JAKARTA- Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan, 341 daerah yang mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) masih prematur. Dia menyebut masih banyak yang belum memenuhi syarat administratif.
“Dari 341 ini kalau kita cek secara administratif saja sudah banyak yang gugur kok. Contoh, secara administratif untuk bisa kemudian menjadi calon daerah otonomi baru kan harus disahkan oleh masing-masing, kalau provinsi ya, masing-masing bupati, wali kota, pengusul,” kata Rifqi di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/4).
Dia pun mencontohkan Solo yang mengusulkan menjadi daerah istimewa, di mana harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. “Itu masih jauh, masih sangat prematur yang 341 itu. Ada sekitar 10 persennya yang syarat administratif ini sudah terpenuhi. Tetapi itu pun kan harus dilihat secara objektif di lapangan,” ujarnya.
Rifqi menjelaskan Komisi II DPR telah memanggil Dirjen Otonomi Daerah untuk membahas PP terkait yang mengatur desain besar otonomi daerah dan daftar wilayah yang bisa dimekarkan atau digabungkan. PP itu tak kunjung dibuat sejak dulu.
“Dirjen Otonomi Daerah itu dipanggil karena sudah 11 tahun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 undang-undang tentang pemerintahan daerah disahkan tapi kemudian 2 PP yang diwajibkan oleh undang-undang itu tak kunjung dibuat oleh pemerintah,” ucapnya.
Daerah Istimewa
Sebelumnya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, mengatakan ada 42 usulan pembentukan provinsi. Di samping itu, ada enam daerah mengajukan status daerah istimewa.
Hal itu disampaikan Akmal dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025). Akmal menyebut sampai April 2025 terhitung ada 341 usulan yang masuk ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
“Sampai bulan April 2025, izin kita mendapat banyak PR ada 42 usulan (pembentukan) provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Nah, ada enam yang meminta daerah istimewa,” ujar Akmal dalam rapat.
Ia mengatakan ada lima daerah yang minta dikhususkan. Menurutnya hal ini perlu dikoordinasikan dengan DPR RI untuk mengambil langkah evaluasi ke depan. “Dan juga ada lima meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan,” katanya. (dtc,tb)
Share:
2.340 Dapur MBG Kantongi Sertifikat Halal, BPJPH Genjot Percepatan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Sebanyak 2.340 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini telah mengantongi sertifikat halal. Capaian ini diumumkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)...
Prabowo Gaspol Bangun Desa Nelayan, Laut Jadi Mesin Ekonomi Baru
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 Kampung atau Desa Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia pada 2026. Program ini merupakan bagian dari rencana...
Ribuan Rumah Rusak di Sumatera Diperbaiki, BNPB Kucurkan Rp369,9 Miliar
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera terus dikebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan dana ratusan miliar rupiah untuk membantu ribuan keluarga memperbaiki rumah...
Prabowo Klaim Hemat Rp308 Triliun di Tahun Pertama
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama. Dana hasil efisiensi itu dialihkan untuk membiayai program...
DPRD Kabupaten Didorong Jadi Benteng Antikorupsi Daerah
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah diperkuat. Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempererat sinergi pengawasan sekaligus...
DPR Bantah Proses Kilat, Tegaskan Adies Kadir Jadi Hakim MK Sudah Sesuai Aturan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPR RI angkat bicara menanggapi polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Legislator menegaskan seluruh tahapan pemilihan telah berjalan sesuai konstitusi...
Pemerintah Tutup Total Atraksi Gajah Tunggang
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Era gajah sebagai wahana hiburan resmi berakhir. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memutuskan melarang total atraksi gajah tunggang di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya...
HPN 2026 Gaungkan Pers Merdeka, Dewan Pers Bacakan 8 Poin Deklarasi Nasional
NEWSREAL.ID, SERANG- Komitmen menjaga kemerdekaan pers dan keberlanjutan industri media ditegaskan dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Serang, Banten, Senin...
Menag Ingatkan Makna Ramadhan: Bukan Sekadar Ritual, Tapi Soal Cinta dan Kepedulian
NEWSREAL.ID, GOWA- Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan umat Islam agar menjadikan Ramadhan sebagai momentum pendalaman spiritual yang berbuah pada kepedulian sosial, bukan sekadar rutinitas ibadah...
Kemendes PDT Bersih-bersih Data Bansos, Tutup Celah Titipan Politik di Desa
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan komitmen untuk menutup ruang politisasi dalam pendataan penerima bantuan sosial di tingkat desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyiapkan...
Benahi Data dari Desa, Gus Ipul Tekankan Bansos Tak Boleh Lagi Salah Sasaran
NEWSREAL.ID, PASURUAN- Pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada akurasi data kemiskinan sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, peran kepala...
Prabowo Tegaskan Perang Lawan Korupsi
NEWSREAL.ID, MALANG- Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras soal praktik korupsi yang dinilainya telah menggerogoti kekayaan bangsa selama bertahun-tahun. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan...
