NEWSREAL.ID, JAKARTA- Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan perumahan terus menggerus luas sawah nasional. Dalam kurun lima tahun terakhir, Indonesia tercatat kehilangan sekitar 554 ribu hektare sawah. Data tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto.
Laporan itu disampaikan Nusron usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1) malam. Ia menyebut penyusutan lahan sawah terjadi sepanjang periode 2019 hingga 2024 dan berlangsung hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Dari tahun 2019 sampai 2024, sawah-sawah di Indonesia itu hilang, berubah menjadi kawasan industri maupun perumahan, sekitar 554 ribu hektare,” ujar Nusron kepada wartawan.
Menurut Nusron, kondisi tersebut berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional jika tidak segera ditangani. Padahal, dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030, pemerintah telah menetapkan bahwa lahan sawah yang masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal harus mencapai 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS).
Revisi RTRW
Namun, realisasi di daerah masih jauh dari ketentuan tersebut. Nusron mengungkapkan, baru 64 kabupaten yang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)-nya menetapkan LP2B di atas 87 persen dari LBS. Sementara itu, sebanyak 409 kabupaten/kota dinilai perlu segera melakukan revisi RTRW.
“LP2B ini adalah lahan sawah yang harus diproteksi dan tidak boleh dialihfungsikan menjadi apa pun. Minimal 87 persen dari total LBS,” tegasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan evaluasi, rata-rata LP2B yang tercantum dalam RTRW provinsi maupun kabupaten/kota masih berada di kisaran 67,8 persen. Bahkan, jika mengacu pada RTRW tingkat kabupaten, angka tersebut hanya sekitar 41 persen.
“Kondisi ini sudah bisa dikatakan darurat RTRW untuk kepentingan ketahanan pangan. Karena itu, perlu segera dilakukan revisi RTRW,” ujar Nusron.
Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN akan melakukan pengetatan kebijakan tata ruang. Bagi daerah yang belum menetapkan LP2B minimal 87 persen dalam RTRW, seluruh Lahan Baku Sawah akan dianggap sebagai LP2B dan tidak boleh dialihfungsikan hingga ada penetapan yang jelas.
“Sampai daerah menentukan mana yang LP2B dan mana yang bukan, semua sawahnya kami anggap LP2B,” katanya.
Sementara itu, bagi daerah yang telah menetapkan LP2B 87 persen namun belum terpenuhi, pemerintah meminta revisi RTRW dilakukan paling lambat dalam enam bulan ke depan. Langkah ini diharapkan dapat menghentikan laju alih fungsi lahan dan menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. (tebe)
Kunjungi Indonesia, Presiden Jerman Dipameri Kerukunan Umat Beragama
JAKARTA,NEWSREAL.id — Indonesia menampilkan salah satu praktik baik kerukunan antar umat beragama kepada Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier dan Ibu Negara Elke Büdenbender saat...
Modernisasi Stasiun Gambir dan Penanganan Perlintasan Sebidang Fokus PT KAI
JAKARTA, NEWSREAL.id – Pengembangan sektor perkeretaapian nasional, mulai dari modernisasi stasiun hingga peningkatan keselamatan perjalanan kereta api disorot. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian itu saat...
Harga BBM Subsidi tidak Naik, Ini Penjelasan Pertamina
JAKARTA, NEWSREAL.id – Harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Pimpinan PT Pertamina menyatakan hal tersebut di media sosial. Baca Juga Sosialisasi...
Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM
JAKARTA,NEWSREAL.id – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan...
Pembangunan Giant Sea Wall-Pelabuhan, Pemerintah RI Gaet Rusia
JAKARTA,NEWSREAL.id – Pemerintah RI mengkampanyekan pembangunan Giant Sea Wall yang menjadi salah satu agenda strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia juga...
Staf Khusus Menag RI di Vesak Festival 2026: Doakan Presiden Prabowo Jaga Perdamaian dan Kerukunan Bangsa
JAKARTA,NEWSREAL.id— Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar mengajak seluruh umat menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Dalam acara “Sanghadana Vesak Festival 2026” yang diselenggarakan Young...
Cetak Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan sebagai Kepala KUA
JAKARTA,NEWSREAL.id– Baru-baru ini sejarah dicatat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian yang dipimpin Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA baru saja mengangkat belasan pejabatnya ke...
Pelaksanaan Program MBG, Presiden Prabowo : Tekankan Integritas dan Akuntabilitas
BOGOR, NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan...
Pimpinan BGN Diganti, Ketum G-Nesia : Program MBG Butuh Sentuhan Pemimpin Perempuan
SOLO,NEWSREAL.id – Lonceng pertanda bersih-bersih di institusi Badan Gizi Nasional (BGN) sudah dibunyikan Presiden Prabowo Subianto melalui pengumuman yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi...
Presiden Prabowo Benahi BGN, Ketua dan Wakil Ketua Dicopot
JAKARTA,NEWSREAL.id- Presiden Prabowo Subianto membenahi Badan Gizi Nasional. Ketua dan Wakil Ketua BGN copot dan digantikan yang baru. “Bapak presiden mengambil keputusan untuk lakukan pergantian...
Kunjungan Presiden ke Luar Negeri Dikritik, Seskab Teddy : Terpenting Hasil Konkretnya
JAKARTA,NEWSREAL.id – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya pasang badan guna menangkis serang dari berbagai pihak terkait kunjungan Kepala Negara Bersama rombongan ke luar negeri....
12 Kloter Diberangkatkan ke Tanah Air, Kemenhaj : Zamzam sudah Disiapkan”
JAKARTA,NEWSREAL.id — Awal Juni 2026 mulai memasuki fase kepulangan gelombang pertama jamaah haji ke Tanah Air. Pemulangan dilakukan secara berjenjang melalui Bandara Internasional King Abdul...
