Vatikan: Penduduk Palestina Harus Tetap Berada di Tanah Mereka

JENEWA- Sekretaris Negara Takhta Suci Vatikan pada Kamis (13/2) mengatakan bahwa penduduk Palestina “harus tetap berada di tanah mereka.” Pietro Parolin menolak deportasi paksa dalam sambutannya pada pertemuan puncak antara Italia dan Takhta Suci seperti dilansir kantor berita ANSA, Jumat (14/2).

“Penduduk Palestina harus tetap tinggal di tanah mereka. Ini adalah salah satu poin mendasar Takhta Suci: tidak ada deportasi,” kata Parolin menanggapi pertanyaan media. “Tidak ada deportasi juga karena seseorang di pihak Italia telah menggarisbawahi bagaimana hal ini akan menciptakan ketegangan di wilayah tersebut,” tambahnya.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk “mengambil alih” Jalur Gaza dan secara paksa memindahkan penduduk Palestina ke negara lain.

Survei AS

Sementara sebuah survei di Amerika Serikat baru-baru ini menemukan bahwa 64 persen warga Amerika menentang usulan Presiden Donald Trump agar AS “mengambil alih” atau “menguasai” Jalur Gaza dan mengubahnya menjadi apa yang dia sebut sebagai “Riviera of the Middle East.”

Sebagian besar responden survei menyatakan penolakan keras, dengan 47 persen mengatakan mereka “sangat” menentang rencana tersebut dan 17 persen mengatakan mereka “agak” menentangnya, menurut jajak pendapat yang dilakukan badan strategi sekaligus firma jajak pendapat Data for Progress.

Di antara pemilih Demokrat, 85 persen menentang gagasan tersebut, sementara 43 persen dari Partai Republik menentangnya. Sementara itu, 46 persen responden dari Partai Republik mendukung usulan tersebut.

Jajak pendapat yang melibatkan 1.200 responden di seluruh AS tersebut menguraikan bahwa rencana tersebut akan melibatkan “pemindahan paksa” sekitar 1,8 juta warga Palestina yang saat ini tinggal di Gaza ke negara-negara tetangga. “Mayoritas pemilih menentang AS mengambil alih kendali atas Gaza dan menggusur penduduk Palestina,” kata Data for Progress dalam temuannya.

Usulan Trump untuk memindahkan paksa warga Palestina, yang telah ditolak secara luas oleh warga Palestina dan dunia Arab dan Muslim yang lebih luas, muncul di tengah perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari.

Gencatan tersebut menghentikan serangan Israel selama 15 bulan, yang telah menewaskan lebih dari 48.200 orang dan menghancurkan daerah kantong itu. Israel telah memberlakukan blokade terhadap Gaza selama bertahun-tahun, yang secara efektif mengubahnya menjadi penjara terbuka terbesar di dunia.

Hampir 2 juta dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi secara paksa sejak dimulainya perang, yang terjadi setelah serangan oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, sementara mereka juga menghadapi kekurangan makanan, air, dan obat-obatan. (Ant,tb)