- Pengiriman PMI ke Arab Saudi
JAKARTA- Pemerintah Indonesia menunda pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menjelaskan, pencabutan moratorium ini masih dalam tahap persiapan dan harus dilakukan dengan matang agar perlindungan pekerja migran dapat terjamin dengan baik.
“Proses ini masih berjalan, kami harus berbicara dengan DPR dan berbagai pihak lainnya untuk memastikan perjanjiannya detail dan dapat dukungan publik,” kata Karding di Jakarta, Rabu (2/4). Dikatakannya, pemerintah tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. “Ini soal nyawa, soal hidup orang. Jadi, kita tidak boleh gegabah,” tegasnya.
Setelah Idulfitri 2025, Kementerian BP2MI akan segera menuntaskan penataan teknis terkait pengiriman pekerja migran ke berbagai negara, termasuk sertifikasi dan akreditasi PMI sebelum diberangkatkan.
Untuk penempatan PMI ke Arab Saudi, pemerintah masih mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. “Karena sebelumnya memang banyak masalah, kami harus pelan-pelan dan hati-hati. MoU yang sedang diproses harus sangat detail dan memastikan perlindungan pekerja yang kuat,” jelas Karding.
Moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi diberlakukan sejak 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015, menyusul tingginya angka kekerasan terhadap PMI.
Persiapan Teknis
Sebelumnya, Karding pernah menyampaikan rencana untuk mencabut moratorium ini pada 20 Maret 2025. Namun, pencabutan tersebut baru akan dilakukan setelah semua persiapan teknis selesai. Karding juga mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang direncanakan akan menjadi simbolis dimulainya pengiriman PMI ke Arab Saudi.
Karding menjelaskan, setelah pencabutan moratorium, pemerintah berencana mengirim sekitar 600.000 PMI, terdiri dari 400.000 untuk pekerjaan domestik dan 200.000 untuk sektor keterampilan (skilled labour).
Pemerintah juga berencana mengubah komposisi pengiriman PMI, dari 80 persen untuk pekerjaan domestik menjadi 60 persen. Pemerintah menargetkan dapat memenuhi sekitar 297.000 job order dari luar negeri pada 2025, dengan proyeksi penambahan menjadi 425.000 pada 2026.
Dari target tersebut, diperkirakan negara akan menerima remitansi sekitar Rp 439 triliun. Dengan berbagai langkah ini, Karding memastikan bahwa pencabutan moratorium akan dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan demi kesejahteraan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. (Ant,tb)
Share:
Benahi Data dari Desa, Gus Ipul Tekankan Bansos Tak Boleh Lagi Salah Sasaran
NEWSREAL.ID, PASURUAN- Pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada akurasi data kemiskinan sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, peran kepala...
Prabowo Tegaskan Perang Lawan Korupsi
NEWSREAL.ID, MALANG- Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras soal praktik korupsi yang dinilainya telah menggerogoti kekayaan bangsa selama bertahun-tahun. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan...
Di Hadapan NU, Prabowo Tegaskan Sumpah Presiden: Negara Wajib Lindungi Rakyat dari Lapar dan Miskin
NEWSREAL.ID, MALANG- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tugas utama negara bukan hanya menjaga kedaulatan, tetapi memastikan rakyat terbebas dari kemiskinan, kelaparan, serta keterbatasan akses kesehatan...
Di Hadapan Keluarga Besar NU, Prabowo Mengaku Kian Berani Mengabdi dan Membela Rakyat
NEWSREAL.ID, MALANG- Presiden Prabowo Subianto menyebut kebersamaannya dengan Nahdlatul Ulama (NU) memberi energi dan keberanian tersendiri dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa. Berada di tengah para...
Safsus Menag: Diplomasi Agama, Jurus Indonesia Tampil Percaya Diri di Panggung Dunia
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Indonesia dinilai memiliki “senjata lunak” yang jarang dimiliki negara lain: diplomasi agama. Modal inilah yang disebut Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar,...
Lampung Resmi Pegang Tiket Porwanas 2027
NEWSREAL.ID, BANTEN– Kepastian tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 akhirnya terjawab. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seksi Wartawan Olahraga Indonesia (Siwo) secara resmi menetapkan...
Ramadan, BGN Siapkan 4 Skema Penyaluran MBG
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan selama bulan Ramadan dengan sejumlah penyesuaian teknis. Pemerintah menyiapkan empat skema penyaluran agar manfaat program...
Bahlil Dorong Desentralisasi Izin Tambang
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melempar wacana perubahan besar dalam tata kelola pertambangan nasional. Ia menginginkan kewenangan penerbitan izin...
Prabowo Sebut Dana Umat Bisa Jadi Mesin Ekonomi Baru
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia menyimpan kekuatan ekonomi besar yang selama ini belum tergarap maksimal. Potensi tersebut berasal dari dana umat yang, jika...
Mensos Tekankan Peran Perangkat Desa dalam Pembaruan Data Bansos
NEWSREAL.ID, SIDOARJO– Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya peran perangkat desa dalam proses digitalisasi dan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional...
Perkuat Kerja Sama, Albanese Bertemu Prabowo di Istana
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Pertemuan ini menjadi penegasan komitmen kedua negara...
Anggaran Pendidikan Dipakai MBG Digugat, Dosen-Guru Minta MK Turun Tangan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemanfaatan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai penolakan. Kali ini, gugatan resmi diajukan dosen dan guru ke Mahkamah Konstitusi...
