Hari Ini, Presiden Luncurkan Danantara

JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Senin (24/2) ini. Badan ini nantinya akan mengelola aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai ribuan triliun.

“Ini (Danantara) adalah uang rakyat. Ini adalah uang anak-anak dan cucu-cucu kita. Nilainya adalah hampir 980 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp15.978 triliun, asset under management,” kata Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jabar, Sabtu (15/2) lalu.

Danantara resmi berdiri setelah rapat paripurna DPR pada Selasa (4/2) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) menjadi undang-undang. Danantara akan berperan dalam konsolidasi pengelolaan BUMN serta optimalisasi dividen dan investasi.

Dalam forum internasional World Government Summit yang digelar di Dubai, Kamis (13/2), Prabowo merinci Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan.
Prabowo mengatakan proyek-proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. Jika melihat draf RUU BUMN, pendirian badan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan pelat merah, mengoptimalkan dividen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Pasal 3E ayat (1) dalam UU, BPI Danantara memiliki tugas utama dalam pengelolaan BUMN. BPI Danantara juga memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam Pasal 3E ayat (2).

Kewenangan pertama, mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN. Kewenangan kedua, menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen.

Kewenangan ketiga, menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan. Kewenangan keempat, membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN.

Kewenangan kelima, menyetujui usulan penghapusan tagihan atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional. Kewenangan keenam, mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perusahaan holding investasi dan holding operasional.

Tujuh BUMN

Sejauh ini, tujuh BUMN raksasa dipastikan bakal beralih ke Danantara. Mereka adalah PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID.

BPI Danantara bakal mendapatkan modal awal minimal Rp1.000 triliun seusai resmi dibentuk melalui Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
UU itu menjadi perubahan ketiga dari UU sebelumnya, yakni UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

“Modal badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000 triliun,” bunyi Pasal 3G ayat (3) draf uu tersebut. Selain itu, dalam Pasal 3H dijelaskan Danantara dapat melakukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerja sama dengan holding investasi, holding operasional dan pihak ketiga.

Lalu, keuntungan atau kerugian yang dialami Danantara dalam melakukan investasi sepenuhnya menjadi keuntungan atau kerugian badan. Saat Danantara untung, sebagian profit ditetapkan sebagai laba ke negara untuk disetorkan ke APBN, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup/menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal. (cnnind,tb)