkelola dengan baik dan berkontribusi pada perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati serta penimbunan sampah.

“Di Indonesia timbunan sampah nasional pada 2023 tercatat sebesar 56,63 juta ton. Sementara capaian pengelolaan sampah baru di angka 39 persen. Sehingga masih 60 persen sampah yang belum kita lakukan kelola dengan baik di seluruh Indonesia,” kata Hanif saat memberikan sambutan dalam acara Aksi Bersih Sampah Laut di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (4/1).

Kemudian, dari 550 tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) di seluruh Indonesia dari 306 lebih TPA atau 54,40 persen masih dioperasionalkan secara open dumping yang sebenarnya tidak diperkenankan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008. “Jumlah timbunan sampah semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kita yang tidak ramah sampah,” imbuhnya.

Menurutnya, jika persoalan sampah ini tidak diantisipasi dengan baik maka akan timbul permasalahan lingkungan yang diakibatkan dari sampah yang tidak terkelola. “Seperti hari ini yang kita saksikan dan kita rasakan bersama pencemaran udara pencemaran air, pencemaran tanah, permasalahan kesehatan serta mengakibatkan permasalahan global, diantaranya peningkatan gas rumah kaca yang sangat signifikan. Dan sampah yang mencemari laut seperti yang kita hadapi hari ini di Pantai Kuta Bali,” imbuhnya.

Open Dumping

Kendati demikian, persoalan sampah ini sudah ada Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 83, Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut yang merupakan salah satu dan bahkan disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan sampah ke laut dan persoalan sampah lainnya.

“Akan tetapi operasionalisasi dari Pepres ini masih belum signifikan. Hal ini karena kebocoran sampah di lingkungan dan TPA yang dioperasikan masih secara open dumping,” jelasnya. Kemudian, secara statistik dan empirik sampah di laut tersebut 80 persen berasal dari darat dan 20 persen berasal dari kegiatan pesisir dan laut.

“Paradigma pengelolaan sampah yang menitik beratkan pada pengelolaan pada tempat proses akhir (TPA), harus segera diakhiri dan ditinggalkan dan beralih pengelolaan sampah di hulu dan pengembangan industrialisasi. Pengelolaan sampah ini menjadi penting mengingat Bali menjadi sektor wisata, unggulan wisata yang salah satunya adalah dilihat dari kebersihan lokasinya,” ujarnya. (cnnind,tb)