JAKARTA,newsreal.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak perkara nomor 141/PUU-XXI/2023, mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan.
Perkara itu diputus MK pada sidang yang dipimpin langsung Ketua MK Suhartoyo, Rabu (29/11/2023).
Perkara ini terkait gugatan ulang terhadap syarat usia capres-cawapres di dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang sebelumnya berubah oleh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang jadi kontroversi di tengah masyarakat.
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo.
Salah satu yang merespons positif putusan MK itu adalah G-Nesia, kelompok relawan Gibran Rakabuming Raka, Cawapres dari Prabowo Subianto yang berkontestasi pada Pilpres 2024.
Ketua Umum G-Nesia Diah Warih Anjari mengatakan, putusan yang diketok MK sudah tepat dan tak perlu diperdebatkan.
Sebab saat ini tahapan Pilpres sudah memasuki masa kampanye dan seluruh paslon telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Apa yang diputuskan MK sudah tepat dengan tegas menolak permohonan pemohon untuk menguji kembali konstitusionalitas pasal 169 huruf q UU nomor 7 tahun 2017 yang telah dimaknai dengan putusan MK nomor 90 tahun 2023,” kata Diah Warih Anjari melalui keterangan resminya, Jumat 1 Desember 2023.
Menurut pengusaha asal Solo ini, putusan MK tak perlu lagi dijadikan bahan untuk menyerang Gibran Rakabuming, lantaran putra sulung Presiden Jokowi ini maju sebagai cawapres tanpa dengan cara melawan hukum dan etika.
Belum lagi, putusan MK terbaru itu tanpa diikuti Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran.
“Tanpa Pak Anwar Usman, delapan hakim konstitusi secara bulat menyatakan tidak ada masalah sama sekali. Faktanya dalam putusan ini sama sekali tidak ada dissenting opinion dan concurring opinion,” tegas Diwa, panggilan akrab Diah Warih.
Justru, lanjut Dia, keikutsertaan Gibran yang kini baru berusia 36 tahun harus diapresiasi karena mewakili semangat anak muda di Indonesia.
Sejauh ini, politikus yang dimajukan oleh partai, selalu senior dan tokohnya itu-itu saja.
Dengan majunya Gibran di tingkat nasional, maka akan menjadi penyemangat bagi generasi muda lain untuk mengikuti jejaknya di panggung politik.
“Anak muda harus didukung, jangan malah mengotori demokrasi yang sudah berjalan baik di negeri ini. Jangan sampai juga karena takut berkompetisi di Pilpres, masalah-masalah yang tak penting dijadikan alat untuk melakukan kampanye hitam,” ungkap Diwa.
Melihat persoalan yang sudah berlalu ini, Diah Warih mengajak masyarakat untuk optimistis menatap pesta demokrasi atau Pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Mari kita tatap pemilu ini dengan suka cita, jangan mau lagi diadu domba oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saatnya kita memilih pemimpin yang mau berjuang mementingkan rakyat dan program program berguna bagi masyarakat,” kata Diah.(wil)
Berkas Roy Suryo Cs Masuk Meja Jaksa
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali melangkah ke fase berikutnya. Setelah melalui penyidikan panjang, polisi akhirnya mengirim sebagian berkas...
Kasus Yaqut, KPK Periksa Wakil Katib PWNU DKI
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pendakwah yang juga Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta,...
Eksepsi Ditolak Hakim, Nadiem Mengaku Kecewa
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Harapan Nadiem Anwar Makarim kandas di meja hijau. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak eksepsi yang diajukan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan...
Audit Belum Turun, Pengacara Nadiem Ancam Walk Out dari Sidang
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi digitalisasi pendidikan terancam molor. Tim kuasa hukum Nadiem Anwar Makarim menegaskan tak akan hadir di persidangan jika hasil...
KPK Buka Opsi Tersangka Baru di Kasus Kuota Haji Era Yaqut
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang menetapkan tersangka tambahan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Saat ini, KPK baru menetapkan dua...
KUHAP Baru, KPK Tak Hadirkan Tersangka Saat Jumpa Pers
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menerapkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dengan tidak lagi menampilkan tersangka dalam setiap konferensi...
Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Peran Direksi PT Wanatiara
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan masih mendalami kemungkinan keterlibatan direksi maupun pihak lain di internal PT Wanatiara Persada dalam kasus dugaan suap pemeriksaan...
Penyelundupan 123 Ton Bawang Bombay di Semarang Dibongkar
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tak akan memberi toleransi terhadap praktik penyelundupan bawang bombay ilegal yang terungkap di Kota Semarang. Ia meminta...
OTT Pegawai DJP Diduga Terima Suap Pengurangan Nilai Pajak
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak....
Dugaan Suap Potong Pajak Terbongkar, KPK Amankan 8 Pegawai Pajak
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam operasi yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP...
Jaksa Desak Hakim Tolak Eksepsi Nadiem Makarim
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau...
Saksi Ahli Bongkar Dugaan Rekayasa Tagihan di Proyek Tol Waskita
NEWSREAL.ID, TANJUNG KARANG- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjung Karang kembali menguak dugaan pelanggaran serius dalam pengelolaan keuangan negara pada proyek strategis nasional. Dalam sidang...


