DPR Pastikan Supremasi Sipil Terjaga

• Pembahasan RUU TNI

JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR RI akan menjaga supremasi sipil dalam membahas substansi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dasco mengatakan ada tiga pasal yang diubah dalam RUU TNI, yakni mengenai kedudukan TNI, usia pensiun, hingga jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Namun, untuk penambahan jabatan sipil sebenarnya hanya mengatur yang saat ini sudah terjadi.

“tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3). Dikatakan, penolakan-penolakan yang terjadi di media sosial terhadap RUU TNI itu berdasarkan draf yang tidak sesuai dengan isi yang sedang dibahas Komisi I DPR RI. Dari hal tersebut, kemudian isu-isu mengenai “dwifungsi” TNI menjadi berkembang.

“Kami memonitor penolakan-penolakan di media sosial maupun media massa. Nah, untuk itulah konferensi pers dilaksanakan pada hari ini untuk menjelaskan,” katanya. Disinggung insiden di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3) malam, Dasco mengatakan bahwa DPR RI sebenarnya bersifat terbuka untuk menerima masukan atau sikap resmi.

Namun, ia mengatakan bahwa koalisi masyarakat sipil yang mendatangi ruangan rapat Panitia Kerja RUU TNI DPR RI di hotel itu tidak menyampaikan pemberitahuan sebelumnya.

“Dan kemudian kalau ada insiden itu ada di luar kekuasaan yang sedang membahas karena kita tidak tahu bahwa di luar kemudian ada kejadian seperti itu. Pada hari ini saya juga menerima perwakilan dari teman-teman NGO untuk berdiskusi karena mereka minta kemarin untuk ditemui,” kata Dasco.

Terpisah, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, Utut Adianto tak sepakat pasal perubahan dalam RUU TNI akan mengembalikan dwifungsi prajurit seperti era Orde Baru (Orba). Menurut Utut, RUU TNI justru membatasi peran TNI di ranah sipil.

“Kalau kekhawatiran dwifungsi ABRI saya juga sudah kali-kali bicarakan, justru ini melimitasi,” kata Utut dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (17/3). Hal itu juga ditegaskan dalam rapat kerja antara Komisi I DPR dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Kamis (13/3). Hasil rapat menyepakati bahwa RUU TNI memperkuat supremasi sipil. “Itu tegas kesimpulannya hanya satu, bahwa dari undang-undang ini jelas supremasi sipil dalam konsep negara,” ucapnya.

Utut pun mengatakan DPR memperhatikan semua aspirasi soal RUU TNI. DPR, kata dia, tak dalam posisi menolak atau mendukung pihak tertentu. “Ini menolak, ini mendukung, itu tidak dalam posisi kami sebagai pembuat undang-undang. Tetapi masukannya sangat kita perhatikan,” tuturnya.

Memenuhi Prosedur

Politikus PDIP itu memastikan pembahasan RUU TNI telah memenuhi semua prosedur dan mekanisme. Karena itu, menurutnya, tak ada yang perlu diragukan dengan hasil RUU TNI.

Selanjutnya, pembahasan RUU TNI akan akan dilanjutkan oleh tim perumus dan tim sinkronisasi. Sejumlah poin hasil pembahasan akan diteliti ulang sebelum disahkan pada rapat pleno. “Ketika hukum acara dan mekanisme semua sudah terpenuhi tentunya semuanya tidak ada yang bisa menjadi sesuatu yang saudara-saudara ragukan lagi,” kata Utut.

Pembahasan RUU TNI menuai sorotan publik. Selain itu, pemerintah dan DPR juga sempat menggelar rapat pembahasan secara tertutup di salah satu hotel mewah pada akhir perkan lalu.

Tiga pasal yang menjadi sorotan yakni, Pasal 7 terkait fungsi TNI dalam penanganan narkotika, Pasal 47 terkait perluasan TNI di instansi sipil, dan Pasal 53 terkait penambahan batas usia pensiun TNI.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan pandangan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) oleh Panitia Kerja DPR RI di Jakarta, Sabtu (15/3). Mereka meminta pembahasan dilakukan terbuka.

“Pembahasan ini tidak sesuai karena diadakan tertutup,” ujar salah seorang anggota koalisi, Andrie Yunus, yang juga merupakan Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) saat menerobos masuk ke ruang rapat panja.

Aspirasi itu disampaikan tiga orang perwakilan koalisi yang mendadak memasuki ruang rapat panja, namun para perwakilan tersebut langsung ditarik ke luar ruang rapat oleh petugas pengamanan rapat. (cnnind,tb)