Inpres Jadi Pijakan Sekolah Rakyat

• Atasi Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA- Pemerintah resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem sebagai langkah strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Inpres ini menginstruksikan lebih dari 40 kementerian dan lembaga negara untuk bekerja sama dalam satu visi, yakni menurunkan kemiskinan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut, Inpres tersebut menjadi pijakan kuat dalam mencapai target pengentasan kemiskinan secara nasional. Salah satunya melalui Sekolah Rakyat yang menjadi program unggulan dalam Inpres tersebut.

“Inpres ini menjadi dasar bagi kita semua mencoba bersama-sama mengatasi kemiskinan dengan lebih efektif dan berdampak,” kata Gus Ipul usai acara Halalbihalal di Gedung Aneka Bakti Kemensos, Rabu (9/4).

Gus Ipul menjelaskan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem harus ditekan hingga nol persen pada 2026, dan angka kemiskinan umum harus berada di bawah lima persen pada 2029.

Lebih lanjut Gus Ipul menjelaskan, sebagai program unggulan yang termaktub dalam Inpres 8/2025, Sekolah Rakyat dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan.

Saat ini, program tersebut sudah dalam tahap finalisasi, termasuk mencakup rekrutmen guru, seleksi peserta didik, persiapan kurikulum, serta revitalisasi sarana dan prasarana.

“Persiapan proses pembelajaran (dilakukan) pada tahun ini dan sekaligus melakukan revitalisasi gedung-gedung yang diusulkan dalam rangka untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.

Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Kemensos sedang merumuskan nota kesepahaman (MoU) dengan sekitar 200 kepala daerah yang telah mengajukan aset gedung dan lahan. Penandatanganan MoU dijadwalkan berlangsung pada akhir April atau awal Mei 2025.

53 Lokasi

Selain pemerintah daerah, sejumlah kementerian dan lembaga juga terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Di antaranya Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengentasan Kemiskinan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sebanyak 53 lokasi telah disiapkan untuk pembukaan Sekolah Rakyat, tersebar di wilayah seperti Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, beberapa kabupaten di Jawa Timur, serta wilayah di Kalimantan, Aceh, dan Papua. Targetnya, setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki satu Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menambahkan, untuk tenaga pengajar Kemensos akan merekrut guru-guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). “Kita memperioritaskan guru yang belum penempatan, tetapi mereka sudah mengikuti pendidikan profesi guru,” ujarnya.
Dirinya menegaskan, dengan pendekatan kolaboratif dan program konkret seperti Sekolah Rakyat, pemerintah ingin memastikan bahwa pengentasan kemiskinan bukan sekadar wacana, tapi menjadi aksi nyata yang harus diwujudkan. (cnnind,tb)