Wacana Pilgub Tak Langsung Disambut Baik

JAKARTA- Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang (UU) hanya mengatur diksi “secara demokratis” sehingga tak harus digelar secara langsung seperti saat ini.
“Pemilihan kepala daerah di UUD maupun di UU Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung,” kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

Hal tersebut disampaikan Supratman merespons usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Dikatakannya, usulan tersebut sebagai wacana yang perlu dipertimbangkan. Sebab, dirinya menilai usulan Presiden tersebut menyangkut soal efisiensi anggaran dan kondisi kerawanan di tengah masyarakat jika pilkada langsung tetap digelar.

Lebih lanjut dikatakan, usulan tersebut sesungguhnya telah lama dibicarakan di tingkat partai politik. “Dan trennya positif. Kami berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia,” ucapnya.

Karena itu, dirinya berharap partai-partai politik melakukan kajian mendalam terkait efek dari Pilkada langsung selama ini. Terlebih, ia melihat belakangan ini ada kecenderungan partisipasi pemilih menunjukkan penurunan.

PKB Mendukung

Terpisah, Ketua Harian DPP PKB Ais Syafiah Asfar mengatakan PKB sejak dahulu selalu mendorong agar kepala daerah, terutama gubernur dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat.

“Dari dulu PKB mendukung untuk pemilihan gubernur dapat ditunjuk oleh DPRD,” kata Ais, Jumat (13/12). Ais mengatakan tugas dan fungsi gubernur lebih kepada perpanjangan tangan pemerintah pusat ke kabupaten/kota, bukan sebagai kepala eksekutif yang memiliki otonomi penuh terhadap sebuah kabupaten/kota. Karena itu, pihaknya merasa anggaran untuk pilgub semestinya bisa dialokasikan ke kebutuhan lain yang lebih menyasar kebutuhan rakyat.

“Dialokasikan untuk pembangunan daerah atau program yang lebih bermanfaat,” katanya. Di sisi lain, Ais menyinggung penyelenggaraan Pilkada 2024 memerlukan puluhan triliun, bahkan dua sampai tiga kali lipat dibanding pilkada 2019.

Ia menyetujui pernyataan Prabowo bahwa anggaran negara akan jauh lebih hemat jika biaya pilkada kemarin difokuskan untuk memberikan makan anak-anak yang miskin.

Meski demikan, dirinya mengatakan perlu dikaji lagi apakah pilkada langsung secara keseluruhan dipilih oleh rakyat merupakan pilihan yang tepat atau tidak.

“Karena tentu dengan dipilihnya kepala daerah oleh DPRD akan mengurangi politik uang di tingkat pemilih. Namun di sisi lain, justru akan meningkatkan politik uang di tingkat elite, dengan mencoba “membeli suara” di tingkat elite. Akhirnya kurang transparan dan tidak mewakili kehendak masyarakat di daerah,” ujarnya.

Senada, Ketua DPP Nasdem Irma Chaniago secara pribadi menyetujui jika pemilihan gubernur tak perlu dipilih langsung oleh rakyat dan cukup dipilih oleh DPRD semata.

Irma beralasan jika gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan sebagai koordinator bupati dan wali kota semata. Sehingga, Pilgub dianggapnya cuma buang-buang anggaran semata. “Toh yang kerja langsung ke masyarakat bupati dan wali kota,” ujarnya.

Di sisi lain, Irma mengaku setuju jika kepala daerah level bupati dan wali kota masih dipilih langsung oleh rakyat. “Kalau bupati, wali kota dan presiden masih oke lah dipilih langsung,” katanya.

Sebelumnya Prabowo melempar wacana kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12).

Prabowo menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.
Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada. Dia juga menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting bagi masyarakat. (cnn,tb)