Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Politik

Berbasis Kerakyatan, Partai UKM Indonesia Rangkul Pengurus dari Pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang

Tim Redaksi, newsreal.id
Kamis, 16 September 2021 20:03 WIB
Berbasis Kerakyatan, Partai UKM Indonesia Rangkul Pengurus dari Pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang

JAKARTA,newsreal.id – Partai baru berbasis kalangan Usaha Kecil Menengah ini menyatakan diri sebagai Partai UKM Indonesia. Partai ini menegaskan sebagai partai nasionalis berbasis ekonomi kerakyatan dengan konsep negara kesejahteraan.

Partai UKM Indonesia fokus merekrut pengurus dari pelaku UMKM, Koperasi, Pedagang Pasar/Pedagang Kaki Lima. Partai UKM Indonesia juga banyak didirikan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi dan pedagang, terutama enterpreneur muda milenial.

“Partai UKM Indonesia adalah partai kader berorientasi massa. Partai ini memprioritaskan kepengurusan dari kalangan UMKM, Koperasi dan Pedagang,” kata Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM saat kunjungan ke pelaku UMKM Blok Jakarta Selatan, Kamis (15/09/2021).

Menurut pria yang disapa Gus Din ini, Partai UKM Indonesia lagi kepengurusan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Dimana komposisi kepengurusan partai terdiri dari Dewan Pembina, Pengurus Harian, Biro dan Divisi.

“Partai UKM Indonesia merangkul dan mengisi orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan pemerintahan. Tidak lupa akan direkrut 50 persen perempuan dan dari kalangan milenial untuk menjadi pengurus,” jelas Gus Din tokoh pergerakan dan intelektual muda ini.

Mantan Ketua DPP IMM periode 2006-2008 ini menjelaskan, Partai UKM Indonesia sudah mempersiapkan kepengurusan DPW Propinsi dan DPD Kabupaten/Kota se Indonesia. Katanya, bulan September 2021 ini sudah ada kepengurusan di 30 Propinsi di Indonesia dan menyolidkan diri di 34 Propinsi dan 514 Kabupaten/Kota.

“Terbentuknya pengurus Partai UKM Indonesia di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota lebih cepat dari jadwal yang diharapkan. Dimana banyak antusiasme kepada Partai UKM Indonesia untuk terus berkibar dan berkembang. Yang mana banyak pelaku UMKM, Pedagang Pasar/Pedagang Kaki Lima dan Koperasi bergabung,” tukasnya.

Kata Sarjana Ilmu Politik lulusan FISIP Universitas Wijaya Kusuma ini, rencananya pada 1 Januari 2022 akan gebrakan nasional dengan pemasangan bendera serentak se Indonesia. Baik melalui kibaran bendera lambang partai di lapangan dan media sosial.

“Kami optimis 1 Januari 2022 sudah tuntas 34 Propinsi dan 514 Kabupaten/Kota terbentuk kepengurusan. Sehingga kita akan mempersiapkan Verifikasi Faktual KPU RI di 2023,” ungkap Gus Din penuh optimisme.

Kata dia, para kader Partai UKM Indonesia memiliki identitas dengan sebutan “Intelektual Organik UKM” dan sapaan kepada sesama anggota dan kader Partai UKM dengan sebutan “Pejuang”.

“Makna Salam Pejuang, artinya semua kader dan anggota adalah pejuang partai yang berjuang mewujudkan Indonesia adil, makmur, sejahtera dan sentosa. Hal ini minimal dimulai sebagai pejuang keluarga dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Gus Din yang berprofesi Konsultan Media ini.

Untuk itu lanjut Gus Din, apabila ada kader dan anggota Partai UKM Indonesia bersapaan dan menyapa sesama rekan partai. Cukup dengan mengucapkan, Apa kabar pejuang? Salam Pejuang, Sehat selalu Pejuang dan kata lainnya.

“Semua kader dan anggota Partai UKM Indonesia adalah pejuang. Pejuang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama sebagaimama visi misi partai,” imbuhnya.

Perlu diketahui, Partai UKM Indonesia didirikan 7 Mei 2021 dengan menggelar Launching Rebranding Logo dan Nama-nama Deklarator/Pendiri di Senen Jakarta Pusat. Ada sekitar 80 an Nama-Nama Deklarator dan Pendiri Partai UKM yang diumumkan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Pendiri Partai UKM Indonesia ini terdiri dari Pengusaha, Pelaku UKM dan Koperasi, Pedagang Pasar, Pengacara, Notaris, Aktivis Pemuda, Aktivis Perempuan, Relawan Politik dan elemen lainnya,” pungkas pria kelahiran 21 Mei 2021 di Sumenep Jawa Timur ini. (rls)

Berita Terbaru

Golkar Masih Godok Nama Pengganti Wakil Ketua Komisi III

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Fraksi Partai Golkar DPR RI masih menyeleksi calon Wakil Ketua Komisi III DPR RI untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sari Yuliati, yang kini...

PKB Temui Prabowo, Perkenalkan Jajaran Pengurus Baru Nasional

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Ketua...

Ambang Batas Parlemen Digugat, PDIP Jajaki Opsi Penghapusan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku...

Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...

Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...

PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029

NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...

Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pole­mik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...

DPR Pastikan Perhatikan Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Pemilu

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan tetap memperhatikan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mulai digodok...

Soal OTT Sudewo, Gerindra Jateng Pilih Tunggu KPK

NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPD Partai Gerindra Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai...

Usul E-Voting Pilkada Mengemuka, Pemerintah dan DPR Buka Pintu Kajian

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mencuat. Pemerintah bersama DPR menyatakan terbuka untuk mengkaji usulan yang dilontarkan PDI Perjuangan (PDIP)...

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...

PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...

Leave a comment