Nasional

Soal Aktivitas Tambang di Raja Ampat, Kemenhut Siapkan Langkah Hukum

Tim Redaksi, Admin
Minggu, 8 Juni 2025 11:42 WIB
Soal Aktivitas Tambang di Raja Ampat, Kemenhut Siapkan Langkah Hukum
NEWSREAL.ID - REBOISASI LAHAN: Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan saat lakukan reboisasi di lahan bukaan area penambangan PT Gag Nikel, Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya beberapa waktu lalu. (Foto: HO- PT. Gag Nikel Raja Ampat)

NEWSREAL, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mengambil langkah hukum terhadap aktivitas tambang yang diduga berlangsung di kawasan hutan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran publik terhadap potensi kerusakan lingkungan di wilayah yang dikenal memiliki kekayaan hayati tinggi.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Dwi Januanto Nugroho, dalam pernyataan resmi yang diterima Minggu (8/6), mengatakan pihaknya tengah menyiapkan tiga instrumen hukum, administratif, pidana, dan perdata untuk menangani persoalan ini.

“Langkah awal adalah pengawasan melalui pendekatan administratif. Jika ditemukan cukup bukti, kami akan lanjutkan dengan tindakan pidana maupun gugatan perdata,” ujar Dwi.

Tim Gakkum KLHK telah melakukan investigasi lapangan pada 27 Mei hingga 2 Juni 2025 terhadap dua perusahaan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), yakni PT GN dan PT KSM. Selain itu, satu perusahaan lain, PT MRP, juga teridentifikasi melakukan eksplorasi tanpa mengantongi izin PPKH.

Sanksi Administratif

Bagi PT GN dan PT KSM, KLHK akan melakukan evaluasi atas kepatuhan mereka terhadap peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif yang dapat dikenakan bervariasi, mulai dari teguran hingga pencabutan izin, tergantung pada tingkat pelanggaran yang ditemukan.

Sementara itu, terhadap PT MRP, KLHK telah mengeluarkan Surat Tugas untuk melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) sejak 4 Juni 2025. Klarifikasi terhadap pihak perusahaan akan segera dilakukan di Kantor Gakkum Kehutanan Sorong.

Menteri LHK Raja Juli Antoni, melalui pernyataan Dwi, menegaskan komitmennya untuk melindungi kawasan hutan Raja Ampat. Ia menyebut wilayah tersebut memiliki nilai ekologis dan budaya yang sangat tinggi dan harus dijaga dari ancaman kerusakan lingkungan.

“Kami mengapresiasi dukungan dan perhatian publik sebagai bentuk kontrol sosial dalam upaya penyelamatan sumber daya alam, khususnya di kawasan hutan lindung seperti Raja Ampat,” tutup Dwi. (tb)

Berita Terbaru

Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner

JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...

Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya

JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...

Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN

Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...

Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas

JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...

Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati

JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...

Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi

JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...

Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...

Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...

Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...

Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional

JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara

JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...

Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan

JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...

Leave a comment