JAKARTA- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memperbolehkan pelaksanaan wisuda sekolah selama kegiatan tersebut tidak memberatkan dan sudah mendapatkan persetujuan orang tua maupun murid.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi adanya kebijakan larangan wisuda sekolah yang belum lama ini dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi.
“Kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan. Yang penting wisuda itu jangan berlebih-lebihan dan juga jangan dipaksakan,” kata Mendikdasmen usai pembukaan Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Dikdasmen 2025 di Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Kota Depok, Jabar, Selasa (29/4).
Menurutnya, kegiatan wisuda dapat dilihat sebagai bagian dari ungkapan kegembiraan, sekaligus syukur atas keberhasilan para murid dalam menyelesaikan pendidikan mereka.
Di samping itu, kata dia, kegiatan wisuda juga dapat menjadi media yang efektif untuk menjalin keakraban dan silaturahmi di antara orang tua, murid, dan pihak sekolah, meskipun tidak menutup kemungkinan ada orang tua murid yang tetap tidak dapat hadir saat kegiatan wisuda.
Karena itu Mendikdasmen berpendapat pelaksanaan kegiatan wisuda sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing sekolah. “Itu kan sebagai tanda gembira dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah, karena bisa jadi orang tua itu ada yang tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali, hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda, itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan,” ucap Mendikdasmen Abdul Mu’ti.
Larang Wisuda
Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pada Sabtu (26/4) berdebat dengan remaja yang baru lulus dari SMAN 1 Cikarang Utara terkait pelarangan sekolah menggelar wisuda.
Remaja tersebut mengkritik kebijakan pelarangan wisuda sebab dianggap para siswa akan kehilangan kenangan perpisahan sebelum kelulusan.
Dedi menyatakan dia tidak akan mengubah keputusannya mengenai pelarangan wisuda dan kegiatan perpisahan di luar sekolah. “Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA, tidak boleh ada wisuda, sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan,” kata Dedi Mulyadi.
Gubenur Jabar itu mengatakan bagi orang miskin, uang untuk wisuda akan lebih bermanfaat jika digunakan hal lain. Ia juga menambahkan banyak orang tua yang menyambut baik kebijakan penghapusan wisuda untuk anak sekolah. (cnnind,tb)
Share:
Presiden Prabowo: Biaya Pendidikan Negeri SD hingga Universitas Harus Gratis
JAKARTA,NEWSREAL,ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Acara Puncak Peringatan HUT...
Stafsus Menag: Madrasah Tak Boleh Tertinggal dalam Pemerintahan Prabowo
SEMARANG,NEWSREAL.ID — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemerataan kualitas pendidikan, termasuk penguatan madrasah dan peningkatan kualitas guru. Staf Khusus Menteri Agama menyebut madrasah...
Hadiri Orientasi Maru Pascasarjana UHN Sugriwa, Gugun Gumilar : Ilmuwan Bisa Salah, Tapi Tidak Boleh Bohong
DENPASAR,NEWSREAL.id– Pendidikan dan riset menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan dunia kerja. Baca Juga Negara Hadir, Papan...
Pengajuan Bantuan Pendidikan Pesantren 2026 Dibuka, Berikut Informasinya
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Direktorat Pesantren Kemenag telah membuka pengajuan bantuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam 2026. Pengajuan bantuan dibuka dari 1 – 4 September 2026. Direktur...
Staf Khusus Menag RI bicara Capaian Gagasan Pendidikan Presiden Prabowo Lewat Guru Madrasah
BOGOR,NEWSREAL.id — Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia Bidang Kerukunan, Pelayanan dan Pengawasan Keagamaan, serta Kerja Sama Luar Negeri, Gugun Gumilar, menghadiri Puncak Hari Lahir...
Sempat Berdiskusi 30 Menit, Wamentan Bantah Kabur Diskusi di UGM
JAKARTA,NEWSREAL.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membantah tentang tuduhan kabur saat berdiskusi dengan mahasisa di UGM Yogyakarta. Ia juga membantah jalannya diskusi panas dan...
KND-Diwa Foundation Gelar Seminar Kebangsaan Mantapkan Ideologi untuk kesetaraan Penyandang Disabilitas
YOGYAKARTA,NEWSREAL.id – Penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah terbanyak pada usia lanjut menurut Kemenko PMK. Mereka membutuhkan membutuhkan intervensi...
Daftar Beasiswa Master Double Degree Dibuka hingga Akhir Mei, Cek Informasinya
JAKARTA,NEWSREAL.id – Peluang studi internasional kembali dibuka bagi guru, tenaga kependidikan, pegawai Kemenag, dan alumni pendidikan keagamaan. Pendaftaran terbuka sampai 31 Mei 2026 melalui Program...
Tantangan bagi Akademisi, Proyek Giant Sea Wall Libatkan Kampus
JAKARTA, NEWSREAL.id – Terobosan besar diambil pemerintah sekarang dalam melaksanakan program infrastruktur strategis yakni pelibatan penuh dunia pendidikan tinggi. Realisasinya adalah arahan langsung pelibatan akademisi...
Kemenag Ajukan Tambahan Anggaran Rp24,8 Triliun, Fokus Perbaikan Madrasah hingga Digitalisasi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia. Usulan ini difokuskan pada pemerataan...
Dukung Hemat Energi, Mendikdasmen Ajak Siswa Jalan Kaki atau Bersepeda ke Sekolah
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengimbau para murid untuk berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah, khususnya bagi yang tinggal di jarak...
Tujuh Menteri Sepakat Atur AI di Pendidikan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah resmi menerbitkan pedoman penggunaan kecerdasan artifisial (AI) di sektor pendidikan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh tujuh menteri. Langkah ini menjadi...
