
- Kasus Pailit Sritex
SUKOHARJO- Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengultimatum kurator yang menangani kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) agar serius memperhatikan kelangsungan usaha (going concern) perusahaan tekstil tersebut.
Hal itu disampaikan Noel, sapaan akrabnya, setelah gagal menemui para kurator di pabrik Sritex di Sukoharjo, Jateng, Rabu (8/1). Ia mengaku membawa kabar gembira mengenai nasib PT Sritex. “Ya kita lihat nanti. Tidak lama lagi ada kabar baiknya,” kata Noel.
Namun demikian, dirinya tidak menjelaskan lebih lanjut kabar gembira yang dimaksud. Namun, ia menyebut kabar gembira tersebut berkaitan dengan kewenangan negara yang bersifat memaksa. “Saya belum berani menyampaikan, tapi yang pasti dengan hadirnya saya di sini, negara hadir. Dan sifatnya negara bisa memaksa,” ucapnya.
Ia menjelaskan sifat memaksa yang dimaksud dialamatkan kepada kurator yang menangani perkara kepailitan PT Sritex. Salah satunya mengenai nasib kelangsungan usaha alias going concern perusahaan tekstil terbesar di Jawa Tengah itu.
“Ya pasti going concern-lah. Kalau masih seperti ini ya negara memaksa. Tidak bisa tidak,” kata Noel. “Ingat, negara sifatnya memaksa. Dan ini saya sampaikan ke kuratornya,” imbuhnya.
Wamenaker menegaskan bahwa kehadirannya di Sritex juga bertujuan untuk memastikan agar manajemen tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait putusan pailit Sritex. “Fokus kami tetap memastikan tidak adanya PHK di Sritex, dan kami meminta manajemen untuk menjamin hal tersebut,” tegasnya.
Ajukan PK
Sritex resmi berstatus pailit setelah MA menolak kasasi mereka pertengahan Desember lalu. Saat ini, tim hukum perusahaan tengah menyiapkan berkas-berkas untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pailit yang menimpanya.
Noel menolak jika pernyataannya itu dianggap mengintervensi proses hukum di MA. Ia beralasan Sritex merupakan representasi industri tekstil di tanah air. Pemerintah harus bersikap tegas untuk menjamin going concern selama proses kepailitan perusahaan.
“Kan ini masih ada proses PK. Ya kita lihat proses PK nya aja nanti,” ujar Noel.
Namun, ia mengingatkan kepada semua pihak untuk mengutamakan kepentingan industri tekstil di tanah air. “Artinya semoga pesan ini tersampaikan ke kuratornya, ke hakimnya, atau siapa pun ya. Karena ini sudah kepentingan nasional. Ini kan bukan Sritex aja ya. Tapi juga tekstil-tekstil yang lain juga,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto memastikan pihaknya akan mengajukan PK atas putusan MA dengan nomor perkara 1345 K/PDT.SUS-PAILIT/2024. Namun hingga saat ini pihaknya belum resmi mengambil langkah hukum tersebut.
“Kami masih mendiskusikan ya. Jadi draft dari PK itu masih dalam peninjauan tim kuasa hukum kami. Tapi bisa dipastikan bahwa kita akan mengajukan PK,” ujar pria yang akrab disapa Wawan itu.
Wawan menjelaskan berkas pengajuan PK hingga saat ini belum final lantaran pihaknya tak kunjung menerima salinan putusan MA tersebut. “Karena kan memang putusan relas dari MA yang menolak kasasi kami itu kan belum kami terima juga. Jadi kami sekarang baru men-draft-kan itu (berkas pengajuan PK),” terangnya. (cnnind,tb)
Pertumbuhan Ekonomi Nasional Positif Tembus 5,61 Persen
JAKARTA,NEWSREAL.id – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang kini menunjukkan tren akselerasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai...
Edy Kusnadi Resmi Jadi Calon Dirut Bank Kalbar, Ini Strateginya Perkuat Ekonomi di Kalbar
PONTIANAK,NEWSREAL.id – Bank Kalbar resmi menunjuk Edy Kusnadi sebagai Calon Direktur Utama (Dirut) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Februari 2026. Penunjukan ini...
Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp498,79 Triliun dan Serap 700 Ribu Lebih Tenaga Kerja
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, terkait capaian realisasi investasi pada kuartal pertama tahun 2026. Dalam laporannya...
Reformasi Sektor Pertambangan Nasional, Bahlil Laporkan Penataan IUP ke Presiden
JAKARTA,newsreal.id – Langkah tegas pemerintah diambil pemerintah dalam penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan. Hal ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan...
Indonesia Buka Investasi Rusia untuk Infrastruktur Strategis Nasional
JAKARTA,newsreal.id – Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi Rusia untuk memperkuat kerja sama investasi jangka panjang di sektor energi. Kerja sama tersebut tidak hanya mencakup pasokan...
Masyarakat Transportasi Soroti Krisis Energi, Saatnya Berubah ke Transportasi Massal
JAKARTA,newsreal.id – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) melihat krisis energi global dijadikan momentum strategis untuk melakukan transformasi sistem transportasi nasional secara menyeluruh. MTI mendorong program peralihan...
Diluncurkan 17 Oktober 2023, Whoosh Catat 15 Juta Perjalanan Penumpang
JAKARTA, newsreal.id -Diluncurkan pada 17 Oktober 2023 hingga Selasa (14/4), Whoosh telah melayani lebih dari 15 juta perjalanan penumpang. Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menandai pertumbuhan...
Peran Serta Masyarakat Bangun Dapur BGN Tinggi, Data Sebut Investasi Capai Rp54 triliun
BOGOR, newsreal.id – Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat tinggi. Hal ini didasarkan pada data yang dicatat Badan...
Penggemar Wisata, Rangkaian New Generation Hadir di KA Bangunkarta dan Singasari
JAKARTA,newsreal.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun berinovasi dalam layanan perkeretaapian. Mereka akan mengoperasikan rangkaian Stainless Steel New Generation (SSNG) yang...
Alarm bagi Pengusaha Rokok Indonesia, Menkeu Beri Tenggat Beralih Ilegal ke Legal
JAKARTA,newsreal.id – Informasi penting disampaikan pemerintah kepada para pengusaha rokok di Indonesia. Informasi ini disampaikan, agar para pengusaha rokok ini segera melengkapi diri izin usaha...
Bentuk Sistem Agroforestri Tradisional, Ini Modal yang Dimiliki Indonesia
NEWSREAL, Jakarta – Diskursus mengenai tanaman komoditas unggulan nasional dalam konteks perubahan iklim kerap terjebak pada simplifikasi sumber masalah atau bagian dari solusi. Dalam kenyataannya,...
KPK Ingatkan Kemenperin Waspadai Risiko Tata Kelola Investasi Rp6,74 Triliun
NEWSREAL.ID, JAKARTA- KPK mengingatkan Kementerian Perindustrian untuk mengantisipasi potensi risiko tata kelola dalam realisasi investasi sebesar Rp6,74 triliun di 175 kawasan industri sepanjang 2025. Kepala...

