NEWSREAL.ID, LANGKAT- Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah mulai menertibkan praktik pembalakan liar yang masih marak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan usai Presiden mengunjungi korban banjir di Sumatera Utara, Sabtu, (13/12). Menanggapi dugaan pembalakan liar yang disebut menjadi salah satu faktor penyebab banjir di Sumatera, Prabowo menyatakan pemerintah tidak akan mentoleransi aktivitas ilegal, terutama yang dilakukan oleh perusahaan tanpa izin resmi.
“Justru saya mau tertibkan semua itu. Pembalakan liar akan kita tertibkan, dan sudah kita mulai,” ujar Prabowo dalam keterangan resmi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Baca juga: Banjir Sumatera: Fasilitas Kesehatan Mulai Pulih, Kemenkes Kerahkan Ribuan Nakes
Presiden menambahkan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap para pelaku pembalakan liar. Untuk memperkuat pengawasan dan penindakan di lapangan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan agar penegakan hukum berjalan efektif.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan pihaknya telah menginventarisasi sejumlah subjek hukum yang diduga berkontribusi terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dari hasil pendataan sementara, ditemukan indikasi pelanggaran pada 12 subjek hukum di wilayah Sumatera Utara.
“Gakkum Kehutanan sementara menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, yakni 12 perusahaan di Sumatera Utara. Penegakan hukum terhadap mereka akan segera dilakukan,” kata Raja Juli Antoni dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (4/12).
Perusahaan Bermasalah
Ia menegaskan, perusahaan-perusahaan tersebut diduga bermasalah, terutama yang berada di kawasan Batang Toru. Proses inventarisasi juga masih terus dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan terhadap wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Selain penindakan hukum, Kementerian Kehutanan juga menyiapkan langkah pencabutan izin usaha. Sesuai arahan Presiden Prabowo, pemerintah berencana mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luasan sekitar 750.000 hektare.
Baca juga: Prabowo Minta HGU Dicabut Sementara Demi Relokasi Korban Banjir
Sebelumnya, Kemenhut telah mencabut 18 PBPH dengan luas mencapai 526.144 hektare. Untuk mendukung proses penegakan hukum, Kementerian Kehutanan juga membentuk tim bersama Kepolisian RI guna menelusuri asal-usul gelondongan kayu yang terseret banjir di sejumlah lokasi terdampak di Sumatera. Investigasi tersebut rencananya melibatkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
