Hipmi Desak Pemerintah Tegas Soal Aktivitas Tambang

NEWSREAL, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan tambang yang melanggar aturan, menyusul kasus pencemaran lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira menilai, penegakan hukum harus diperkuat untuk menjaga integritas sektor pertambangan nasional. Ia menegaskan pentingnya keberadaan industri tambang yang sehat dan taat hukum demi mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah harus melindungi perusahaan yang patuh hukum dan memberikan insentif nyata bagi mereka yang menerapkan praktik terbaik. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas dan adil,” ujar Anggawira dalam keterangan tertulis, Minggu (8/6).

Menurutnya, tidak semua perusahaan tambang melakukan praktik yang merusak lingkungan. Ia mencontohkan sejumlah perusahaan yang dinilai menjalankan tambang berkelanjutan, seperti PT Bumi Resources Tbk melalui Kaltim Prima Coal dan Arutmin, yang aktif dalam reklamasi dan konservasi keanekaragaman hayati serta meraih PROPER Hijau dari Kementerian LHK.

Selain itu, ia juga menyebut PT Merdeka Copper Gold Tbk di Banyuwangi, PT Vale Indonesia dengan program revegetasi pascatambang dan hilirisasi nikel, serta PT Freeport Indonesia yang membangun tambang bawah tanah dan smelter di Gresik. PT Bukit Asam pun diapresiasi atas transformasi area tambangnya menjadi kawasan ekowisata dan pertanian produktif.

Implementasi Peraturan

Anggawira menilai tantangan utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, tetapi pada lemahnya penegakan, konsistensi, dan transparansi. “UU Nomor 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 96 Tahun 2021 sudah cukup memadai, tinggal bagaimana implementasinya,” ucapnya.

Desakan ini muncul setelah sorotan publik terhadap aktivitas tambang nikel milik PT GAG Nikel di Raja Ampat yang diduga mencemari lingkungan. Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, mengaku kewenangan pemerintah daerah terbatas karena 97 persen wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi.

Menanggapi hal ini, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara operasional PT GAG Nikel hingga verifikasi lapangan selesai dilakukan. Dari lima IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang ada di Raja Ampat, hanya PT GAG yang beroperasi.

“Kami hentikan sementara operasinya. Verifikasi lapangan akan kami lakukan, dan hasilnya akan diumumkan setelah proses cross-check selesai,” ujar Bahlil, Kamis (5/6). (ct)