HPN 2026 Gaungkan Pers Merdeka, Dewan Pers Bacakan 8 Poin Deklarasi Nasional

NEWSREAL.ID, SERANG- Komitmen menjaga kemerdekaan pers dan keberlanjutan industri media ditegaskan dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Serang, Banten, Senin (9/2). Dewan Pers bersama berbagai organisasi pers nasional mendeklarasikan delapan poin Deklarasi Pers Nasional 2026 bertajuk “Pers Merdeka, Media Berkelanjutan, Demokrasi Terjaga.”

Deklarasi tersebut menjadi sikap bersama insan pers dalam merespons tantangan serius yang dihadapi industri media, mulai dari keselamatan jurnalis, disrupsi digital, hingga dominasi platform teknologi.

Sejumlah organisasi pers yang ikut mendeklarasikan delapan poin tersebut antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), serta Serikat Perusahaan Pers (SPS).

Dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, ditegaskan bahwa pers nasional memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia.

“Pers nasional menjalankan peran menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi,” demikian pernyataan tersebut.

Delapan Poin

Deklarasi ini juga menegaskan peran pers dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, sekaligus mendorong negara hadir melalui kebijakan yang mendukung keberlanjutan media. Adapun delapan poin Deklarasi Pers Nasional 2026 yang dikumandangkan dalam HPN adalah sebagai berikut:

1. Menegaskan komitmen bekerja secara profesional dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, standar perusahaan pers, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Memperkuat perlindungan dan kesejahteraan jurnalis serta menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik, sekaligus mendorong penegakan hukum yang adil atas kekerasan dan intimidasi terhadap pers.
3. Mendorong negara memberikan dukungan infrastruktur digital, insentif fiskal, prinsip no tax for knowledge, pembiayaan publik yang transparan dan independen, serta pengembangan Dana Jurnalisme dan program penyehatan pers.
4. Mendesak pemerintah memastikan platform digital memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 dan mendorong peningkatan status regulasi tersebut menjadi undang-undang demi kedaulatan digital dan kemandirian pers.
5. Mendesak pemerintah dan DPR RI memasukkan karya jurnalistik sebagai objek perlindungan hak cipta dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
6. Mendesak platform teknologi digital, termasuk platform kecerdasan buatan (AI), memberikan kompensasi yang adil dan proporsional atas penggunaan karya jurnalistik serta mencantumkan sumber media secara jelas dan dapat ditelusuri.
7. Mendorong pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencegah praktik monopoli oleh platform digital dalam ekosistem media.
8. Mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara partisipatif dan berkeadilan, serta pemberlakuan moratorium sementara izin penyiaran selama proses revisi berlangsung.

Dalam peringatan HPN 2026 tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto tidak hadir secara langsung dan diwakili oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Dalam sambutannya, Cak Imin menyampaikan pesan Presiden agar HPN dijadikan momentum konsolidasi insan pers dalam menghadapi tantangan baru di tengah perubahan ekosistem media.

“Presiden berharap Hari Pers Nasional ini menjadi momentum konsolidasi menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan baru, agar semangat jurnalisme benar-benar bisa terwujud,” ujar Cak Imin. Ia menambahkan, konsolidasi yang dimaksud tidak hanya bersifat internal di kalangan pers, tetapi juga mencakup kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, insan pers, dan masyarakat luas.

Pemerintah, kata Cak Imin, berkomitmen memastikan media tetap berada dalam mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas dapat terus hidup sebagai pilar demokrasi dan penjaga nalar publik. “Pemerintah tidak akan membiarkan pers berjalan sendirian. Upaya melindungi kerja-kerja pers harus terus diperkuat bersama,” ujarnya. (tb)