Insiden Peledakan Amunisi, Imparsial Duga Ada Kelalaian SOP

JAKARTA- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu HAM, Imparsial mendesak dilakukan investigasi mendalam terkait peristiwa ledakan saat pemusnahan amunisi tidak layak milik TNI di Cibalong, Garut, Jabar, Senin (12/6).

Direktur Imparsial, Ardi Manto menilai, jatuhnya korban jiwa dalam proses pemusnahan amunisi itu adalah bentuk inkompetensi penataan wilayah pertahanan termasuk proses perencanaan dan pengendalian wilayah pertahanan.

“Diperlukan adanya investigasi mendalam tentang jatuhnya korban yang bukan hanya dari kalangan prajurit. Sebab, hal ini menjadi sinyal kuat adanya kelalaian dalam pelaksanaan SOP disposal amunisi tersebut,” kata Ardi dalam keterangan tertulis, Selasa (13/5).

Menurutnya, perlu juga dilakukan evaluasi menyeluruh mulai dari perencanaan hingga eksekusi dan tidak hanya menyasar pelaksana teknis, tetapi juga menyentuh atasan yang bertanggung jawab.

Ia menyoroti soal SOP dalam pengamanan area serta pemberian informasi kepada warga sekitar lokasi. Menurutnya, keberadaan warga sipil yang berada dalam jarak bahaya menunjukkan lemahnya pengamanan dari pihak TNI dan kurangnya sosialisasi kepada warga tentang jarak dan batas aman lokasi disposal.

Ia berkata seharusnya dilakukan pengamanan berlapis mengingat efek ledakan yang akan timbul cukup mematikan. “Padahal pemusnahan bahan peledak, termasuk amunisi kadaluwarsa milik TNI memerhatikan aspek keamanan, keterbukaan informasi dan keterlibatan serta kerja sama dengan masyarakat sekitar lokasi pemusnahan amunisi,” ujarnya.

Membantu TNI

Terpisah, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan warga sipil yang turut jadi korban tewas dalam ledakan pemusnahan amunisi di Garut bekerja membantu TNI. Bahkan sudah ada yang bekerja selama 10 tahun.

Dedi mengatakan, sebagian dari mereka bahkan sudah ada yang berpengalaman. “Mereka pengakuannya bekerja di sana. Sudah cukup lama, ada yang sampai 10 tahun membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap harinya dan memang sudah berpengalaman,” kata Dedi di RSUD Pameungpeuk usai mengunjungi keluarga korban, Selasa (13/5).

Dedi mengatakan Pemprov Jabar berkomitmen untuk menanggung biaya kehidupan dan pendidikan anak yang belum menikah dari para korban ledakan. “Itu menjadi tanggungjawab gubernur. Mereka pendidikannya, kehidupan sehari-harinya, biar nanti kami yang mengambil alih tanggung jawab itu,” kata Dedi.

Bantuan pendidikan yang diberikan menurut Dedi sampai kuliah. Sedangkan uang santunan yang diberikan dari Pemprov sebesar Rp 50 juta per korban yang diberikan pada keluarganya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan keberadaan warga sipil di area pemusnahan amunisi untuk mengumpulkan sisa-sisa serpihan logam.

Kristomei mengatakan dari informasi yang diperolehnya, sudah jadi kebiasaan apabila ada pemusnahan dengan cara diledakkan banyak warga mendekat. “Informasi yang kami dapat, kebiasaan yang ada, adalah apabila setelah peledakan itu masyarakat mendekat,” kata Kristomei dalam sebuah wawancara dengan salah satu TV nasional, Senin (12/5).

“Kenapa mereka mendekat? Dalam rangka untuk mengambil sisa-sisa serpihan logam, tembaga, besi dari munisi-munisi yang sudah diledakkan tadi. Karena itu punya nilai jual,” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana mengatakan bagaimana bisa warga sipil mendekat ke lokasi pemusnahan jadi salah satu hal yang tengah diinvestigasi pihaknya. “Itu masuk dalam substansi yang sedang diselidiki oleh tim investigasi, saat ini masih berlangsung, mohon beri kesempatan tim bekerja,” kata Wahyu, Selasa (12/5).

Dari 13 korban tewas, 9 di antaranya adalah warga sipil. Hal ini menjadi pertanyaan tersendiri bagaimana warga sipil bisa masuk bahkan mendekat di area berbahaya seperti pemusnahan amunisi kadaluwarsa atau yang tidak layak pakai. (cnnind,tb)