Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Segera Digunakan

PURWOKERTO- Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan segera digunakan sehingga penerima bantuan sosial dari pemerintah bisa tepat sasaran.

“Sesuai arahan Presiden, kita harus mengentaskan kemiskinan secara kolaboratif, sinergis, dan hasilnya signifikan,” kata Gus Ipul seusai menghadiri Dialog Pilar-Pilar Sosial Kabupaten Banyumas di Pendopo Si Panji Purwokerto, Banyumas, Sabtu (1/2).

Terkait dengan hal itu, pihaknya harus membuat perencanaan yang baik mengenai bagaimana berbagai intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran yang dimulai dengan membuat data terbaru (DTSEN, red.) yang tunggal, sehingga masalah pengentasan kemiskinan menjadi intervensi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pihaknya mengharapkan penggunaan data tunggal yang disebut dengan DTSEN itu dapat direalisasikan pada tahun 2025. “Kami lihat kalau memang ini (DTSEN, red.) selesai dalam waktu dekat, triwulan pertama pun akan menggunakan data terbaru. Maka itu nanti kalau ada yang enggak dapat (bantuan) ya harus sabar, harus diasesmen lagi, harus dilihat lagi, diperiksa lagi, dikonsolidasi lagi karena memang harus kita akui ada yang tidak tepat sasaran,” ucapnya.

Ia mengatakan bagi keluarga miskin yang tidak menerima bantuan karena belum masuk dalam DTSEN diberi kesempatan untuk terdata melalui dua jalur, yakni jalur resmi lewat RT/RW, desa/kelurahan, dan kepala daerah, sedangkan jalur kedua melalui aplikasi Cek Bansos. Menurut dia, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mengevaluasi dan mengoreksi data penerima bantuan sosial.

Disinggung mengenai para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditargetkan melakukan graduasi minimal pada 10 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) per tahun untuk mengentaskan kemiskinan, Mensos mengatakan selama ini sudah ada upaya graduasi terhadap KPM namun belum ada target dan berjalan secara alamiah.

“Itu berarti enggak ada suatu peninggalan yang baik. Sekarang kita mau semua harus ada target sesuai dengan uang yang sudah dikeluarkan, setiap uang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah harus terukur, mulai dari outcome-nya, output-nya, benefitnya, dampaknya, itu harus terukur semua, enggak boleh kerja semaunya sendiri,” jelasnya.

Bahkan, kata dia, pendamping sosial tidak boleh bekerja sendiri-sendiri melainkan harus bersinergi dengan pemerintah daerah karena selama ini masih kurang koordinasi dan data masih masing-masing.

“Ke depan ini, insyaallah dengan arahan Presiden, yang sekarang ini semua sedang berusaha mengikis ego sektoralnya. Kalau dulu ‘kan Kementerian Sosial sendiri, ini sendiri, ini sendiri, tapi sekarang kata Presiden, kita enggak bisa lagi sendiri-sendiri, harus bersama,” lanjutnya.

Menyamakan Persepsi

Terkait dengan Dialog Pilar-Pilar Sosial Kabupaten Banyumas, dia mengatakan hal itu ditujukan untuk menyamakan persepsi dan langkah dengan pola kerja yang baru. “Saya bersama Pak Wamen (Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, red.) secara bergantian untuk bisa bertemu, datang bersama-sama, dengan para pendamping terutama ya karena mereka menjadi ujung tombak kami,” ucap Gus Ipul yang didampingi Wamensos Agus Jabo Priyono.

Karena itu, lanjutnya, para pendamping harus tahu terhadap apa yang mereka kerjakan dan harus punya target sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Penjabat Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar memastikan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan signifikan. Kendati demikian, dia mengaku, belum bisa menyampaikan data kemiskinan ekstrem terbaru di Banyumas sebelum data tunggal dari pemerintah pusat berupa DTSEN tersebut dirilis secara resmi.

“Saya tidak berani mendahului, jangan sampai nanti melebihi data. Tadi sudah jelas, nanti tidak ada data dari kabupaten dan provinsi, datanya hanya satu dari pemerintah pusat,” kata dia.

Setelah menghadiri Dialog Pilar-Pilar Sosial Kabupaten Banyumas, Mensos dan Wamensos mengunjungi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos “Sentra Satria” di Baturraden, Banyumas, untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran berbagai bantuan yang secara keseluruhan bernilai Rp384.480.000. (Ant,tb)