Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ekonomi Bisnis

Soal Moratorium Ritel Modern, Menkop: Itu Kewenangan Pemda, Bukan Pemerintah Pusat

Tim Redaksi, Admin
Jumat, 27 Februari 2026 19:44 WIB
Soal Moratorium Ritel Modern, Menkop: Itu Kewenangan Pemda, Bukan Pemerintah Pusat
NEWSREAL.ID - Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan kebijakan moratorium atau penghentian sementara izin pembangunan ritel modern sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda), bukan ranah Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Ferry mengaku telah mendengar langsung aspirasi sejumlah kepala daerah yang berencana membatasi izin pendirian gerai baru ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Salah satu pertimbangannya adalah dugaan pelanggaran aturan jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional.

“Itu moratorium haknya pemerintah daerah, bukan Kementerian Koperasi. Bukan ranah kami. Tapi kami mendengar banyak kepala daerah yang akan melakukan moratorium,” ujar Ferry di Jakarta, Kamis (26/2/2026). Menurut Ferry, langkah moratorium bisa menjadi kebijakan yang bijak, terutama untuk memaksimalkan potensi pedagang kecil dan koperasi di daerah.

Ia mencontohkan sejumlah wilayah yang membatasi ekspansi ritel modern namun tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi lokal. Dirinya lantas menyebut beberapa daerah seperti Sumatera Barat dan Aceh telah menerapkan pembatasan serupa tanpa menimbulkan gejolak berarti. Bahkan, saat kunjungan ke Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Gubernur setempat juga menyampaikan kemungkinan penerapan moratorium.

Dikaji Ulang

Ferry juga membuka peluang untuk mengkaji ulang regulasi yang selama ini menjadi dasar penataan pasar dan ritel modern, termasuk Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, guna memastikan aturan yang diterapkan tetap berkeadilan bagi semua pihak.

Masukan serupa datang dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun, menyebut sejak terbitnya Perpres 112/2007 dan Paket Kebijakan Ekonomi 2015, jumlah warung kelontong terus menyusut.

Menurut data APKLI, pada 2007 jumlah warung kelontong mencapai 6,1 juta unit. Namun per akhir 2025 tersisa sekitar 3,9 juta unit, atau berkurang sekitar 2,2 juta unit yang disebut terdampak ekspansi ritel modern. Isu moratorium ritel modern kini menjadi perhatian sejumlah daerah yang ingin menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan usaha kecil, di tengah persaingan sektor perdagangan yang semakin ketat. (tb)

Berita Terbaru

Rupiah Kian Dekati Rp 18.000, Begini Komitmen BI

JAKARTA,NEWSREAL.id – Bank Indonesia terus berkomitmen hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah,. Hal tersebut menjadi komitmen BI seperti yang disampaikan gubernurnya belum...

KSP Tegaskan Ucapan Presiden soal Dolar terkait Pemakaian Sumber Daya di Desa

JAKARTA, NEWSREAL.id – Pernyataan Presiden Prabowo terkait warga desa tidak menggunakan dolar AS karena ingin menyoroti bahwa masyarakat di desa menggunakan sumber daya lokal. Hal...

Kredibilitas BI Usai Rupiah Signifikan Melemah Dipertanyakan

JAKARTA,NEWSREAL.id – Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti kinerja Bank Indonesia (BI) yang merespons pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjadi di...

Penandatanganan MoU Danantara-Hisense Disaksikan Prabowo di Kartanegara

JAKARTA,NEWSREAL.id– Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi Hisense di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Jumat, 15 Mei 2025. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja...

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Positif Tembus 5,61 Persen

JAKARTA,NEWSREAL.id – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang kini menunjukkan tren akselerasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai...

Edy Kusnadi Resmi Jadi Calon Dirut Bank Kalbar, Ini Strateginya Perkuat Ekonomi di Kalbar

PONTIANAK,NEWSREAL.id – Bank Kalbar resmi menunjuk Edy Kusnadi sebagai Calon Direktur Utama (Dirut) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Februari 2026. Penunjukan ini...

Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp498,79 Triliun dan Serap 700 Ribu Lebih Tenaga Kerja

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, terkait capaian realisasi investasi pada kuartal pertama tahun 2026. Dalam laporannya...

Reformasi Sektor Pertambangan Nasional, Bahlil Laporkan Penataan IUP ke Presiden

JAKARTA,newsreal.id – Langkah tegas pemerintah diambil pemerintah dalam penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan. Hal ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan...

Indonesia Buka Investasi Rusia untuk Infrastruktur Strategis Nasional

JAKARTA,newsreal.id – Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi Rusia untuk memperkuat kerja sama investasi jangka panjang di sektor energi. Kerja sama tersebut tidak hanya mencakup pasokan...

Masyarakat Transportasi Soroti Krisis Energi, Saatnya Berubah ke Transportasi Massal

JAKARTA,newsreal.id – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) melihat krisis energi global dijadikan momentum strategis untuk melakukan transformasi sistem transportasi nasional secara menyeluruh. MTI mendorong program peralihan...

Diluncurkan 17 Oktober 2023, Whoosh Catat 15 Juta Perjalanan Penumpang

JAKARTA, newsreal.id -Diluncurkan pada 17 Oktober 2023 hingga Selasa (14/4), Whoosh telah melayani lebih dari 15 juta perjalanan penumpang. Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menandai pertumbuhan...

Peran Serta Masyarakat Bangun Dapur BGN Tinggi, Data Sebut Investasi Capai Rp54 triliun

BOGOR, newsreal.id – Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat tinggi. Hal ini didasarkan pada data yang dicatat Badan...