Komisi VII Minta Pemerintah Turun Tangan

• Penutupan Sritex

JAKARTA- Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi penutupan PT Sritex yang berpotensi akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di perusahaan tersebut.

“Ujung-ujungnya karyawan lagi yang jadi korban, padahal mereka ini bekerja secara profesional. Patuh pada seluruh aturan yang ditetapkan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (28/2).

Situasi tersebut, kata dia, akan sangat menyedihkan dan memprihatinkan di tengah kondisi saat ini. “Namun dalam situasi dan kondisi seperti ini, mereka yang kelihatannya harus rela berkorban, padahal kebutuhan mereka saat ini tengah meningkat, memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Lebaran,” ucapnya.

Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat mencari jalan terbaik bagi karyawan dan pekerja PT Sritex. Dirinya lantas menyinggung hasil Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR ke PT Sritex dengan Kementerian Perindustrian beberapa waktu lalu, di mana Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, sempat menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki skema penanganan perusahaan itu dan memastikan tidak akan ada PHK karyawan dalam semua opsi yang ada.

“Ya, sekarang kita perlukan Menteri Perindustrian turun tangan. Diperlukan keberpihakan dan kebijakan afirmatif untuk para karyawan. Sebagai menteri senior, saya yakin Pak AGK (Agus Gumiwang Kartasasmita-Red) pasti memiliki jalan dan solusi,” tuturnya.

Menurut dia, di tengah situasi perekonomian saat ini tidak mudah untuk mencari pekerjaan yang pas dan sesuai, tak terkecuali bagi 8.000 orang lebih eks karyawan PT Sritex. “Saya yakin, mereka tidak punya tempat mengadu karena itu, pemerintah harus proaktif untuk membantu,” katanya.

PHK Massal

Sebelumnya, Sritex Group melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 10.665 karyawannya per Rabu kemarin (26/2). Jumlah karyawan dipangkas meningkat seiring perusahaan yang akan tutup total per 1 Maret 2025.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat pada Januari 2025, PHK menyasar 1.065 karyawan anak usaha Sritex Group, PT Bitratex Semarang. Kemudian pada Februari 2025, jumlah karyawan kena PHK mencapai 9.604 orang. Rinciannya PT Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang. PT Primayuda Boyolali sebanyak 956 orang, PT Sinar Panja Jaya Semarang sebanyak 40 orang, dan PT Bitratex Semarang sebanyak 104 orang. “Jumlah total PHK 10.665 orang,” bunyi keterangan Kemnaker, dikutip Jumat (28/2).
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo menuturkan seluruh karyawan PT Sritex resmi terkena PHK per Rabu (26/2) menyusul perusahaan yang akan tutup total per tanggal 1 Maret 2025.

Kepala Disperinaker Sukoharjo, Sumarno, mengatakan dengan keputusan ini karyawan PT Sritex terakhir bekerja pada Jumat (28/2) ini. “Setelah dilakukan perundingan, sudah menemui titik temu. Yang intinya PHK, setelah diputuskan tanggal 26 Februari PHK, namun untuk bekerja sampai tanggal 28, sehingga off tanggal 1 Maret. Puasa awal sudah berhenti total (PT Sritex) ini jadi kewenangan kurator,” kata Sumarno kepada awak media di Menara Wijaya Setda Sukoharjo, Kamis (27/2). (Ant,tb)