Pemerintah Tunda Pencabutan Moratorium

• Pengiriman PMI ke Arab Saudi

JAKARTA- Pemerintah Indonesia menunda pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menjelaskan, pencabutan moratorium ini masih dalam tahap persiapan dan harus dilakukan dengan matang agar perlindungan pekerja migran dapat terjamin dengan baik.

“Proses ini masih berjalan, kami harus berbicara dengan DPR dan berbagai pihak lainnya untuk memastikan perjanjiannya detail dan dapat dukungan publik,” kata Karding di Jakarta, Rabu (2/4).  Dikatakannya, pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. “Ini soal nyawa, soal hidup orang. Jadi, kita tidak boleh gegabah,” tegasnya.

Setelah Idulfitri 2025, Kementerian BP2MI akan segera menuntaskan penataan teknis terkait pengiriman pekerja migran ke berbagai negara, termasuk sertifikasi dan akreditasi PMI sebelum diberangkatkan.

Untuk penempatan PMI ke Arab Saudi, pemerintah masih mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. “Karena sebelumnya memang banyak masalah, kami harus pelan-pelan dan hati-hati. MoU yang sedang diproses harus sangat detail dan memastikan perlindungan pekerja yang kuat,” jelas Karding.

Moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi diberlakukan sejak 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015, menyusul tingginya angka kekerasan terhadap PMI.

Persiapan Teknis

Sebelumnya, Karding pernah menyampaikan rencana untuk mencabut moratorium ini pada 20 Maret 2025. Namun, pencabutan tersebut baru akan dilakukan setelah semua persiapan teknis selesai. Karding juga mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang direncanakan akan menjadi simbolis dimulainya pengiriman PMI ke Arab Saudi.  

Karding menjelaskan, setelah pencabutan moratorium, pemerintah berencana mengirim sekitar 600.000 PMI, terdiri dari 400.000 untuk pekerjaan domestik dan 200.000 untuk sektor keterampilan (skilled labour).

Pemerintah juga berencana mengubah komposisi pengiriman PMI, dari 80 persen untuk pekerjaan domestik menjadi 60 persen. Pemerintah menargetkan dapat memenuhi sekitar 297.000 job order dari luar negeri pada 2025, dengan proyeksi penambahan menjadi 425.000 pada 2026.

Dari target tersebut, diperkirakan negara akan menerima remitansi sekitar Rp 439 triliun. Dengan berbagai langkah ini, Karding memastikan bahwa pencabutan moratorium akan dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan demi kesejahteraan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. (Ant,tb)