Hari Perempuan Internasional, Menteri PPPA Soroti Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret menjadi momentum bagi pemerintah untuk kembali menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan bahwa pekerja rumah tangga, yang sebagian besar merupakan perempuan, masih berada dalam posisi rentan dan membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat.

“Kesetaraan bukan sekadar tujuan, melainkan fondasi kemajuan bangsa. Hari ini adalah pengingat bahwa kita harus meruntuhkan hambatan struktural yang membelenggu perempuan, terutama para pekerja rumah tangga,” ujar Arifah di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Menurutnya, pekerja rumah tangga memiliki peran penting dalam menopang kesejahteraan keluarga sekaligus menjadi bagian dari penggerak ekonomi yang kerap luput dari perhatian. Namun hingga kini, pekerjaan tersebut masih sering berada di ruang yang minim perlindungan dalam sistem hukum ketenagakerjaan.

“Pekerja rumah tangga adalah penopang utama kesejahteraan keluarga dan penggerak ekonomi yang sering terlupakan. Namun pekerjaan penting ini masih berada dalam ruang yang kurang terlindungi oleh sistem hukum ketenagakerjaan,” katanya.

Kepastian Hukum

Pemerintah, lanjut Arifah, memandang pekerja rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan, penghormatan, serta pengakuan atas martabat kemanusiaannya. Karena itu, upaya menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian perlindungan bagi PRT menjadi langkah penting dalam memperkuat komitmen bangsa terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tercermin dalam Pancasila.

Salah satu langkah yang tengah didorong adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Arifah menyebut rancangan regulasi tersebut telah melalui proses diskusi publik dan legislasi yang cukup panjang.

RUU tersebut diharapkan menjadi dasar hukum yang jelas bagi hubungan kerja di sektor domestik, termasuk pengaturan mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja. Selain itu, regulasi tersebut juga akan mengatur perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi serta menjamin kondisi kerja yang layak dan manusiawi bagi pekerja rumah tangga.

Arifah menegaskan bahwa kehadiran regulasi tersebut penting untuk memastikan para pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sekaligus meningkatkan penghormatan terhadap profesi yang selama ini sering dipandang sebelah mata. (tb)