Nusron Temui Prabowo, Alih Fungsi Lahan Bikin 554 Ribu Hektare Sawah Menyusut

Laporan itu disampaikan Nusron usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1) malam. Ia menyebut penyusutan lahan sawah terjadi sepanjang periode 2019 hingga 2024 dan berlangsung hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.

“Dari tahun 2019 sampai 2024, sawah-sawah di Indonesia itu hilang, berubah menjadi kawasan industri maupun perumahan, sekitar 554 ribu hektare,” ujar Nusron kepada wartawan.

Menurut Nusron, kondisi tersebut berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional jika tidak segera ditangani. Padahal, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030, pemerintah telah menetapkan bahwa lahan sawah yang masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal harus mencapai 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS).

Revisi RTRW

Namun, realisasi di daerah masih jauh dari ketentuan tersebut. Nusron mengungkapkan, baru 64 kabupaten yang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)-nya menetapkan LP2B di atas 87 persen dari LBS. Sementara itu, sebanyak 409 kabupaten/kota dinilai perlu segera melakukan revisi RTRW.

“LP2B ini adalah lahan sawah yang harus diproteksi dan tidak boleh dialihfungsikan menjadi apa pun. Minimal 87 persen dari total LBS,” tegasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan evaluasi, rata-rata LP2B yang tercantum dalam RTRW provinsi maupun kabupaten/kota masih berada di kisaran 67,8 persen. Bahkan, jika mengacu pada RTRW tingkat kabupaten, angka tersebut hanya sekitar 41 persen.

“Kondisi ini sudah bisa dikatakan darurat RTRW untuk kepentingan ketahanan pangan. Karena itu, perlu segera dilakukan revisi RTRW,” ujar Nusron.

Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN akan melakukan pengetatan kebijakan tata ruang. Bagi daerah yang belum menetapkan LP2B minimal 87 persen dalam RTRW, seluruh Lahan Baku Sawah akan dianggap sebagai LP2B dan tidak boleh dialihfungsikan hingga ada penetapan yang jelas.

“Sampai daerah menentukan mana yang LP2B dan mana yang bukan, semua sawahnya kami anggap LP2B,” katanya.

Sementara itu, bagi daerah yang telah menetapkan LP2B 87 persen namun belum terpenuhi, pemerintah meminta revisi RTRW dilakukan paling lambat dalam enam bulan ke depan. Langkah ini diharapkan dapat menghentikan laju alih fungsi lahan dan menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. (tebe)