Politik

Usai Rekonsiliasi, PPP Minta Maaf dan Pastikan Tak Ada PAW

Tim Redaksi, Admin
Selasa, 7 Oktober 2025 12:56 WIB
Usai Rekonsiliasi, PPP Minta Maaf dan Pastikan Tak Ada PAW
NEWSREAL.ID - KETERANGAN BERSAMA: Menkum Supratman Andi Agtas (kedua kiri) bersama Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono (kiri), Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto (kanan), dan Sekretaris Jenderal PPP Taj Yasin Maimoen memberikan keterangan mengenai Surat Keputusan PPP yang baru yang menyatukan dua kubu, di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Setelah sempat dilanda dualisme kepemimpinan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya menutup babak panjang konflik internal. Dua kubu yang sempat berseteru kini resmi berdamai dan berjanji menjaga soliditas partai.

Dalam momentum rekonsiliasi yang berlangsung di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (6/10), pimpinan PPP menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang sempat terjadi selama proses Muktamar berlangsung.

Baca : SK PPP Resmi untuk Kubu Mardiono, Menkumham Pastikan Sudah Teken

“Saya sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia kalau kemudian terganggu dengan adanya atau terjadinya kegaduhan di dalam penyelenggaraan Muktamar. Insyaallah ini akan menjadi evaluasi,” ujar Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono.

Mardiono menegaskan bahwa PPP akan melangkah ke depan sebagai partai yang lebih kuat, kokoh, dan kembali fokus pada perjuangan umat. “Kami ingin PPP kembali solid dan jadi bagian dari perjuangan bersama masyarakat,” tambahnya.

Kesepakatan Penting

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Agus Suparmanto memastikan, hasil rekonsiliasi juga melahirkan kesepakatan penting: tidak akan ada pergantian antarwaktu (PAW) bagi anggota DPRD dari PPP.

“Tadi sudah disepakati, tidak akan ada PAW dari DPRD, mukercab, mukerwil, termasuk hal-hal lain. Ini supaya diketahui semua bahwa tadi sudah sepakat dengan Pak Mardiono,” ujar Agus.

Rekonsiliasi ini menandai berakhirnya kisruh internal yang sempat membuat PPP memiliki dua versi hasil Muktamar Ke-10. Pada 27 September 2025, Mardiono sempat mengumumkan diri sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi. Namun di sisi lain, forum Muktamar tetap berlanjut dan menunjuk Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum.

Kepastian struktur kepengurusan akhirnya ditetapkan setelah Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru PPP pada 6 Oktober 2025.

Dalam SK tersebut, Muhamad Mardiono resmi menjabat Ketua Umum, Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum, Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal, dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Bendahara Umum. Dengan islahnya dua kubu ini, PPP berharap dapat kembali fokus pada agenda politik dan penguatan konsolidasi menuju pemilu berikutnya. (tb)

Share:

Berita Terbaru

Berdiskusi dengan Duta Mario Ignacio, Stafsus Menag Gugun Gumilar Perkuat Hubungan Indonesia-Chili

JAKARTA,NEWSREAL.id – Hubungan Indonesia–Chili semakin dipererat secara harmonis. Sebuah pertemuan hangat dan akrab berlangsung antara Mario Ignacio Artaza Loyola, Duta Besar Chili untuk Indonesia, ASEAN,...

Serangan Terstruktur dan Masiv Diarahkan ke Prabowo, Ini Kata Pengamat Intelejen

Serangan kepada Prabowo Subianto dilihat di berbagai platform digital seperti Facebook, X, YouTube, Instagram, hingga Threads. Pemerintah diminta waspada terhadap serangan modern ini. Amir Hamzah menyebut operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital.

Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen! Ormas G-Nesia : Keputusan MK Wajib Didukung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Mahkamah Konstitusi menyatakan partai politik dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30...

Kurban Presiden Pakai APBN, Stafsus Menang :Sah Secara Agama dan Hukum Negara

JAKARTA,NEWSREAL.id – Program bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan viral di medsos belakangan ini, bukan sesuatu...

Danantara Disorot, Proyek Perkampungan Haji di Mekkah Belum Tunjukkan Progres Nyata

JAKARTA,NEWSREAL.id – Ketua Umum Relawan Pemenangan Prabowo– Gibran saat Pilpres 2024 Logis 08, Anshar Ilo menyoroti belum terlihatnya perkembangan yang signifikan terkait realisasi proyek Perkampungan...

Cerita Hercules Pada HUT GRIB JAYA, DItawari Uang Setengah Triliun Agar Tak Dukung Prabwo

JAKARTA – Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB ) Jaya merayakan ulang tahun ke-15 nya, Minggu (10/5/2026). Puncak peringatan milad ormas terbesar di Indonesia ini...

Marahnya JK, Hingga Sebut-sebut Termul

JAKARTA, newsreal.id – Nada tinggi Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terdengar di hadapan wartawan saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta...

MBG Berdampak baik bagi Ekonomi Masyarakat, Ini Penilaian Gubernur Lemhanas

JAKARTA,newsreal.id – Program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menuai reaksi pro dan kontra. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace...

PDIP Desak PBB Lebih Tegas ke Israel Usai Delapan Prajurit TNI Jadi Korban di Lebanon

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) menilai insiden yang menimpa delapan prajurit TNI di Lebanon harus menjadi momentum bagi PBB untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel....

DPR Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif, Kasus Amsal Jadi Sorotan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mendorong kementerian-kementerian strategis untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, menyusul kasus yang menimpa videografer...

Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kontras: Kondisi Belum Stabil

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, mengungkapkan kondisi Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air...

DPR Usul Pelanggaran THR Dijerat Pidana, Bukan Sekadar Sanksi Administratif

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan agar dipertimbangkan masuk ranah pidana, tidak lagi...

Leave a comment