NEWSREAL, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan tambang yang melanggar aturan, menyusul kasus pencemaran lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira menilai, penegakan hukum harus diperkuat untuk menjaga integritas sektor pertambangan nasional. Ia menegaskan pentingnya keberadaan industri tambang yang sehat dan taat hukum demi mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah harus melindungi perusahaan yang patuh hukum dan memberikan insentif nyata bagi mereka yang menerapkan praktik terbaik. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas dan adil,” ujar Anggawira dalam keterangan tertulis, Minggu (8/6).
Menurutnya, tidak semua perusahaan tambang melakukan praktik yang merusak lingkungan. Ia mencontohkan sejumlah perusahaan yang dinilai menjalankan tambang berkelanjutan, seperti PT Bumi Resources Tbk melalui Kaltim Prima Coal dan Arutmin, yang aktif dalam reklamasi dan konservasi keanekaragaman hayati serta meraih PROPER Hijau dari Kementerian LHK.
Selain itu, ia juga menyebut PT Merdeka Copper Gold Tbk di Banyuwangi, PT Vale Indonesia dengan program revegetasi pascatambang dan hilirisasi nikel, serta PT Freeport Indonesia yang membangun tambang bawah tanah dan smelter di Gresik. PT Bukit Asam pun diapresiasi atas transformasi area tambangnya menjadi kawasan ekowisata dan pertanian produktif.
Implementasi Peraturan
Anggawira menilai tantangan utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, tetapi pada lemahnya penegakan, konsistensi, dan transparansi. “UU Nomor 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 96 Tahun 2021 sudah cukup memadai, tinggal bagaimana implementasinya,” ucapnya.
Desakan ini muncul setelah sorotan publik terhadap aktivitas tambang nikel milik PT GAG Nikel di Raja Ampat yang diduga mencemari lingkungan. Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, mengaku kewenangan pemerintah daerah terbatas karena 97 persen wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi.
Menanggapi hal ini, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara operasional PT GAG Nikel hingga verifikasi lapangan selesai dilakukan. Dari lima IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang ada di Raja Ampat, hanya PT GAG yang beroperasi.
“Kami hentikan sementara operasinya. Verifikasi lapangan akan kami lakukan, dan hasilnya akan diumumkan setelah proses cross-check selesai,” ujar Bahlil, Kamis (5/6). (ct)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
