JAKARTA- Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan, 341 daerah yang mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) masih prematur. Dia menyebut masih banyak yang belum memenuhi syarat administratif.
“Dari 341 ini kalau kita cek secara administratif saja sudah banyak yang gugur kok. Contoh, secara administratif untuk bisa kemudian menjadi calon daerah otonomi baru kan harus disahkan oleh masing-masing, kalau provinsi ya, masing-masing bupati, wali kota, pengusul,” kata Rifqi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/4).
Dia pun mencontohkan Solo yang mengusulkan menjadi daerah istimewa, di mana harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. “Itu masih jauh, masih sangat prematur yang 341 itu. Ada sekitar 10 persennya yang syarat administratif ini sudah terpenuhi. Tetapi itu pun kan harus dilihat secara objektif di lapangan,” ujarnya.
Rifqi menjelaskan Komisi II DPR telah memanggil Dirjen Otonomi Daerah untuk membahas PP terkait yang mengatur desain besar otonomi daerah dan daftar wilayah yang bisa dimekarkan atau digabungkan. PP itu tak kunjung dibuat sejak dulu.
“Dirjen Otonomi Daerah itu dipanggil karena sudah 11 tahun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 undang-undang tentang pemerintahan daerah disahkan tapi kemudian 2 PP yang diwajibkan oleh undang-undang itu tak kunjung dibuat oleh pemerintah,” ucapnya.
Daerah Istimewa
Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, mengatakan ada 42 usulan pembentukan provinsi. Di samping itu, ada enam daerah mengajukan status daerah istimewa.
Hal itu disampaikan Akmal dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025). Akmal menyebut sampai April 2025 terhitung ada 341 usulan yang masuk ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
“Sampai bulan April 2025, izin kita mendapat banyak PR ada 42 usulan (pembentukan) provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Nah, ada enam yang meminta daerah istimewa,” ujar Akmal dalam rapat.
Ia mengatakan ada lima daerah yang minta dikhususkan. Menurutnya hal ini perlu dikoordinasikan dengan DPR RI untuk mengambil langkah evaluasi ke depan. “Dan juga ada lima meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan,” katanya. (dtc,tb)
Share:
Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, BMKG Wanti-wanti Dampaknya ke Pertanian hingga Karhutla
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih cepat dari biasanya. Kondisi ini berpotensi memicu dampak berantai di berbagai sektor, mulai dari pertanian, cadangan air,...
Lebaran Makin Dekat, Pemerintah Pastikan Stok Pangan, BBM hingga Elpiji Aman
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan stok pangan dan pasokan energi nasional dalam kondisi aman dan terkendali menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kepastian itu...
Diplomasi Agama, Gugun Gumilar Road Show Temui Dubes Timur Tengah hingga Eropa
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kerukunan Umat Beragama, Gugun Gumilar menegaskan, tantangan diplomasi keagamaan Indonesia kian kompleks di tengah dinamika global. Namun demikian, arah...
Sinyal dari Istana: Indonesia Pertimbangkan Cabut dari BoP Gaza
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua MPR RI, Ahmad Muzani memberi sinyal bahwa Indonesia berpotensi keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Sinyal itu...
7.782 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Indonesia
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mencatat sebanyak 7.782 jemaah umrah telah kembali ke Tanah Air di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur...
Prabowo Bangun Forum Diskusi Nasional Antisipasi Gejolak Geopolitik
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menginisiasi ruang diskusi nasional dengan melibatkan para pemimpin lintas generasi dan pimpinan partai politik guna mengantisipasi dampak dinamika geopolitik global...
Pakar Ingatkan RI Hati-hati di BoP, Jangan Terjebak Benturan Kepentingan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kembali jadi sorotan. Pakar Hubungan Internasional Universitas Nasional, Hendra Maulana Saragih mengingatkan pemerintah...
Iran Buka Suara soal Desakan RI Keluar dari Board of Peace Bentukan Trump
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah Iran akhirnya angkat bicara soal desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP), badan bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang...
Prabowo Minta Harga Sembako “Jangan Ngegas” Jelang Lebaran
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan harga sembilan bahan pokok tetap stabil selama bulan Ramadhan hingga Lebaran. Instruksi...
Tiga Hari Merah Putih Setengah Tiang, Negara Berduka untuk Try Sutrisno
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Sekretariat Negara mengimbau masyarakat di seluruh Indonesia mengibarkan bendera negara setengah tiang selama tiga hari berturut-turut, mulai 2 hingga 4 Maret 2026....
Komisi VII DPR Soroti Perjanjian Dagang RI-AS, Minta Ditinjau Ulang
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) menuai sorotan. Komisi VII DPR RI meminta pemerintah meninjau ulang perjanjian yang diteken...
Golkar Desak RI Galang Kekuatan Dunia Hentikan Perang AS-Israel vs Iran
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji meminta Indonesia menggalang kekuatan internasional guna mendorong penghentian perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. “Indonesia harus...
