Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Berita Daerah

Tedjowulan Minta BPK Audit Keuangan Keraton Solo

Tim Redaksi, Newsreal.id
Senin, 23 Februari 2026 17:30 WIB
Tedjowulan Minta BPK Audit Keuangan Keraton Solo
NEWSREAL.ID - PENYERAHAN SK: Menteri Kebudayaan, Fadli Zon saat menghadiri pemberian SK kepada KGPA Tedjowulan di Keraton Surakarta Hadiningrat, Minggu (18/1/2026). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, SURAKARTA- Pelaksana Pelindungan Keraton Surakarta, KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, resmi mengajukan permohonan audit keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Audit tersebut diminta untuk menelusuri pengelolaan keuangan Keraton periode 2018 hingga 2025.

Juru bicara Tedjowulan, Kanjeng Pakoenegoro menyampaikan, surat permohonan telah dikirim langsung pada Kamis (22/1). Surat itu ditujukan kepada Ketua BPK RI dengan nomor 02/SKMK.8.2026/PAKKSH/2026 tertanggal 21 Januari 2026.

Menurut Pakoenegoro, audit yang dimohonkan mencakup masa kepemimpinan Paku Buwono XIII. Saat ini, pihak BPK disebut tengah dalam tahap pengumpulan informasi dan bahan keterangan. “Info dan data sedang dikumpulkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

Dalam surat tersebut, Tedjowulan juga menegaskan posisinya sebagai Pelaksana Keraton Surakarta setelah menerima SK Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026. Penunjukan itu disebutnya sebagai penanda dimulainya era baru dalam tata kelola Keraton.

Raja Definitif

Ia menyinggung kondisi internal Keraton yang hingga kini belum memiliki raja definitif yang diakui pemerintah, meski terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai Paku Buwono XIV. Tedjowulan menekankan, audit keuangan menjadi langkah krusial untuk memastikan kepemimpinan barunya tidak dibebani pertanggungjawaban pengelolaan keuangan periode sebelumnya.

“Audit keuangan sangat penting agar pengelolaan ke depan bersih dan tidak membawa beban masa lalu,” tegasnya. Ia juga meminta semua pihak tidak menghalangi proses audit, termasuk tidak menyembunyikan data. Tedjowulan menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran yang merugikan Keraton.

Selain itu, ia mengingatkan agar dana yang bersumber dari APBN, APBD, maupun hibah lainnya tidak lagi disalurkan ke rekening pribadi, melainkan melalui badan hukum resmi. Seluruh proses pengelolaan keuangan, kata dia, harus berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel. (tb)

Rekomendasi Redaksi

Berita Terbaru

Tujuh Kabupaten di Jateng Siaga Hujan Ekstrem

NEWSREAL.ID, CILACAP- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menetapkan tujuh kabupaten di Jawa Tengah dalam status siaga curah hujan tinggi pada Dasarian III Februari 2026....

KAI Daop 4 Semarang: 173 Sarana Siap untuk Angkutan Lebaran 2026

NEWSREAL.ID, SEMARANG- PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang memastikan sebanyak 173 sarana perkeretaapian telah dinyatakan laik operasi untuk mendukung Angkutan...

Dugderan 2026 Jadi Ruang Harmoni dan Regenerasi

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menilai pelaksanaan Dugderan 2026 tampil lebih unik dan meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai inovasi dihadirkan, mulai dari pelibatan...

Meriah, Perayaan Imlek 2577 di Sam Poo Kong

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Perayaan Imlek 2577 Kongzili atau Imlek Vaganza 2026 di Klenteng Agung Sam Poo Kong berlangsung semarak, Minggu (16/2/2026) malam. Ribuan warga memadati kawasan...

Banjir Rendam Pantura Semarang, Kemacetan Capai 15 Kilometer

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Ruas Jalur Pantura di Kilometer 7 hingga 9 Jalan Raya Kaligawe, Kecamatan Genuk, Semarang, terendam banjir pada Senin (16/2/2026). Genangan air menyebabkan arus...

Tak Ada Kenaikan PKB 2026, Pemprov Jateng Siapkan Diskon hingga Akhir Tahun

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 tidak mengalami kenaikan dibanding 2025. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah...

PSMTI Jateng Gelar Fun Run 2026

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Jawa Tengah bersiap menggelar Fun Run 2026 sebagai upaya memadukan olahraga, kebersamaan, dan kepedulian sosial dalam satu...

Kanwil Kemenkum Jateng Gaspol Kawal Perda Berkualitas

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Tengah terus memperkuat perannya dalam mengawal lahirnya regulasi daerah yang berkualitas, harmonis, dan aplikatif. Upaya tersebut...

Puluhan Siswa SMA 2 Kudus Diduga Keracunan MBG

NEWSREAL.ID, KUDUS- Pemerintah Kabupaten Kudus bersama TNI dan Polri bergerak cepat menangani dugaan keracunan massal yang dialami 70 siswa SMA Negeri 2 Kudus usai menyantap...

Longsor Cisarua Telan 17 Korban Jiwa, Identifikasi Masih Berjalan

NEWSREAL.ID, BANDUNG BARAT- Bencana tanah longsor yang melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menewaskan sedikitnya 17 orang. Hingga Minggu (25/1), Badan...

Menko PMK: Negara Hadir Tangani Longsor Cisarua

NEWSREAL.ID, BANDUNG BARAT- Pemerintah pusat memastikan penanganan bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, berjalan terkoordinasi dan menyeluruh. Seluruh sumber daya...

250 Personel SAR Dikerahkan Cari 80 Korban Longsor Cisarua

NEWSREAL.ID, BANDUNG BARAT- Operasi pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, memasuki hari kedua dengan kekuatan besar. Ratusan personel terlatih diterjunkan guna mempercepat...