Tiga Organisasi Jurnalis Tolak Rumah Subsidi

JAKARTA- Rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi untuk jurnalis melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mendapat penolakan dari tiga organisasi wartawan.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) kompak menolak program alokasi 1.000 rumah subsidi tersebut. Fasiltas khusus tersebut dikhawatirkan memberikan citra buruk pada profesi jurnalis.

Ketua Umum PFI Reno Esnir mengatakan, program tersebut tidak ada hubungannya dengan tugas pers atau jurnalistik. “Memberi jalur khusus kepada jurnalis untuk mendapat program rumah bersubsidi akan memberi kesan buruk pada profesi jurnalis,” kata Reno.

Sementara, kata dia, masih ada profesi lain yang harus memperebutkan program rumah subsidi melalui jalur normal. “Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi, tapi untuk warga yang membutuhkan dengan kategori penghasilan, apa pun profesinya,” tutur Reno.

Senada, Ketua Umum AJI Nany Afrida mengatakan, jurnalis sebagai warga negara memang membutuhkan rumah. Namun dia mengingatkan semua profesi juga membutuhkan rumah. Karena itu, senada dengan Reno, persyaratan kredit rumah harus berlaku untuk semua warga negara tanpa dibedakan menurut profesinya.

Nany juga mengatakan, bila jurnalis mendapatkan rumah dari pemerintah, maka tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi. “Sebaiknya program ini dihentikan saja. Biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank,” ujarnya.

Perbaiki Kesejahteraan

Bila pemerintah ingin memperbaiki kesejahteraan jurnalis, Nany menuturkan pemerintah seharusnya memastikan perusahaan media menjalankan Undang-Undang Tenaga Kerja. Termasuk di dalamnya memastikan upah minimum jurnalis, memperbaiki ekosistem media, serta menghormati kerja-kerja jurnalis. “Jika upah jurnalis sudah layak, maka kredit rumah dengan mudah dapat dipenuhi,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan meminta Dewan Pers tidak perlu terlibat dalam program rumah subsidi untuk jurnalis. Dia berujar mandat Dewan Pers adalah berfokus pada jurnalistik. Sedangkan program rumah tidak terkait langsung dengan pers.

Dewan Pers turut merespons rencana alokasi rumah subsidi bagi pekerja media tersebut. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, pihaknya menghargai perhatian pemerintah kepada wartawan, namun menurutnya pemerintah seharusnya menggunakan mekanisme normal.

“Misalnya, dengan memberikan diskon yang terbaik dan kredit terjangkau terhadap warga, termasuk di dalamnya para wartawan,” kata Ninik melalui pernyataan resminya.

Ninik menyatakan Dewan Pers memberi perhatian pada kesejahteraan wartawan dan bekerja pada ranah pengawasan. Dia juga menuturkan Dewan Pers tidak akan ikut menyerahkan data 100 nama wartawan pertama yang bakal menerima kunci rumah. Dia mempersilakan Kementerian PKP maupun Komdigi menggunakan data yang tersedia di laman resmi Dewan Pers.

Menurut Ninik, lebih tepat bila Kementerian PKP mengadakan kerja sama subsidi perumahan untuk wartawan dengan cara berhubungan langsung dengan media-media yang ada. “Jika hal ini memerlukan peran Dewan Pers, maka fungsinya hanya akan memberikan verifikasi akhir tentang perusahaan pers tersebut,” tuturnya.

Namun Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara enggan berpolemik. Dia meyakini 1.000 unit rumah subsidi yang dialokasikan untuk wartawan bakal terserap. “Saya yakin terserap. Nanti kita lihat,” kata dia saat menyampaikan keterangan pers setelah meninjau rumah warga yang selesai direnovasi di Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta.

Politikus Partai Gerindra itu mengklaim program rumah subsidi tersebut merupakan niat baik pemerintah untuk jurnalis. Dia mengatakan jurnalis sebagai pilar demokrasi punya hak hidup sejahtera, termasuk di sektor perumahan. “Ini bukan upaya pembungkaman wartawan. Kami niatnya baik dan wartawan tetap kritis saja terhadap kami,” ujarnya.

Menurut rencana, program kerja sama antara Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan serah terima 100 unit rumah untuk jurnalis pada 6 Mei 2025. (tb)