NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan ultimatum tegas kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Ia menyatakan telah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan besar-besaran selama satu tahun ke depan. Jika perbaikan tak signifikan dan tingkat kepuasan publik tetap rendah, Bea Cukai terancam dibekukan.
“Biarkan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan,” tegas Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (27/11).
Baca juga: Penerimaan Bea dan Cukai Tembus Rp 52,6 Triliun
Purbaya bahkan menegaskan kemungkinan mengulang langkah ekstrem era Presiden Soeharto pada 1985, yakni menggantikan seluruh fungsi bea cukai dengan perusahaan Swiss, Suisse Generale Surveillance (SGS).
“Diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” ujarnya.
Perbaikan Kinerja
Meski demikian, ia mengklaim pegawai Bea Cukai kini mulai menunjukkan semangat memperbaiki kinerja. Pemerintah juga telah memasang sistem kecerdasan buatan (AI) di beberapa titik untuk mengurangi praktik nakal, seperti underinvoicing, yaitu pelaporan nilai barang impor-ekspor yang lebih rendah dari harga sebenarnya.
“Kita pelajari betul. Sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sudah aman. Artinya Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional,” ucapnya optimistis.
Baca juga: Purbaya Terkejut, Barang Rp117 Ribu Dijual Rp50 Juta
Namun Purbaya tetap memberi tekanan: jika target reformasi gagal tercapai, sebanyak 16 ribu pegawai Bea Cukai terancam dirumahkan. “Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap mengubah keadaan,” tambahnya.
Langkah pembekuan Bea Cukai sendiri pernah terjadi pada 1985 ketika Presiden Soeharto memutuskan merumahkan seluruh pegawai instansi tersebut selama empat tahun untuk memerangi korupsi yang merajalela. Kala itu, fungsi bea cukai diserahkan kepada SGS sebagai pengganti.
Pemerintah kini berharap upaya reformasi dan pengawasan berbasis teknologi dapat mencegah pengulangan sejarah tersebut. (tb)
