Padat Karya Jadi Andalan Pemulihan Pascabencana Sumatera

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemulihan wilayah terdampak bencana tidak cukup hanya mengandalkan bantuan darurat. Pemerintah menyiapkan langkah lanjutan berbasis ketenagakerjaan agar masyarakat terdampak bisa kembali bangkit secara ekonomi dan sosial.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai program padat karya dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan sosial di daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera. Program tersebut dinilai mampu memberikan penghasilan sementara sekaligus menggerakkan aktivitas masyarakat pascabencana.

“Kemnaker menurunkan relawan peduli banjir dan dilakukan terus, karena kami sadar proses pemulihan ini akan panjang. Salah satu terobosan yang akan kami jalankan adalah program padat karya di daerah terdampak bencana,” ujar Yassierli dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (21/1/2026).

Ia menekankan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan adanya kesinambungan kebijakan yang terhubung dengan penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri menyampaikan, pihaknya juga menyalurkan berbagai bantuan sosial dan inisiatif perlindungan bagi pekerja yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut.

Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 tentang pemberian diskon pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) selama 15 bulan.

Terdampak Bencana

“Kami berharap kebijakan ini dapat membantu meringankan beban perusahaan dan pekerja terdampak bencana,” ujar Indah. Selain itu, Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kemnaker di wilayah Sumatera juga tetap menjalankan aksi sosial, meskipun sebagian turut terdampak bencana.

Kegiatan tersebut meliputi layanan servis kendaraan gratis, bantuan pembersihan lingkungan, hingga keterlibatan langsung pegawai dalam kegiatan kemanusiaan.

Terkait laporan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat bencana, Indah menyebut hingga saat ini belum terdapat data spesifik yang mengaitkan PHK langsung dengan dampak kebencanaan. “Secara spesifik, laporan PHK akibat bencana belum ada,” katanya.

Namun demikian, ia mengimbau perusahaan yang mengalami kesulitan usaha pascabencana untuk mengedepankan dialog dengan pekerja, guna mencari solusi bersama dan menghindari PHK sepihak.

“Jika bisnis sedang sulit, utamakan dialog dan kesepakatan bersama. Laporkan ke pemerintah atau dinas tenaga kerja, kami siap mendampingi. Tapi kondisi bangkrut juga harus dibuktikan dengan data keuangan dan bisnis,” tegasnya. (tb)