Politik

Syarat Calon Ketum PPP Berpotensi Diubah, Ini Kata Pengurus

Tim Redaksi, Admin
Kamis, 15 Mei 2025 13:05 WIB
Syarat Calon Ketum PPP Berpotensi Diubah, Ini Kata Pengurus
NEWSREAL.ID - BERI KETERANGAN: Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (depan dua dari kiri) memberikan keterangan kepada media, beberapa waktu lalu. (Foto: Ist)

JAKARTA- Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai menghangat menjelang muktamar yang rencananya akan digelar Agustus atau September mendatang.

Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP membuka peluang mengubah syarat pencalonan ketua umum usai sejumlah nama dari luar unsur partai menguat. Ketua DPP PPP Tengku Amrin mengatakan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) partai bukan kitab suci. Sehingga, ia berpendapat hal itu bisa diubah jika kader menghendaki.
“AD ART itu bukan Al-Quran, hadis. Itu kesepakatan Muktamirin (peserta muktamar). Kalau mau diubah, ya ubah saja,” kata Amrin saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (14/5).

Hal itu disampaikan menyikapi sejumlah nama di luar kader PPP yang malah menguat karena disebut-sebut berpotensi menjadi caketum jelang Muktamar. Meski demikian, Amrin mengatakan saat ini AD ART masih mengatur syarat calon ketua umum harus merupakan kader internal. Selain itu, calon juga pernah menjabat sebagai pengurus wilayah atau pusat selama satu periode.

Hasil Mukernas

Di sisi lain, Ketua DPW PPP DKI Saiful Rahmat Dasuki mendorong agar semua pihak menghormati hasil Mukernas partai terakhir yang menyepakati tidak ada perubahan AD ART terkait syarat calon ketua umum.

Saiful juga menolak klaim yang menyebut 20 ketua wilayah tingkat provinsi atau DPW mendorong ketua umum baru. “Mendukung penuh hasil Mukernas PPP tanggal 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum PPP,” katanya.

Sejumlah nama saat ini santer disebut-sebut masuk dalam bursa calon ketua umum PPP pada muktamar mendatang.  Juru Bicara PPP Usman Tokan mengungkapkan, sedikitnya sembilan hingga 10 nama yang menguat jelang pelaksanaan Muktamar partainya. Tak hanya dari kalangan internal, tapi juga dari luar partai.

Dari internal, kata Usman, adalah Plt Ketua Umum saat ini Muhammad Mardiono, Ketua Majelis Pertimbangan M. Romahurmuziy alias Rommy, Waketum Amir Uskara, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, hingga Sandiaga Uno. Donnie juga menyebut eks ketua umum Suharso Monoarfa juga masih memiliki kesempatan untuk kembali maju.
Sedangkan, dari kalangan eksternal, Usman menyebut sejumlah nama, seperti eks KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
“Nama-nama eksternal ini ada yang terdengar samar-samar tapi ada juga yang sudah melakukan konsolidasi serta muncul bertemu dengan beberapa kawan-kawan pimpinan wilayah,” kata Donnie, sapaan akrabnya, Rabu (14/5). (cnnind,tb)

Berita Terbaru

Berdiskusi dengan Duta Mario Ignacio, Stafsus Menag Gugun Gumilar Perkuat Hubungan Indonesia-Chili

JAKARTA,NEWSREAL.id – Hubungan Indonesia–Chili semakin dipererat secara harmonis. Sebuah pertemuan hangat dan akrab berlangsung antara Mario Ignacio Artaza Loyola, Duta Besar Chili untuk Indonesia, ASEAN,...

Serangan Terstruktur dan Masiv Diarahkan ke Prabowo, Ini Kata Pengamat Intelejen

Serangan kepada Prabowo Subianto dilihat di berbagai platform digital seperti Facebook, X, YouTube, Instagram, hingga Threads. Pemerintah diminta waspada terhadap serangan modern ini. Amir Hamzah menyebut operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital.

Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen! Ormas G-Nesia : Keputusan MK Wajib Didukung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Mahkamah Konstitusi menyatakan partai politik dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30...

Kurban Presiden Pakai APBN, Stafsus Menang :Sah Secara Agama dan Hukum Negara

JAKARTA,NEWSREAL.id – Program bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan viral di medsos belakangan ini, bukan sesuatu...

Danantara Disorot, Proyek Perkampungan Haji di Mekkah Belum Tunjukkan Progres Nyata

JAKARTA,NEWSREAL.id – Ketua Umum Relawan Pemenangan Prabowo– Gibran saat Pilpres 2024 Logis 08, Anshar Ilo menyoroti belum terlihatnya perkembangan yang signifikan terkait realisasi proyek Perkampungan...

Cerita Hercules Pada HUT GRIB JAYA, DItawari Uang Setengah Triliun Agar Tak Dukung Prabwo

JAKARTA – Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB ) Jaya merayakan ulang tahun ke-15 nya, Minggu (10/5/2026). Puncak peringatan milad ormas terbesar di Indonesia ini...

Marahnya JK, Hingga Sebut-sebut Termul

JAKARTA, newsreal.id – Nada tinggi Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terdengar di hadapan wartawan saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta...

MBG Berdampak baik bagi Ekonomi Masyarakat, Ini Penilaian Gubernur Lemhanas

JAKARTA,newsreal.id – Program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menuai reaksi pro dan kontra. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace...

PDIP Desak PBB Lebih Tegas ke Israel Usai Delapan Prajurit TNI Jadi Korban di Lebanon

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) menilai insiden yang menimpa delapan prajurit TNI di Lebanon harus menjadi momentum bagi PBB untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel....

DPR Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif, Kasus Amsal Jadi Sorotan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mendorong kementerian-kementerian strategis untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, menyusul kasus yang menimpa videografer...

Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kontras: Kondisi Belum Stabil

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, mengungkapkan kondisi Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air...

DPR Usul Pelanggaran THR Dijerat Pidana, Bukan Sekadar Sanksi Administratif

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan agar dipertimbangkan masuk ranah pidana, tidak lagi...

Leave a comment