Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

Hipmi Desak Pemerintah Tegas Soal Aktivitas Tambang

Tim Redaksi, Newsreal.id
Senin, 9 Juni 2025 12:32 WIB
Hipmi Desak Pemerintah Tegas Soal Aktivitas Tambang
NEWSREAL.ID - ALAT BERAT: Aktivitas pertambangan di Pulau Kawe, Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Day. Terlihat sejumlah alat berat yang diduga milik salah satu perusahaan yang mengantongi izin pengelolaan tambang di pulau tersebut. (Foto: Greenpeace)

NEWSREAL, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan tambang yang melanggar aturan, menyusul kasus pencemaran lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira menilai, penegakan hukum harus diperkuat untuk menjaga integritas sektor pertambangan nasional. Ia menegaskan pentingnya keberadaan industri tambang yang sehat dan taat hukum demi mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah harus melindungi perusahaan yang patuh hukum dan memberikan insentif nyata bagi mereka yang menerapkan praktik terbaik. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas dan adil,” ujar Anggawira dalam keterangan tertulis, Minggu (8/6).

Menurutnya, tidak semua perusahaan tambang melakukan praktik yang merusak lingkungan. Ia mencontohkan sejumlah perusahaan yang dinilai menjalankan tambang berkelanjutan, seperti PT Bumi Resources Tbk melalui Kaltim Prima Coal dan Arutmin, yang aktif dalam reklamasi dan konservasi keanekaragaman hayati serta meraih PROPER Hijau dari Kementerian LHK.

Selain itu, ia juga menyebut PT Merdeka Copper Gold Tbk di Banyuwangi, PT Vale Indonesia dengan program revegetasi pascatambang dan hilirisasi nikel, serta PT Freeport Indonesia yang membangun tambang bawah tanah dan smelter di Gresik. PT Bukit Asam pun diapresiasi atas transformasi area tambangnya menjadi kawasan ekowisata dan pertanian produktif.

Implementasi Peraturan

Anggawira menilai tantangan utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, tetapi pada lemahnya penegakan, konsistensi, dan transparansi. “UU Nomor 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 96 Tahun 2021 sudah cukup memadai, tinggal bagaimana implementasinya,” ucapnya.

Desakan ini muncul setelah sorotan publik terhadap aktivitas tambang nikel milik PT GAG Nikel di Raja Ampat yang diduga mencemari lingkungan. Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, mengaku kewenangan pemerintah daerah terbatas karena 97 persen wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi.

Menanggapi hal ini, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara operasional PT GAG Nikel hingga verifikasi lapangan selesai dilakukan. Dari lima IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang ada di Raja Ampat, hanya PT GAG yang beroperasi.

“Kami hentikan sementara operasinya. Verifikasi lapangan akan kami lakukan, dan hasilnya akan diumumkan setelah proses cross-check selesai,” ujar Bahlil, Kamis (5/6). (ct)

Berita Terbaru

DPR Bantah Proses Kilat, Tegaskan Adies Kadir Jadi Hakim MK Sudah Sesuai Aturan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPR RI angkat bicara menanggapi polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Legislator menegaskan seluruh tahapan pemilihan telah berjalan sesuai konstitusi...

Pemerintah Tutup Total Atraksi Gajah Tunggang

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Era gajah sebagai wahana hiburan resmi berakhir. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memutuskan melarang total atraksi gajah tunggang di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya...

HPN 2026 Gaungkan Pers Merdeka, Dewan Pers Bacakan 8 Poin Deklarasi Nasional

NEWSREAL.ID, SERANG- Komitmen menjaga kemerdekaan pers dan keberlanjutan industri media ditegaskan dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Serang, Banten, Senin...

Menag Ingatkan Makna Ramadhan: Bukan Sekadar Ritual, Tapi Soal Cinta dan Kepedulian

NEWSREAL.ID, GOWA- Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan umat Islam agar menjadikan Ramadhan sebagai momentum pendalaman spiritual yang berbuah pada kepedulian sosial, bukan sekadar rutinitas ibadah...

Kemendes PDT Bersih-bersih Data Bansos, Tutup Celah Titipan Politik di Desa

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan komitmen untuk menutup ruang politisasi dalam pendataan penerima bantuan sosial di tingkat desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyiapkan...

Benahi Data dari Desa, Gus Ipul Tekankan Bansos Tak Boleh Lagi Salah Sasaran

NEWSREAL.ID, PASURUAN- Pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada akurasi data kemiskinan sebagai fondasi utama pengentasan kemiskinan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, peran kepala...

Prabowo Tegaskan Perang Lawan Korupsi

NEWSREAL.ID, MALANG- Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras soal praktik korupsi yang dinilainya telah menggerogoti kekayaan bangsa selama bertahun-tahun. Ia menegaskan, pemerintah tidak akan...

Di Hadapan NU, Prabowo Tegaskan Sumpah Presiden: Negara Wajib Lindungi Rakyat dari Lapar dan Miskin

NEWSREAL.ID, MALANG- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tugas utama negara bukan hanya menjaga kedaulatan, tetapi memastikan rakyat terbebas dari kemiskinan, kelaparan, serta keterbatasan akses kesehatan...

Di Hadapan Keluarga Besar NU, Prabowo Mengaku Kian Berani Mengabdi dan Membela Rakyat

NEWSREAL.ID, MALANG- Presiden Prabowo Subianto menyebut kebersamaannya dengan Nahdlatul Ulama (NU) memberi energi dan keberanian tersendiri dalam menjalankan pengabdian kepada bangsa. Berada di tengah para...

Safsus Menag: Diplomasi Agama, Jurus Indonesia Tampil Percaya Diri di Panggung Dunia

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Indonesia dinilai memiliki “senjata lunak” yang jarang dimiliki negara lain: diplomasi agama. Modal inilah yang disebut Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar,...

Lampung Resmi Pegang Tiket Porwanas 2027

NEWSREAL.ID, BANTEN– Kepastian tuan rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 akhirnya terjawab. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seksi Wartawan Olahraga Indonesia (Siwo) secara resmi menetapkan...

Ramadan, BGN Siapkan 4 Skema Penyaluran MBG

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan selama bulan Ramadan dengan sejumlah penyesuaian teknis. Pemerintah menyiapkan empat skema penyaluran agar manfaat program...

Leave a comment