Prabowo : HAM Tak Berlaku untuk Umat Muslim

• KTT D-8 Mesir

KAIRO- Presiden RI Prabowo Subianto menilai dunia internasional seringkali tidak menghormati suara negara-negara Muslim. Bahkan, ia menilai isu hak asasi manusia (HAM) sering kali tidak berlaku bagi umat Muslim.

Hal ini Prabowo sampaikan dalam sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, Kamis (19/12) waktu setempat.

“Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan. Mari kita kerjakan apa yang kita bisa, tapi tetap lihat realitanya dan jujur dengan diri kita sendiri,” kata Prabowo dalam keterangan yang diterbitkan Sekretariat Presiden, Jumat (20/12).

Pada momen ini, Prabowo turut menyerukan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara muslim. Sebab, ia menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.

“Kita harus melihat realitas dari situasi ini. Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?” ucap Prabowo. Mantan Danjen Kopassus tersebut mengatakan kerap kali sejumlah negara mengeluarkan pernyataan dukungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Namun, menurutnya hal tersebut tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan.

Adu Domba

“Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Maaf ini opini saya, tapi mari kita lihat realitasnya. Kita harus bekerjasama, menyamakan suara, dan tidak terpecah belah,” kata dia.

Prabowo juga mengkritik strategi adu domba atau devide et impera yang masih melemahkan solidaritas antarnegara Muslim. Ia menyebut konflik internal di beberapa negara Muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama.

“Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau kita saling bermusuhan antarsesama? Mari kita jujur kepada rakyat kita,” katanya. Prabowo kemudian menyerukan persatuan, kerja sama yang erat, dan kesadaran akan situasi global yang dihadapi umat Muslim.

Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk melakukan yang terbaik dalam penguatan kerja sama di antara negara Muslim. “Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, dengan cara apapun yang kita bisa, tapi saya mendorong persatuan. Saya mendorong kerja sama,” kata dia.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 terdiri dari delapan negara Islam berkembang. Selain Indonesia, ada Banglades, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Organisasi ini didirikan 15 Juni 1997. Organisasi ini digagas oleh Necmettin Erbakan, Perdana Menteri Turki, dalam sebuah seminar bertajuk “Kerja Sama dalam Pembangunan” tahun 1996 di Istanbul. (Setneg,tb)