Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
TNI Polri

Mendesak, Pembentukan Coast Guard di Indonesia

Tim Redaksi, Newsreal.id
Senin, 28 April 2025 14:10 WIB
Mendesak, Pembentukan Coast Guard di Indonesia
NEWSREAL.ID - RAPAT KOMISI I-TNI AL: Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan TNI AL di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4). (Foto: Ist)

JAKARTA- Pembentukan coast guard (penjaga laut dan pantai) di Indonesia dirasa mendesak dilakukan. Keberadaan coast guard sangat penting sebagai otoritas utama lembaga penegak hukum maritim.

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I DPR RI  dengan TNI Angkatan Laut (AL) di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan alias Aher mengatakan bahwa Indonesia saat ini dianggap belum memilik coast guard, berdasarkan diplomasi hubungan internasional.

“Ada Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang kerap disalahartikan sebagai coast guard, belum memiliki kewenangan penyidikan secara penuh,” kata Aher saat membuka rapat yang dihadiri oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali.

Menurut dia, fragmentasi kewenangan urusan kelautan saat ini terbagi ke dalam berbagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Lembaga-lembaga itu di antaranya Polri, TNI AL, Bakamla, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bea Cukai, hingga Kementerian Kelautan.

Namun tidak adanya satu otoritas tunggal, menurut dia, menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam menangani masalah maritim. Dengan begitu, koordinasi penanganan pelanggaran menjadi lemah dan tidak efisien.

Dia mengatakan, dengan banyaknya lembaga yang menangani urusan laut, bahan bakar yang diperlukan menjadi besar. Padahal, kata dia, lembaga-lembaga itu memiliki tugas yang saling terkait.

“Kalau diefisienkan menjadi satu kelembagaan yang terpadu, tentu sangat baik secara ekonomi maupun hasil dari penjagaan pertahanan keamanan dan penegakan hukum,” katanya.

Kedaulatan Negara

Dia menilai bahwa TNI AL adalah lembaga yang seharusnya paling pokok dalam menangani urusan kelautan, karena tugasnya bukan semata-mata urusan keamanan dan penegakan hukum, melainkan juga penegakan kedaulatan negara.

“Untuk itu TNI AL perlu membangun hubungan antara seluruh stakeholders terkait keamanan laut dengan dibangun atas prinsip supportive and collaborative relationship,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mendukung pembentukan Coast Guard di Indonesia. Hal ini  untuk menjamin keamanan wilayah laut Indonesia terjaga. “Kami mendukung terbentuknya coast guard, sangat mendukung, karena di beberapa negara maju juga selalu ada NAVY dan selalu ada coast guard,” kata Ali. (cnnind,tb)

Share:

Berita Terbaru

DPR: Kemandirian Industri Pertahanan Butuh Konsistensi dan Keberanian Investasi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini menegaskan, penguatan industri pertahanan nasional tidak semata-mata bergantung pada besarnya anggaran, melainkan pada konsistensi kebijakan jangka...

Komisi Reformasi Desak Kapolri Kaji Ulang Penindakan Ribuan Demonstran

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Percepatan Reformasi Polri mendesak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengkaji ulang proses penindakan terhadap 1.038 demonstran yang ditangkap dalam rangkaian...

KSAL Tinjau Kecanggihan Alutsista Laut Jerman

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali meninjau kecanggihan alat utama sistem senjata (alutsista) laut milik perusahaan pertahanan Jerman saat...

Kemhan: Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza Tunggu Lampu Hijau Presiden

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rencana Indonesia mengirim prajurit TNI sebagai pasukan perdamaian ke Gaza masih menunggu keputusan akhir dari Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan bahwa...

Densus: 110 Anak Teridentifikasi Rencanakan Aksi Teror Sepanjang 2025

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap temuan mengejutkan terkait meningkatnya keterlibatan anak dalam perencanaan aksi teror. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 110 anak...

Soal Polisi Aktif Harus Mundur, Kompolnas: Putusan MK Wajib Dipatuhi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri harus dipatuhi sepenuhnya...

Prabowo Minta Ada Keterwakilan Perempuan di Komisi Reformasi Polri

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) bentukan Presiden Prabowo Subianto bakal segera punya anggota baru, seorang perempuan. Tambahan ini dilakukan untuk memastikan ada keterwakilan...

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Langkah Tepat TNI AL Perkuat Lautan Nusantara

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rencana TNI Angkatan Laut membeli kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia dinilai sebagai keputusan strategis untuk memperkuat postur pertahanan maritim Indonesia...

Di Hadapan 133 Ribu Prajurit, Prabowo Instruksikan Modernisasi Organisasi TNI

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas saat memimpin upacara peringatan HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10)....

HUT ke-80 TNI, Prabowo: TNI Benteng Kedaulatan Bangsa

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ribuan pasang mata menyaksikan Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di...

KSAD Pastikan Rekrutmen Prajurit TNI AD Transparan dan Gratis

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tidak ada lagi istilah “orang dalam” atau pungutan biaya dalam proses rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat (AD). Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal...

Ahmad Dofiri Resmi Jadi Penasihat Khusus Presiden untuk Reformasi Kepolisian

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Komjen Polisi (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian,...

Leave a comment