Prabowo Tegaskan Penertiban Pembalakan Liar Sudah Dimulai

NEWSREAL.ID, LANGKAT- Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah mulai menertibkan praktik pembalakan liar yang masih marak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan usai Presiden mengunjungi korban banjir di Sumatera Utara, Sabtu, (13/12). Menanggapi dugaan pembalakan liar yang disebut menjadi salah satu faktor penyebab banjir di Sumatera, Prabowo menyatakan pemerintah tidak akan mentoleransi aktivitas ilegal, terutama yang dilakukan oleh perusahaan tanpa izin resmi.

“Justru saya mau tertibkan semua itu. Pembalakan liar akan kita tertibkan, dan sudah kita mulai,” ujar Prabowo dalam keterangan resmi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Banjir Sumatera: Fasilitas Kesehatan Mulai Pulih, Kemenkes Kerahkan Ribuan Nakes

Presiden menambahkan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap para pelaku pembalakan liar. Untuk memperkuat pengawasan dan penindakan di lapangan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan agar penegakan hukum berjalan efektif.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan pihaknya telah menginventarisasi sejumlah subjek hukum yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dari hasil pendataan sementara, ditemukan indikasi pelanggaran pada 12 subjek hukum di wilayah Sumatera Utara.

“Gakkum Kehutanan sementara menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, yakni 12 perusahaan di Sumatera Utara. Penegakan hukum terhadap mereka akan segera dilakukan,” kata Raja Juli Antoni dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (4/12).

Perusahaan Bermasalah

Ia menegaskan, perusahaan-perusahaan tersebut diduga bermasalah, terutama yang berada di kawasan Batang Toru. Proses inventarisasi juga masih terus dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan terhadap wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain penindakan hukum, Kementerian Kehutanan juga menyiapkan langkah pencabutan izin usaha. Sesuai arahan Presiden Prabowo, pemerintah berencana mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luasan sekitar 750.000 hektare.

Baca juga: Prabowo Minta HGU Dicabut Sementara Demi Relokasi Korban Banjir

Sebelumnya, Kemenhut telah mencabut 18 PBPH dengan luas mencapai 526.144 hektare. Untuk mendukung proses penegakan hukum, Kementerian Kehutanan juga membentuk tim bersama Kepolisian RI guna menelusuri asal-usul gelondongan kayu yang terseret banjir di sejumlah lokasi terdampak di Sumatera. Investigasi tersebut rencananya melibatkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. (tb)