APKLI Desak Penataan Ulang Ritel Modern

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Keberadaan warung kelontong kian terdesak. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mencatat jumlah warung kelontong di Indonesia terus menyusut dalam hampir dua dekade terakhir. Hingga akhir 2025, tersisa sekitar 3,9 juta unit, turun drastis dari 6,1 juta unit pada 2007.

Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun, menyebut lebih dari 2,2 juta warung kelontong terpaksa gulung tikar. Menurutnya, penyusutan ini tak lepas dari pesatnya ekspansi ritel modern yang diperkuat oleh kebijakan perizinan yang semakin longgar.

Hal tersebut disampaikan Ali dalam audiensi dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Jakarta, Kamis (26/2). Dalam pertemuan itu, APKLI menegaskan bahwa kebijakan pengembangan ritel modern tidak boleh mengorbankan keberlangsungan usaha rakyat kecil.

“Kami tidak bermusuhan dengan ritel modern. Namun, ekonomi rakyat harus tetap berputar. Ekonomi desa untuk desa, ekonomi kecamatan untuk kecamatan,” ujar Ali dalam keterangannya, Jumat, (27/2/2026).

APKLI mengusulkan agar pemerintah memperkuat kembali implementasi aturan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Salah satu yang disoroti adalah penegakan klasifikasi toko berdasarkan luas bangunan, mulai dari minimarket di bawah 400 meter persegi, supermarket 400-5.000 meter persegi, hingga hipermarket di atas 5.000 meter persegi.

Penataan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dalam beleid itu ditegaskan bahwa pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, serta pelaku UMKM di wilayah setempat.

Wajib Bermitra

Selain itu, lokasi pendirian toko modern harus mengacu pada rencana tata ruang daerah, serta diwajibkan bermitra dengan UMKM dalam pemasaran produk. Ali juga menyinggung dampak dari Paket Kebijakan Ekonomi 2015 yang menyederhanakan proses perizinan ritel modern.

Menurutnya, kebijakan tersebut turut membuka jalan bagi ekspansi besar-besaran ritel modern yang berdampak langsung pada menurunnya daya saing warung kelontong. “Sejak penyederhanaan izin itu, lebih dari dua juta warung kelontong hilang. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.

Dalam audiensi tersebut, APKLI turut menyatakan dukungan terhadap program pembentukan 83.000 koperasi desa/kelurahan (Kopdes) Merah Putih sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal. Ali menilai ekosistem koperasi desa yang terintegrasi dengan warung kelontong dan usaha kuliner rakyat berpotensi menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat akar rumput.

Menanggapi hal itu, Ferry menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan serta pemerintah daerah, untuk memperkuat pengawasan dan penegakan aturan penataan ritel modern. “Usulan dari APKLI akan kami kaji bersama asosiasi pemerintah kabupaten/kota dan para kepala daerah, agar persoalan ini bisa disikapi secara bijaksana,” ujar Ferry.

Menyusutnya jumlah warung kelontong menjadi sinyal perlunya keseimbangan antara modernisasi sektor ritel dan perlindungan usaha mikro. Di tengah ekspansi ritel modern yang terus berkembang, keberlangsungan ekonomi rakyat kecil menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditata ulang. (tb)