Pemerintah Siapkan Rp 17,1 Triliun

• Program Renovasi Sekolah 2025

JAKARTA-  Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa anggaran untuk renovasi 10 ribu lebih sekolah tetap berjalan dan tidak terkena kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Abdul Mu’ti memastikan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta anggaran renovasi fasilitas pendidikan tidak masuk dalam daftar penghematan anggaran.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 17,1 triliun yang ditujukan untuk merenovasi 10.400 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Mu’ti menyebutkan bahwa pencairan dana ini menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.

“Pada tahun 2025 ini, sebanyak 10 ribu 4 ratus satuan pendidikan akan direnovasi dengan anggaran Rp 17,1 triliun. Program ini tidak termasuk dalam efisiensi anggaran, sehingga BOS, PIP, dan renovasi sekolah tetap berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Mu’ti juga menjelaskan bahwa dana tersebut akan dikelola secara langsung oleh masing-masing sekolah dengan sistem swadaya. Langkah ini bertujuan untuk memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat di sekitar lingkungan sekolah.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan renovasi sekolah menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan merata di Indonesia.
Menurut dia merenovasi sekolah berarti memberikan fasilitas lebih baik bagi siswa untuk belajar.

“Programnya Presiden dan Wapres itu yang sekarang ini dilakukan untuk sekolah, pendidikan dasar dan menengah adalah renovasi sekolah,” kata Pratikno, Minggu (9/2) malam. “Renovasi sekolah itu artinya memberikan fasilitas yang lebih baik kepada anak didik kita untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Digitalisasi Pendidikan

Selain itu pemerintah juga mendorong digitalisasi pendidikan. Pratikno mengatakan digitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas siswa, tetapi juga guru.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto pernah memanggil dirinya spesifik berbicara digitalisasi pendidikan.

“Dengan digitalisasi itu kita bisa memperbaiki kualitas pembelajaran, konten pembelajaran secara langsung kepada siswa, tapi juga sekaligus menjadi pembelajaran juga bagi guru. Jadi kita shortcut ke murid, tapi sekaligus juga pemberdayaan bagi guru,” katanya

Dikatakan, dua langkah pemerintah pusat itu membutuhkan dukungan besar dari pemerintah daerah. Pratikno mengatakan pendidikan adalah satu sektor yang didesentralisasi, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Oleh karena itu dalam beberapa hal pemerintah pusat tetap masuk seperti renovasi sekolah tadi, tetapi kita juga sangat mengharapkan bagaimana komitmen dari kepala daerah, dari pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas pendidikan dan keterjangkauan,” ucapnya. (cnnind,tb)