Projo Siap Jadi Partai Politik

JAKARTA- Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko menegaskan kesiapan organisasinya berubah menjadi partai dan kendaraan politik bagi Presiden ke-7 Joko Widodo. “Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” kata Handoko, Rabu (18/12).

Handoko mengatakan pintu Projo akan selalu terbuka untuk Jokowi atau siapa pun yang mendukung langkah politik mantan gubernur DKI Jakarta itu. Namun demikian, Handoko mengaku sampai saat ini belum ada pembicaraan serius antara pihak Projo dan Jokowi terkait rencana tersebut.

Karenanya, dia tidak mau berspekulasi tentang hal tersebut dan tetap menunggu langkah Jokowi terhadap Projo. “Belum (belum ada pembicaraan dengan Jokowi), nanti di saat yang tepat pasti kita bicarakan,” kata Handoko.

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan kesediaan sejumlah partai politik menampung Jokowi setelah dinyatakan tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. “Semua siap menampung Pak Jokowi, semua partai. Terutama Projo jika menjadi partai,” kata Budi Arie.

Saat ditanya lebih jauh terkait partai apa saja, Budi Arie menyebut semuanya. Bahkan, kata dia, jika bikin partai pun, Projo bersedia menampung Jokowi. “Terutama Projo. Kalau jadi partai,” lanjutnya.

Surat Pemecatan

Seperti diketahui, DPP PDI Perjuangan resmi memecat Jokowi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu (14/12). Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin (16/12).

“Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” kata Komarudin.

Dia melanjutkan PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan pemecatan itu dalam Kongres partai yang akan datang. “Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” kata Komarudin.

Tiga surat keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby itu diteken oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Joko Widodo bergabung menjadi kader PDIP pada 2014, sementara Gibran pada 2019, dan Bobby pada 2020. (Ant,tb)