JAKARTA- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan segera menata jumlah kapal yang diizinkan untuk operasional sesuai ketersediaan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
“Kami bersama jajaran akan menata jumlah kapal yang diizinkan untuk operasional sesuai ketersediaan sumber daya ikan yang ada di WPPNRI,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Rabu (1/1).
Latif menyatakan bahwa analisa dan evaluasi serta pembenahan dan penyempurnaan di segala aspek terus dilakukan secara bersama baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perikanan.
“Kami memang belum sempurna, tetapi akan terus memberikan yang terbaik bagi para pelaku usaha dan nelayan Indonesia,” ujarnya. Latif menyampaikan bahwa berdasarkan data Ditjen Perikanan Tangkap KKP, tercatat sebanyak 14.617 kapal izin pusat melakukan usaha perikanan tangkap per 31 Desember 2024.
“Per 31 Desember 2024, tercatat 14.617 kapal izin pusat yang melakukan usaha perikanan tangkap,” ujarnya. Sebagai bagian dari pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi, kata Latif, pelaku usaha dievaluasi atas data produksi yang telah disampaikan selama setahun musim penangkapan ikan sebagaimana ketentuan dalam Permen KP No. 17 Tahun 2024.
Selain itu, dengan pascaproduksi dan bantuan teknologi informasi melalui aplikasi e-PIT (penangkapan ikan terukur) proses bisnis perikanan tangkap menjadi semakin terpantau dan terdata.
“Ini merupakan komitmen kami dalam memberikan kemudahan perizinan usaha perikanan tangkap yang saat ini full online dan paperless. Kami akan terus meningkatkan pelayanan publik yang optimal di tahun 2025,” ujar Latif.
Tata Kelola Perikanan
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan transformasi tata kelola perikanan tangkap agar semakin maju, berkelanjutan, dan mampu menumbuhkan ekonomi nasional serta mendongkrak kesejahteraan rakyat.
Selain itu, Trenggono mengatakan bahwa seluruh kapal perikanan akan dipasang teknologi vessel monitoring system (VMS) pada 2025 untuk meningkatkan pengawasan sektor kelautan.
“Ada juga (kapal) yang tidak menggunakan VMS, sehingga kalau tidak menggunakan VMS tidak terdeteksi,” kata Trenggono di Semarang, Jateng, baru-baru ini. Trenggono mengungkapkan bahwa kondisi laut Indonesia yang semakin padat dengan aktivitas kapal, sebab puluhan ribu kapal nelayan beroperasi setiap harinya.
Kapal-kapal itu berpotensi menyebabkan overfishing yang dapat merusak ekosistem laut, yang jika dibiarkan akan berdampak buruk pada masa depan sektor kelautan Indonesia. (Ant,tb)
Share:
Hadapi Target Pajak, Menkeu Purbaya Akui Sulit Tidur
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tekanan mengejar penerimaan negara kini menjadi beban serius bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Target pajak yang dinilai kian menantang membuat mantan ekonom...
Purbaya Optimistis Ekonomi RI Ngebut ke 6 Persen
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dipacu hingga mendekati 6 persen pada 2026. Optimisme itu muncul setelah melihat tren...
Main Kayu Ekspor Sawit, Menkeu Cium Modus 10 Raksasa CPO
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menemukan sinyal tak beres dalam ekspor sawit nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya indikasi manipulasi nilai ekspor crude palm oil...
Mendag: Larangan Impor Pakaian Bekas Demi Kesehatan dan UMKM
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan larangan impor pakaian bekas dilakukan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan...
BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pjs Dirut
NEWSREAL.ID, JAKARTA– PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama. Penunjukan tersebut diputuskan melalui rapat direksi (radir) yang...
Inflasi Januari 2026 Naik Tajam, BPS Ungkap Efek Diskon Listrik
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2026 mencapai 3,55 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi fenomena low base effect akibat stimulus...
Mudik Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket dan Tol
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Kabar baik buat pemudik. Pemerintah menyiapkan program diskon tiket transportasi hingga tarif jalan tol untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Ramadhan dan Lebaran...
Perputaran Uang Tambang Emas Ilegal Nyaris Rp1.000 Triliun
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap besarnya perputaran uang dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia. Dalam periode 2023-2025,...
Purbaya Siap Evaluasi Total Pajak dan Bea Cukai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Target penerimaan negara yang meleset menjadi alarm keras bagi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak akan memberi toleransi jika kinerja...
Oleh-Oleh Haji Kini Bisa Dibeli dari Tanah Air
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tradisi membawa oleh-oleh sepulang haji tak lagi harus bergantung pada belanja di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan terobosan digital...
Masuk 2026, Properti Masih Ngebut: Gudang, Industri, hingga Hotel Jadi Andalan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Setelah melewati tahun 2025 yang penuh dinamika, sektor properti nasional tak kehilangan optimisme. Memasuki 2026, sejumlah subsektor diprediksi tetap tumbuh, dengan pergudangan dan...
Komisi VII DPR Puji Industri yang Pakai Bahan Lokal
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Industri jamu nasional dinilai punya daya tahan kuat di tengah tantangan global. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi terhadap industri farmasi tradisional yang...
