NEWSREAL.ID, JAKARTA- Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan terus menggerus luas sawah nasional. Dalam kurun lima tahun terakhir, Indonesia tercatat kehilangan sekitar 554 ribu hektare sawah. Data tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto.
Laporan itu disampaikan Nusron usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1) malam. Ia menyebut penyusutan lahan sawah terjadi sepanjang periode 2019 hingga 2024 dan berlangsung hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Dari tahun 2019 sampai 2024, sawah-sawah di Indonesia itu hilang, berubah menjadi kawasan industri maupun perumahan, sekitar 554 ribu hektare,” ujar Nusron kepada wartawan.
Menurut Nusron, kondisi tersebut berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional jika tidak segera ditangani. Padahal, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030, pemerintah telah menetapkan bahwa lahan sawah yang masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal harus mencapai 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS).
Revisi RTRW
Namun, realisasi di daerah masih jauh dari ketentuan tersebut. Nusron mengungkapkan, baru 64 kabupaten yang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)-nya menetapkan LP2B di atas 87 persen dari LBS. Sementara itu, sebanyak 409 kabupaten/kota dinilai perlu segera melakukan revisi RTRW.
“LP2B ini adalah lahan sawah yang harus diproteksi dan tidak boleh dialihfungsikan menjadi apa pun. Minimal 87 persen dari total LBS,” tegasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan evaluasi, rata-rata LP2B yang tercantum dalam RTRW provinsi maupun kabupaten/kota masih berada di kisaran 67,8 persen. Bahkan, jika mengacu pada RTRW tingkat kabupaten, angka tersebut hanya sekitar 41 persen.
“Kondisi ini sudah bisa dikatakan darurat RTRW untuk kepentingan ketahanan pangan. Karena itu, perlu segera dilakukan revisi RTRW,” ujar Nusron.
Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN akan melakukan pengetatan kebijakan tata ruang. Bagi daerah yang belum menetapkan LP2B minimal 87 persen dalam RTRW, seluruh Lahan Baku Sawah akan dianggap sebagai LP2B dan tidak boleh dialihfungsikan hingga ada penetapan yang jelas.
“Sampai daerah menentukan mana yang LP2B dan mana yang bukan, semua sawahnya kami anggap LP2B,” katanya.
Sementara itu, bagi daerah yang telah menetapkan LP2B 87 persen namun belum terpenuhi, pemerintah meminta revisi RTRW dilakukan paling lambat dalam enam bulan ke depan. Langkah ini diharapkan dapat menghentikan laju alih fungsi lahan dan menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. (tebe)
Pimpin Ratas, Prabowo Bahas Aspirasi Pekerja hingga Peran Kampus untuk Bangun Daerah
JAKARTA, NEWSREAL id -Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Kabupaten, Jawa Barat, pada Sabtu, 2...
Kecelakaan Maut KA Argo Bromo vs KRL di Bekasi Diusut Kepolisian
JAKARTA,NEWSREAL.id – Kepolisian mengusut kecelakaan tragis yang melibatkan taksi Green SM, KRL, dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Peristiwa pilu kecelakaan...
Bertemu Sultan HB X, Diwa Foundation Paparkan Rencana Kegiatan Kebangsaan Bersama KND RI
YOGYAKARTA,NEWSREAL.id – Kota Yogyakarta dipilih Komisi Nasional Disabilitas RI bersama Diwa Foundation dalam menggelar berbagai kegiatan akbar dan sosial menjelang Peringatan Hari Lahir Pancasila dan...
Dikecam, Pemasangan Spanduk “Rising Lion” di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia Gaza
JAKARTA,NEWSREAL.id – Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras tindakan dan propaganda militer di atas reruntuhan rumah sakit Gaza Palestina. Dalam siaran persnya, Kemlu menyatakan prihatin...
Keberangkatan Perdana, Menhaj Lepas 391 Jamaah Embarkasi Jakarta-Pondok Gede
JAKARTA,NEWSREAL.id — Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, secara resmi melepas keberangkatan kloter pertama calon jamaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M...
Kemenhaj dan Polri Berantas Haji Ilegal hingga ke Daerah
JAKARTA, NEWSREAL.id – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan pengawasan serta menekan praktik haji nonprosedural yang kerap merugikan...
Diluncurkan Kemendes, CSR ISSF Peningkatan Ekonomi Desa
JAKARTA,NEWSREAL.id – Kemampuan ekonomi pedesaan diharapkan terus meningkat. Hal ini menjadi salah satu program yang ditelurkan Kementerian Desa (Kemendes). Seperti yang diluncurkan baru-baru ini yakni...
Kapal Gamsunoro Disewa Pihak Ketiga, Pertamina Kompetitif 4.090 Pelaut Indonesia Jadi Tulang Punggung
JAKARTA, NEWSREAL.id – PT Pertamina (Persero) memberikan pernyataan terkait informasi yang menyebar di media massa terkait kapal tanker GMT Gamsunoro yang diawaki bukan warga negara...
Bikin Begidik ! 7 Ton Ikan Sapu-sapu Ditangkap Lalu Dikubur di Jakarta, Kenapa ?
JAKARTA,newsreal.id – Merinding bila mendengar atau melihat langsung, ikan sekitar 6,98 ton jenis ikan sapu-sapu ditangkap di berbagai lokasi di Jakarta. Lalu dikumpulkan hampir secara...
Retret Ketua DPRD Seluruh Indonesia, Presiden Prabowo : Kita semua di tenda ini adalah patriot
MAGELANG,newsreal.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia yang digelar di...
Olahraga Renang Jadi Favorit Presiden Prabowo Sebelum Kunjungan Kerja ke Magelang
JAKARAT,newsreal.id – Presiden Prabowo Subianto memulai aktivitasnya pada Sabtu pagi, 18 April 2026, dengan menjalankan rutinitas olahraga di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat. Kegiatan...
Dharma Santi 2026, Presiden Prabowo Tekankan Nilai Persaudaraan dan Toleransi
JAKARTA,newsreal.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat merayakan Dharma Santi Tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu di Indonesia. Ucapan tersebut disampaikan dalam video yang...
