NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan kebijakan moratorium atau penghentian sementara izin pembangunan ritel modern sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda), bukan ranah Kementerian Koperasi Republik Indonesia.
Ferry mengaku telah mendengar langsung aspirasi sejumlah kepala daerah yang berencana membatasi izin pendirian gerai baru ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Salah satu pertimbangannya adalah dugaan pelanggaran aturan jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional.
“Itu moratorium haknya pemerintah daerah, bukan Kementerian Koperasi. Bukan ranah kami. Tapi kami mendengar banyak kepala daerah yang akan melakukan moratorium,” ujar Ferry di Jakarta, Kamis (26/2/2026). Menurut Ferry, langkah moratorium bisa menjadi kebijakan yang bijak, terutama untuk memaksimalkan potensi pedagang kecil dan koperasi di daerah.
Ia mencontohkan sejumlah wilayah yang membatasi ekspansi ritel modern namun tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi lokal. Dirinya lantas menyebut beberapa daerah seperti Sumatera Barat dan Aceh telah menerapkan pembatasan serupa tanpa menimbulkan gejolak berarti. Bahkan, saat kunjungan ke Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Gubernur setempat juga menyampaikan kemungkinan penerapan moratorium.
Dikaji Ulang
Ferry juga membuka peluang untuk mengkaji ulang regulasi yang selama ini menjadi dasar penataan pasar dan ritel modern, termasuk Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, guna memastikan aturan yang diterapkan tetap berkeadilan bagi semua pihak.
Masukan serupa datang dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun, menyebut sejak terbitnya Perpres 112/2007 dan Paket Kebijakan Ekonomi 2015, jumlah warung kelontong terus menyusut.
Menurut data APKLI, pada 2007 jumlah warung kelontong mencapai 6,1 juta unit. Namun per akhir 2025 tersisa sekitar 3,9 juta unit, atau berkurang sekitar 2,2 juta unit yang disebut terdampak ekspansi ritel modern. Isu moratorium ritel modern kini menjadi perhatian sejumlah daerah yang ingin menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan usaha kecil, di tengah persaingan sektor perdagangan yang semakin ketat. (tb)
Share:
Penggemar Wisata, Rangkaian New Generation Hadir di KA Bangunkarta dan Singasari
JAKARTA,newsreal.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun berinovasi dalam layanan perkeretaapian. Mereka akan mengoperasikan rangkaian Stainless Steel New Generation (SSNG) yang...
Alarm bagi Pengusaha Rokok Indonesia, Menkeu Beri Tenggat Beralih Ilegal ke Legal
JAKARTA,newsreal.id – Informasi penting disampaikan pemerintah kepada para pengusaha rokok di Indonesia. Informasi ini disampaikan, agar para pengusaha rokok ini segera melengkapi diri izin usaha...
Bentuk Sistem Agroforestri Tradisional, Ini Modal yang Dimiliki Indonesia
NEWSREAL, Jakarta – Diskursus mengenai tanaman komoditas unggulan nasional dalam konteks perubahan iklim kerap terjebak pada simplifikasi sumber masalah atau bagian dari solusi. Dalam kenyataannya,...
KPK Ingatkan Kemenperin Waspadai Risiko Tata Kelola Investasi Rp6,74 Triliun
NEWSREAL.ID, JAKARTA- KPK mengingatkan Kementerian Perindustrian untuk mengantisipasi potensi risiko tata kelola dalam realisasi investasi sebesar Rp6,74 triliun di 175 kawasan industri sepanjang 2025. Kepala...
Hadapi Gejolak Geopolitik, Pertamina Percepat Pengembangan Energi Terbarukan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PT Pertamina (Persero) mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Vice President...
Pengusaha Wanti-wanti Risiko Fiskal di Balik Penahanan Harga BBM
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Kalangan pengusaha mengapresiasi langkah pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak global akibat konflik Timur Tengah. Namun, kebijakan...
Harga BBM Nonsubsidi Belum Naik, Pertamina Tanggung Selisih Sementara
NEWSEAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tetap stabil meski terjadi lonjakan harga minyak dunia. Untuk sementara, selisih harga tersebut ditanggung oleh...
RI-Korsel Teken Sepuluh MoU Strategis, Kerja Sama Ekonomi hingga Energi Bersih
NEWSREAL.ID, SEOUL- Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan kembali diperkuat melalui penandatanganan sejumlah kerja sama strategis lintas sektor. Sebanyak 10 nota kesepahaman (Memorandum of...
Korsel-RI Perkuat Kemitraan Strategis
NEWSREAL.ID, SEOUL- Presiden Republik Korea, Lee Jae Myung menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama strategis dengan Indonesia di tengah dinamika global yang kian kompleks. Hal ini disampaikan...
Zulhas Ngebut PSEL: 30 Proyek Disiapkan, Sampah Mau Disulap Jadi Listrik
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah mulai tancap gas mempercepat pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di berbagai daerah. Total ada 30 proyek yang disiapkan untuk...
BGN: 93 Persen Anggaran Rp268 Triliun MBG Langsung untuk Perbaikan Gizi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa sebagian besar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan langsung untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat. Dari total anggaran...
Prabowo Kantongi Kerja Sama Rp370 Triliun dengan Jepang
NEWSREAL.ID, TOKYO- Presiden Prabowo Subianto menandatangani kerja sama ekonomi senillai 22 miliar dollar AS atau sekitar Rp370 triliun dengan Jepang dalam kunjungan resminya ke Tokyo,...
