NEWSREAL.ID, JAKARTA- Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan terus menggerus luas sawah nasional. Dalam kurun lima tahun terakhir, Indonesia tercatat kehilangan sekitar 554 ribu hektare sawah. Data tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto.
Laporan itu disampaikan Nusron usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1) malam. Ia menyebut penyusutan lahan sawah terjadi sepanjang periode 2019 hingga 2024 dan berlangsung hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Dari tahun 2019 sampai 2024, sawah-sawah di Indonesia itu hilang, berubah menjadi kawasan industri maupun perumahan, sekitar 554 ribu hektare,” ujar Nusron kepada wartawan.
Menurut Nusron, kondisi tersebut berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional jika tidak segera ditangani. Padahal, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030, pemerintah telah menetapkan bahwa lahan sawah yang masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal harus mencapai 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS).
Revisi RTRW
Namun, realisasi di daerah masih jauh dari ketentuan tersebut. Nusron mengungkapkan, baru 64 kabupaten yang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)-nya menetapkan LP2B di atas 87 persen dari LBS. Sementara itu, sebanyak 409 kabupaten/kota dinilai perlu segera melakukan revisi RTRW.
“LP2B ini adalah lahan sawah yang harus diproteksi dan tidak boleh dialihfungsikan menjadi apa pun. Minimal 87 persen dari total LBS,” tegasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan evaluasi, rata-rata LP2B yang tercantum dalam RTRW provinsi maupun kabupaten/kota masih berada di kisaran 67,8 persen. Bahkan, jika mengacu pada RTRW tingkat kabupaten, angka tersebut hanya sekitar 41 persen.
“Kondisi ini sudah bisa dikatakan darurat RTRW untuk kepentingan ketahanan pangan. Karena itu, perlu segera dilakukan revisi RTRW,” ujar Nusron.
Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN akan melakukan pengetatan kebijakan tata ruang. Bagi daerah yang belum menetapkan LP2B minimal 87 persen dalam RTRW, seluruh Lahan Baku Sawah akan dianggap sebagai LP2B dan tidak boleh dialihfungsikan hingga ada penetapan yang jelas.
“Sampai daerah menentukan mana yang LP2B dan mana yang bukan, semua sawahnya kami anggap LP2B,” katanya.
Sementara itu, bagi daerah yang telah menetapkan LP2B 87 persen namun belum terpenuhi, pemerintah meminta revisi RTRW dilakukan paling lambat dalam enam bulan ke depan. Langkah ini diharapkan dapat menghentikan laju alih fungsi lahan dan menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. (tebe)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
