Soal Iuran Board of Peace, Seskab: Nggak Wajib

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Isu iuran miliaran dolar ke Board of Peace akhirnya dijelaskan pemerintah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian itu tidak mengikat, tidak wajib bayar, dan bahkan bisa ditinggal kapan saja.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan, keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian bersifat tidak tetap. Artinya, Indonesia memiliki ruang untuk menarik diri sewaktu-waktu dari keanggotaan tersebut.

“Keanggotaan bersifat tidak tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,” ujar Teddy dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026). Meski demikian, Teddy menegaskan keikutsertaan Indonesia bukan sekadar simbolik. Langkah ini disebut sebagai upaya konkret pemerintah dalam mendorong gencatan senjata di Gaza, di mana Indonesia turut memiliki suara dan peran aktif.

Langkah Konkret

“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, atau pertemuan resmi,” katanya. Terkait isu iuran sebesar USD 1 miliar yang ramai dibicarakan, Teddy menjelaskan dana tersebut diperuntukkan bagi rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib bagi seluruh anggota.

Menurutnya, negara anggota memiliki pilihan. Jika membayar iuran, maka statusnya menjadi anggota tetap. Namun jika tidak, keanggotaan tetap berjalan selama tiga tahun. “Saat ini, Indonesia belum membayar,” tegas Teddy. Lebih lanjut, Teddy menyampaikan bahwa diplomasi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto selalu menitikberatkan pada hasil nyata dan strategis bagi Indonesia.

Pendekatan tersebut, kata dia, tercermin dari berbagai capaian penting dalam setahun terakhir. Salah satu capaian itu adalah bergabungnya Indonesia dengan BRICS, forum ekonomi global yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India.

Selain itu, Indonesia juga berhasil mendapatkan tarif dagang nol persen dengan 27 negara Uni Eropa, serta menyepakati pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Tak hanya itu, Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat. “Pasca penandatanganan perjanjian tersebut, jumlah konflik dan korban telah berkurang secara signifikan,” ujar Teddy. (tb)