16 Daerah Tak Sanggup Biayai PSU

BANDUNG- Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan sebanyak 16 daerah tidak sanggup membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.
“Dari 24 PSU, ada sekitar 16 tidak sanggup membiayai sendiri PSU,” kata Dede seusai kunjungan kerja Komisi II DPR di Gedung Sate Bandung, Kamis (6/3). Namun demikian, Dede tidak merinci daerah mana saja yang tidak sanggup membiayai PSU.

Terkait dengan cukup banyaknya daerah di Indonesia yang harus menggelar PSU,
Dede menyoroti bahwa hal tersebut berawal dari lemahnya kinerja KPU di tingkat daerah.
“Kalau mau jujur, kenapa bisa PSU, lemahnya penyelenggara di bawah. Kebanyakan kan masalah ijazah, ada yang tidak cermat kalau kami katakan. Ada yang mantan narapidana itu masih lolos, itu menurut saya yang kayak gini harus kita ubah,” katanya.

Menurut Dede, pembiayaan PSU di 24 daerah di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai Rp 750 miliar, dan masih di luar dana pengamanan. “Kalau plus biaya pengamanan, plus pilkada ulang, bisa mencapai Rp 900 miliar sampai Rp1 triliun,” ucapnya.

Dede mengatakan soal pembiayaan PSU tersebut masih menunggu skema yang ditawarkan pemerintah yakni pembiayaan yang akan dibantu juga oleh pemerintah provinsi yang akan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II pekan depan. “Saya dapat informasi, pemerintah sudah siap. Salah satunya menggunakan dukungan dari pemerintah provinsi seperti hari ini,” tuturnya.

Optimalisasi APBD

Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengupayakan penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah tak dibiayai dengan APBN. Ia meminta daerah mengoptimalkan APBD masing-masing.
Tito mencontohkan Provinsi Papua mengajukan bantuan APBN untuk menggelar pilkada ulang. Namun, akhirnya Papua menyanggupi menggelar PSU dengan APBD sendiri.
“Saya berusaha tidak dari APBN. Tadinya yang Papua mengajukan APBN, tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup untuk melalui APBD,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3).

Tito mengungkapkan ada enam kabupaten masih menghitung ulang APBD mereka untuk menggelar PSU. Menurutnya, APBD dari provinsi akan ikut membantu jika pemerintah kabupaten/kota tidak sanggup membiayai.

“Kalau dia tidak mampu kita lihat dulu, kalau dia sudah nyerah, dari APBD provinsi mem-backup,” kata Tito. “Kalau yang 14 daerah lagi dari semuanya itu ada kira-kira 6 daerah yang sedang menghitung lagi, yang lain nyatakan sanggup dari APBD setelah kita pelototin,” tambahnya.

Tito pun mengatakan sebagian besar kabupaten/kota sudah sanggup membiayai PSU pilkada dengan APBD. Menurutnya, selama ini banyak daerah yang tidak efisien mengelola anggaran. Ia menuturkan pemerintah pusat ikut mengorek APBD daerah yang menggelar PSU, sehingga akhirnya bisa mengalokasikan anggaran untuk hal tersebut.

“Sama kita korek daerah, banyak daerah yang enggak efisien itu SPJ-nya. Saya minta kurangin, untuk hal-hal yang enggak perlu, makan minum yang sampai miliaran, untuk PSU,” ucap dia.

Diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan PSU Pilkada 2024 di 24 wilayah seluruh Indonesia. Lalu, ada satu daerah melaksanakan rekapitulasi ulang.
KPU telah menetapkan jadwal pelaksanaan PSU Pilkada 2024 yang terbagi dalam beberapa kategori, yakni pada 5 April, 19 April, dan 24 Mei 2025.

Adapun Komisi II DPR sebelumnya tengah mengupayakan bantuan APBN sebesar Rp700 miliar untuk PSU di berbagai daerah. Namun, hal ini masih akan dibahas bersama Kemendagri, KPU, dan Kementerian Keuangan pada rapat kerja yang digelar 10 Maret 2025. (Ant,tb)